Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan opsi jemput paksa terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Langkah ini diambil usai Nusron mangkir dua kali dari panggilan pemeriksaan penyidik.

Nusron sedianya dipanggil sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan pemerasan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga
Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi
Prabowo Beri Waktu Sepekan kepada Parpol Koalisi untuk Usulkan Calon Wapres
Gudang Barang Bukti Satlantas Gowa Dibobol Maling, Empat Pemuda Ditangkap

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa KPK berkomitmen menuntaskan perkara ini secara efektif agar konstruksi kasus dan keterlibatan pihak lain dapat terungkap secara utuh.

“Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik, apakah perlu dilakukan jemput paksa atau langkah lainnya. KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum berjalan efektif,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/10) malam.

Budi menjelaskan, jadwal pemeriksaan pada Kamis tersebut merupakan penjadwalan ulang setelah Nusron absen pada pekan sebelumnya.

Saat panggilan pertama, Nusron bergeming dengan alasan berbenturan dengan agenda internal Kementerian ATR/BPN.

Namun, pada panggilan kedua ini, Nusron kembali tak hadir tanpa memberikan konfirmasi maupun alasan resmi kepada penyidik.

“Hingga akhir jam kerja, kami belum menerima konfirmasi maupun alasan ketidakhadiran yang bersangkutan dalam agenda pemeriksaan hari ini,” jelas Budi.

Dalam kasus dugaan pemerasan dan suap pengurusan HGB terkait PT Summarecon Agung Tbk ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka, yakni:

  1. Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I)

  2. Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (Politikus Partai Golkar)

  3. Arif Sugiyanto (Mantan Bupati Kebumen)

  4. Adrianto Pitojo Adhi (Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk)

  5. Lampri (Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN)

  6. Muhammad Fakhry

  7. Erwin

  8. Rizal Pahlevi

KPK mengungkapkan bahwa empat di antara tersangka tersebut yakni Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry—merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. []