Diduga Diperintahkan Lakukan Surveilans

Nama Brigjen TK sebelumnya mencuat dalam rapat kerja Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Suyudi membeberkan dugaan peran sejumlah perwira Polri dalam praktik penyadapan ilegal terhadap Prabowo selama periode 2025-2026.

Salah satu yang disorot adalah mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta.

Baca Juga
Polisi Ungkap Penyebab Siswi 16 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai Tiga Sekolah di Semarang
Roy Suryo Berduka, Rekan Seperjuangan Kasus Ijazah Jokowi Rizal Fadillah Meninggal
Bupati Kupang Dipolisikan Atas Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas

Ahrie diduga menerima perintah dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

Hasil penyadapan itu selanjutnya dilaporkan kepada LSP.

Ahrie juga diduga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pengawasan atau surveilans.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.

Empat Jenderal Jadi Tersangka

Dalam perkara ini, Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka masing-masing mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AS), mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).

Polri menegaskan, pemeriksaan etik terhadap TK dan proses penyidikan dugaan tindak pidana terus berjalan secara bersamaan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh, termasuk peran setiap pihak dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut.