Jakarta, ERANASIONAL.COM – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti kerentanan pengelolaan anggaran di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kasus yang menyeret sejumlah pihak, mulai dari pejabat hingga tenaga ahli dan pihak swasta, memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dana kemanusiaan.
Terlebih, anggaran tersebut berkaitan langsung dengan upaya penyelamatan masyarakat saat bencana melanda.
Di tengah mencuatnya dugaan praktik korupsi tersebut, publik perlu melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas.
Seberapa besar anggaran yang dikelola BNPB, bagaimana perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir, dan sejauh mana pengawasan diperlukan agar dana penanggulangan bencana benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat?
Anggaran BNPB: Dari Triliunan hingga Rp491 Miliar
Anggaran BNPB memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana di Indonesia.
Dana tersebut mendukung berbagai kegiatan, mulai dari mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
Berdasarkan catatan historis anggaran negara yang menjadi rujukan dalam naskah ini, alokasi BNPB pada periode 2011–2024 umumnya berada di atas Rp1 triliun.
Pada tahun-tahun tertentu, terutama ketika kebutuhan penanganan bencana meningkat, anggarannya bahkan disebut mencapai lebih dari Rp3 triliun hingga Rp5 triliun. Namun, kondisi berbeda terlihat pada anggaran 2026.
Dengan total belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun, pagu BNPB disebut hanya mencapai Rp491 miliar.
Jika angka tersebut terkonfirmasi dalam dokumen anggaran resmi, nilainya menunjukkan penurunan tajam dibandingkan alokasi pada sejumlah tahun sebelumnya.
Besarnya anggaran BNPB memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal nasional dan kebutuhan masing-masing tahun.
Meski demikian, keterbatasan pendanaan tetap perlu menjadi perhatian, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.
Sebagai gambaran, alokasi Rp491 miliar setara dengan sekitar 0,013 persen dari total belanja negara.
Jika dibandingkan dengan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp22.139 triliun, porsinya sekitar 0,002 persen.
Angka tersebut memperlihatkan kecilnya alokasi BNPB jika dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas ekonomi nasional.
Namun, persentase itu perlu dibaca secara proporsional karena penanganan bencana juga melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta mekanisme pendanaan lainnya.
Pemangkasan Anggaran dan Kebutuhan Tambahan Dana
Persoalan pendanaan BNPB tidak hanya terlihat pada anggaran 2026. Pada tahun sebelumnya, lembaga ini juga menghadapi tekanan efisiensi anggaran.
Pada 2025, pagu awal BNPB disebut mencapai Rp2,01 triliun. Namun, kebijakan efisiensi belanja negara mendorong penyesuaian terhadap sejumlah pos anggaran, termasuk pendanaan yang berkaitan dengan program penanggulangan bencana.
Dalam situasi seperti ini, BNPB dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kesiapsiagaan sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan dengan sumber daya yang tersedia.
Kebutuhan pendanaan tersebut tercermin dalam usulan tambahan anggaran sebesar Rp936,57 miliar. Tambahan dana itu direncanakan untuk memperkuat sejumlah program, terutama pada tahap prabencana.
Program yang menjadi perhatian antara lain peningkatan mitigasi dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat di daerah rawan, modernisasi sistem peringatan dini (early warning system), serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola risiko dan menangani keadaan darurat.
Langkah-langkah tersebut penting karena penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika bencana terjadi.
Kesiapsiagaan, pencegahan, dan mitigasi juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Usulan tambahan anggaran itu pun menjadi bagian dari pembahasan lintas kementerian untuk menjaga kesiapan nasional dalam menghadapi ancaman bencana.
RAPBN 2027: Anggaran Meningkat, Pengawasan Tak Boleh Kendur
Memasuki 2027, kebutuhan penguatan kapasitas penanggulangan bencana kembali menjadi perhatian.
Dalam proyeksi anggaran yang dicantumkan pada naskah ini, pagu awal BNPB disebut mencapai Rp1.003,1 miliar atau sekitar Rp1,003 triliun.
Angka tersebut kemudian disebut meningkat menjadi Rp1,129 triliun setelah adanya penambahan untuk program strategis, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kenaikan ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana.
Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin efektivitas program jika tidak disertai perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang transparan, dan pengawasan yang konsisten. Di sinilah persoalan integritas menjadi sangat penting.
Dugaan korupsi dalam pengelolaan dana kebencanaan, apabila terbukti melalui proses hukum, bukan sekadar persoalan pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan keuangan negara.
Praktik semacam itu berpotensi menghambat program yang seharusnya melindungi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana.
Karena itu, setiap rupiah anggaran penanggulangan bencana harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan internal perlu diperkuat, proses pengadaan harus transparan, dan penggunaan anggaran harus terbuka untuk diawasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada saat yang sama, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum harus berjalan secara objektif dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Dana Bencana Bukan Ruang untuk Mencari Keuntungan
Perdebatan mengenai anggaran BNPB pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan besaran dana yang dialokasikan negara.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.
Di tengah ancaman bencana yang dapat datang sewaktu-waktu, keterbatasan anggaran harus dijawab dengan perencanaan yang efektif.
Sementara itu, dugaan penyimpangan harus ditangani secara serius agar tidak menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga yang mengemban tugas kemanusiaan.
Negara memang perlu memastikan bahwa anggaran penanggulangan bencana tersedia dalam jumlah yang memadai. Namun, kecukupan anggaran harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Sebab, dana bencana bukan sekadar angka dalam dokumen APBN. Di dalamnya terdapat kebutuhan masyarakat akan perlindungan, keselamatan, dan pemulihan kehidupan setelah bencana.
Ketika anggaran terbatas, setiap rupiah menjadi semakin berharga. Dan ketika dugaan korupsi muncul, pengawasan yang ketat bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian penting dari tanggung jawab negara kepada masyarakat yang rentan menjadi korban bencana. []
Tinggalkan Balasan