Wakil Presiden Ma’ruf Amin

JAKARTA- Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten mengurangi sikap egoisme kewilayahan dalam penanganan COVID-19 terutama di wilayah aglomerasi yakni Jabodetabek.

Ma’ruf menjelaskan, sebagai wilayah aglomerasi, mobilitas cukup tinggi para penduduk di Jabodetabek tidak dapat dihindari. Sehingga potensi penyebaran COVID-19 di wilayah harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

“Penanganan COVID-19 di Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata,” kata Ma’ruf saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi dengan Pemda dan Satgas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten secara virtual dikutip dari Antara, Selasa (3/8).

Baca Juga
Prabowo Janji Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Buruh
Jutaan Konten Judi Online Ditangani Kemenkominfo dalam 3 Bulan Terakhir
Santri Ponpes Habib Rizieq Dianiaya Senior

“Penanganan COVID-19 di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, baik secara program maupun data, harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten,” tambah dia.

Hadir dalam rapat virtual ini yakni Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali.

Ma’ruf menekankan, diperlukan integrasi program dan data yang baik melalui koordinasi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim..

“Penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas setara, baik dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T-nya,” tutur Ma’ruf

Selain koordinasi, penanganan terpadu dari hulu ke hilir juga harus diperkuat. Sebab, bila penanganan di hulu berjalan dengan baik, maka kondisi di hilir akan menjadi baik pula.

Selain Ma’ruf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga hadir dalam rapat ini.
Kemudian ada Plh Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri Suhajar Diantoro dan Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito juga ikut memberikan pengarahan.