Jakarta, Eranasioanl.com : Sikap Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto yang menyatakan “cool” atau santai dalam mengatasi masalah pelanggaran kapal Coast Guard China di Laut Natuna Utara dipertanyakan.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya mengaku mengapresiasi sikap tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi yang telah mengirimkan nota protes ke pemerintah China.
“Tentu kami mengapresiasi nota protes oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Itu sudah benar,” katanya dalam wawancara dengan beberapa awak media, Senin (6/1/2020).
Pasalnya menurut dia, kedaulatan wilayah NKRI sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan investasi. Sekalipun negara tersebut berinvestasi banyak di dalam negeri, namun jika ada pelanggaran kedaulatan, maka pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto tetaplah harus tegas.
“Itu dua hal yang harus kita pisahkan. Maka dalam hal ini, Mas Dahnil dan Pak Prabowo juga harus mencerminkan kedaulatan kita,” tekannya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa yang dilanggar China bukanlah kedaulatan NKRI, melainkan hak berdaulat bangsa ini. Sebab, kapal Coast Guard China hanya masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), tidak merebut tapal batas NKRI.
Terkait itu, Willy Aditya mengakui bahwa kapal Coast Guard China memang hanya masuk ke wilayah ZEE. Namun pemerintah tetap harus belajar dengan kasus Sipadan dan Ligitan yang sebelumnya direbut oleh asing.
“Kita juga harus belajar dari Sipadan dan Ligitan. Inikan China lagi memainkan peran provokasi. Dia menganggap itu sebagai bagian dari garis putus-putus (nine dash line) yang sudah historis,” ujarnya.
Lebih lanjut Willy Aditya pun mengaku sangat menyesalkan pernyataan Menhan Prabowo yang memilih “cool” dalam mengatasi masalah itu.
“Kalau pemerintah cukup tegas, cuma kemarin saya menyayangkan statement Pak Prabowo yang menyatakan seolah-olah tidak menganggap ini sebagai suatu hal yang serius. “Cool saja” begitu. Masa Menhan bersikap seperti itu. Itukan wibawa bangsa,” sesalnya.
Untuk itu, dimintanya sekali lagi Menhan Prabowo untuk mengambil langkah tegas, tanpa menunggu terjadinya pelanggaran kedaulatan NKRI terlebih dahulu.
“Nah kalau pola strategi pertahanan kita itu melihat konflik baru kemudian bersikap, nah ini Menteri Pertahanan tidak menjalankan apa yang menjadi visi dan misi Presiden Jokowi. Yaitu membangun dari wilayah-wilayah terluar. Ini harus menjadi catatan,” pungkasnya.
(Fyan/red).
Tinggalkan Balasan