JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menuturkan bahwa fokus Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 nanti adalah Memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi strkctural, maka menurutnya anggaran 2022 harus diprioritaskan untuk program-program konkret di tingkat tapak dan tidak boleh hanya mengulang pelaksanaan program di tahun sebelumnya.
“Saya berharap sektor LHK dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan membantu pemerataan ekonomi wilayah sesuai dengan potensinya, misalnya potensi pariwisata forestry dan lingkungan konservasi serta penguatan padat karya dan ketahanan pangan nasional,” ujar Johan setelah mengikuti Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan beserta jajarannya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/8).
Legislator Senayan ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera menyiapkan program konkret untuk meningkatkan industry pengolahan berbasis Pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi, serta memperbaiki proses pengurusan izin yang lebih memudahkan masyarakat untuk pengajuan hutan kemasyarakatan.
“Hal ini sangat penting dalam usaha peningkatan ekonomi nasional sebab realisasi selama ini per Agustus 2021masih sangat rendah, yakni hanya 1,06% untuk penguatan ekonomi pariwisata serta 26,12% untuk program padat karya,” ungkap Johan.
Politisi PKS ini menegaskan agar KLHK lebih mempersiapkan dan menata program-program bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran untuk masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan hutan serta program padat karya yang lebih luas menjangkau dan membantu kehidupan masyarakat kehutanan.
“Saya melihat rata-rata realisasi program cash for work dalam mendukung program padat karya berupa aliran dana kepada masyarakat baru terealisasi sekitar 33,42% selama tahun ini, jadi perlu penataan yang lebih serius,” ujar Johan.
Johan juga menyoroti belum optimalnya realisasi anggaran KLHK per 23 Agustus 2021 sebesar 49,7% dan serapan anggaran BRG (Badan Restorasi Gambut) hanya sebesar 21,96%, dan jika dilihat dari jenis belanja maka persentase realisasi terbesar justeru berasal dari Belanja Pegawai.
Atas situasi ini, lanjut kata Politisi PKS, melihat perlu evaluasi total terhadap kinerja KLHK dalam menyerap anggaran pada masa pandemik ini dimana seharusnya KLHK berperan optimal untuk memperkuat ketahanan pangan, bansos pada masyarakat kehutanan dan realisasi program padat karya yang sangat dinantikan oleh rakyat yang banyak mengalami PHK dan kemiskinan meningkat tajam pada masyarakat sekitar hutan.
Wakil rakyat dari dapil NTB ini mempertanyakan peran KLHK dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, menurutnya perlu standar dan kerja yang jelas bagi KLHK dalam upaya memperkuat ketahanan pangan.
“Agar tidak tumpang tindih dengan kementerian lain, demikian juga dengan peran memajukan pariwisata alam dan padat karya pada era pandemic ini,” tegas Johan.
Politisi PKS itu menggarisbawahi adanya temuan BPK RI terkait masalah belanja barang dan modal yang sering terjadi setiap tahun, yang artinya tidak ada perbaikan kinerja dan tidak melaksanakan rekomendasi BPK RI serta kurang berfungsinya peran Itjen KLHK.
“Di sisi lain, menurutnya perlu strategi dari KLHK agar serapan anggaran 2021 bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan berdampak langsung terhadap upaya penguatan ekonomi masyarakat kehutanan,” tutup Johan Rosihan.
Tinggalkan Balasan