Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan pada saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan Perikanan pada hari Senin (23/8) di Gedung Parlemen, Jakarta.

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berpendapat sistem penganggaran yang dibuat pemerintah belum proporsional untuk menunjang pengembangan integrated system dari hulu sampai ke hilir, untuk itu menurutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus segera membuat sistem anggaran proporsional yang mendukung sektor kelautan perikanan dari hulu sampai hilir.

“Saya melihat saat ini ada paradox atau ketidaksinkronan jumlah anggaran sektor hulu yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya yang mencapai Rp 1,9 Triliun namun dari sektor hilir yakni daya saing perikanan hanya dianggarkan sekitar Rp 384 Miliar,” ujar Johan pada saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan Perikanan pada hari Senin (23/8) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Menurut Johan, dengan sistem anggaran saat ini, dampaknya adalah daya saing komoditas ekspor kita lemah meskipun volume ekspornya tinggi sehingga mempengaruhi nilai ekspor produk perikanan kita lebih rendah dibanding negara lain yang volumenya lebih sedikit, ujarnya.

Politisi PKS ini menyesalkan dukungan anggaran yang diberikan pemerintah kepada KKP sangat kecil dibandingkan potensi kelautan dan perikanan nasional yang begitu besar, menurutnya porsi anggaran KKP tidak lebih dari 1% dari APBN.

“Maka dukungan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana kepada nelayan menjadi tidak optimal dan negara kita termasuk paling lemah dalam pemberian bantuan sarpras (sarana prasarana) kepada nelayan dibanding negara ASEAN lainnya,” paparnya.

Legislator Senayan ini secara tegas meminta Menteri Kelautan dan Perikanan agar memberikan skala prioritas dalam membangun sentra produksi ikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta perbaikan kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan.

“Seberapa besar porsi anggaran KKP 2022 yang digunakan untuk program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat, serta dirinya minta agar KKP melakukan efisiensi pada anggaran yang bersifat dukungan manajemen dan infrastruktur  kantor,” tegasnya.

Anggota Legislatif dari dapil NTB ini juga meminta penjelasan KKP tentang progress dari serapan peruntukan anggaran kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan/alat bantu tangkap ikan, bantuan premi asuransi nelayan dan asuransi untuk pembudidaya ikan skala kecil, serta revitalisasi garam rakyat.

Menurutnya, hal tersebut penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan kineja KKP dalam pelaksanaan program padat karya dan bantuan sarana prasarana (sarpras) kepada masyarakat nelayan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini juga mendesak pemerintah untuk memiliki keberpihakan pada petani garam nasional, dengan cara memasukkan Komoditi Garam sebagai bahan pokok penting yang harganya harus dikendalikan oleh pemerintah.

‘Saya mengusulkan anggaran 2022 difokuskan untuk perbaikan industry pergaraman nasional dengan cara meningkatkan kualitas garam rakyat dan konsisten menekan impor garam industri,” ujar Johan.

Untuk implementasi program, Ketua DPP PKS ini berharap KKP memprioritaskan pengadaan kapal tangkap ≥ 10GT untuk seluruh kelompok nelayan di Indonesia.

“Bahwa luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta KM2 dengan 2,7 KM2 merupakan zona ekonomi eksklusif, kita mesti memperkuat fishing ground agar wilayah laut kita jangan diisi oleh kapal-kapal asing dengan membantu dan memberdayakan secara optimal keberadaan seluruh kelompok nelayan di Indonesia,” tutur Johan Rosihan