Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa langkah operator seluler yang sekadar memberikan notifikasi masa aktif bukanlah solusi atas penerapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan MK tersebut menyatakan bahwa sisa kuota internet pelanggan tidak boleh hangus begitu saja setelah masa berlaku berakhir.
Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, menyebut notifikasi hanya berfungsi mengingatkan pelanggan terkait batas waktu kuota.
“Notifikasi bukan solusi terhadap sisa kuota yang sudah telanjur tidak terpakai. Notifikasi hanya mengingatkan pelanggan bahwa kuotanya akan berakhir,” kata Denny dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Sabtu (3/10/2026).
Komdigi mendorong adanya mekanisme nyata yang memungkinkan pelanggan tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kuota internet yang telah dibeli.
Dalam kesempatan tersebut, Denny turut membeberkan perkembangan implementasi putusan MK dari tiga operator seluler utama, yakni XLSMART, Indosat, dan Telkomsel:
XLSMART: Dari 101 paket yang dilaporkan, sebanyak 92 paket sudah menerapkan mekanisme rollover (fitur untuk membawa sisa kuota utama ke periode berikutnya). Namun, masih ada paket yang menggunakan mekanisme non-rollover.
Indosat: Dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sementara 71 paket sisanya masih memakai bentuk perlindungan lain, seperti notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum paket berakhir.
Telkomsel: Dari 95 paket yang dilaporkan, terdapat 19 paket yang sudah menerapkan sistem rollover. Adapun 76 paket lainnya masih mengandalkan notifikasi intensif terkait masa berlaku dan sisa kuota.
Selain itu, Komdigi mencatat adanya pergeseran jadwal pada pengembangan paket rollover Telkomsel akibat kendala teknis. Pihaknya pun meminta agar kendala tersebut segera diselesaikan.
“Kami mendengar langkah operator yang sudah memperluas pilihan paket rollover, tetapi putusan MK berbicara mengenai perlindungan terhadap sisa kuota yang belum dimanfaatkan,” ujar Denny.
Denny menegaskan, mekanisme perlindungan sisa kuota tidak cukup hanya bersifat preventif. Harus ada skema substantif yang benar-benar menjaga nilai ekonomi dari sisa kuota milik pelanggan.
Ia menambahkan, Komdigi akan terus mengawasi implementasi putusan MK di lapangan serta mendesak operator seluler untuk terus menyesuaikan mekanismenya.
Komdigi juga membuka ruang aduan bagi masyarakat melalui call center Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi di nomor 159. []
Tinggalkan Balasan