Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Perintah tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tidak seluruhnya disebabkan faktor alam. Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat dugaan keterlibatan manusia dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga
Rektor Unhas Bangga Prestasi Mahasiswa di PIMNAS dan Raihan Habibie Prize
Warga Protes Pohon Mahoni Ditebang di Pejaten Raya Jaksel, Trotoar Dipersoalkan
MPR Tetapkan 2 Desember sebagai Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Kehutanan, dengan dukungan TNI, untuk menyelidiki perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.

Prabowo menyebut sejumlah korporasi diduga turut berperan dalam karhutla. Ia juga menyoroti adanya oknum yang sengaja melakukan pembakaran hingga membahayakan kesehatan masyarakat.

“Karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab, rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan, ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan menganggap persoalan karhutla sebagai masalah sepele. Penanganan akan dilakukan secara lebih intensif, termasuk mengusut pihak-pihak yang terbukti terlibat.

“Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas dan kali ini maaf kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja, kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan melanggar,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan di sektor kehutanan yang berkaitan dengan kasus karhutla di sejumlah daerah.

“Total per hari ini sudah ada 32 perusahaan yang kena sanksi administratif di sektor kehutanan,” kata Raja Juli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).