Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan opsi jemput paksa terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Langkah ini diambil usai Nusron mangkir dua kali dari panggilan pemeriksaan penyidik.
Nusron sedianya dipanggil sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan pemerasan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa KPK berkomitmen menuntaskan perkara ini secara efektif agar konstruksi kasus dan keterlibatan pihak lain dapat terungkap secara utuh.
“Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik, apakah perlu dilakukan jemput paksa atau langkah lainnya. KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum berjalan efektif,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/10) malam.
Budi menjelaskan, jadwal pemeriksaan pada Kamis tersebut merupakan penjadwalan ulang setelah Nusron absen pada pekan sebelumnya.
Saat panggilan pertama, Nusron bergeming dengan alasan berbenturan dengan agenda internal Kementerian ATR/BPN.
Namun, pada panggilan kedua ini, Nusron kembali tak hadir tanpa memberikan konfirmasi maupun alasan resmi kepada penyidik.
“Hingga akhir jam kerja, kami belum menerima konfirmasi maupun alasan ketidakhadiran yang bersangkutan dalam agenda pemeriksaan hari ini,” jelas Budi.
Tinggalkan Balasan