RAPBN 2027: Anggaran Meningkat, Pengawasan Tak Boleh Kendur
Memasuki 2027, kebutuhan penguatan kapasitas penanggulangan bencana kembali menjadi perhatian.
Dalam proyeksi anggaran yang dicantumkan pada naskah ini, pagu awal BNPB disebut mencapai Rp1.003,1 miliar atau sekitar Rp1,003 triliun.
Angka tersebut kemudian disebut meningkat menjadi Rp1,129 triliun setelah adanya penambahan untuk program strategis, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kenaikan ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana.
Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin efektivitas program jika tidak disertai perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang transparan, dan pengawasan yang konsisten. Di sinilah persoalan integritas menjadi sangat penting.
Dugaan korupsi dalam pengelolaan dana kebencanaan, apabila terbukti melalui proses hukum, bukan sekadar persoalan pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan keuangan negara.
Praktik semacam itu berpotensi menghambat program yang seharusnya melindungi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana.
Karena itu, setiap rupiah anggaran penanggulangan bencana harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan internal perlu diperkuat, proses pengadaan harus transparan, dan penggunaan anggaran harus terbuka untuk diawasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada saat yang sama, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum harus berjalan secara objektif dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Tinggalkan Balasan