Jakarta – Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2020-2024, menyatakan bahwa visi Kementerian ATR/BPN adalah Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia, dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Guna mewujudkan itu, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan tujuh visi strategis dalam mendukung Kementerian ATR/BPN yang maju dan modern.
Berdasarkan latar belakang tersebut, Kementerian ATR/BPN melakukan pembinaan terhadap tiap-tiap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN maupun Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, salah satunya Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.
“Tim ini bisa dibilang tim visi strategis Kementerian ATR/BPN,” kata Virgo Eresta Jaya selaku Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, sekaligus Koordinator Pejabat Pembina, melalui keterangan pers, Jumat (8/10)
Dalam melakukan pembinaan, Koordinator Pejabat Pembina mengatakan bahwa ke depannya, para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN serta para Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan tidak hanya melihat realisasi pelaksanaan program strategis, melainkan juga indikator lain.
“Kakanwil maupun para Kakan harus melihat Gini Ratio di suatu provinsi. Jika Gini Ratio-nya tinggi, bisa ditargetkan agar turun di tahun berikutnya. Selain itu, Kakanwil dan Kakan dapat memiliki indikator untuk mewujudkan visi strategis Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.
Penataan ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu visi strategis Kementerian ATR/BPN. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Wisnubroto Sarosa, mengemukakan bahwa dalam urusan RDTR, DKI Jakarta seharusnya bisa menjadi yang terdepan.
“Terutama dengan implementasi Online Single Submission (OSS) dan adanya Portal Jakarta Satu. DKI Jakarta dapat menjadi leading karena pelayanan sudah berbasis RDTR,” ujarnya
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati menekankan agar seluruh satuan kerja di Provinsi DKI Jakarta dapat memaksimalkan penggunaan layanan digital yang telah ada antara lain Pengecekan Sertipikat, Hak Tanggungan Elektronik, Roya dan Informasi Zona Nilai Tanah, Sentuh Tanahku, Loketku, Gistaru, Informasi Publik Online, pengaduan masyarakat melalui Lapor.go.id dan melalui media sosial resmi Kementerian ATR/BPN dengan #TanyaATRBPN.
“Selain itu kami harap agar 6 satuan kerja dapat aktif menggunakan sosial media sebagai sarana menyosialisasikan seluruh program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN,” imbau Yulia Jaya Nirmawati.
Yulia Jaya Nirmawati menambahkan agar rekomendasi hasil evaluasi semester satu segera dapat ditindaklanjuti, demikian juga untuk tunggakan agar dapat diselesaikan dan serapan anggaran yang masih kecil agar dapat ditingkatkan mengingat saat ini sudah masuk pada Triwulan ke 4. Ia juga berharap agar Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sebagai barometer layanan pertanahan, mengingat infrastrukturnya yang relatif lebih baik dibanding provinsi lain.
Lebih lanjut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah DKI Jakarta paling banyak meminta informasi terkait pelayanan pertanahan.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan tiap-tiap Kantor Pertanahan dapat ikut menyosialisasikan kepada masyarakat sekitar agar dapat memanfaatkan layanan informasi publik online yang diluncurkan baru-baru ini oleh Menteri ATR/Kepala BPN.
Kantor pelayanan berbasis Zona Integritas (ZI) guna mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), juga menjadi sorotan dalam pembinaan kali ini. Inspektur Bidang Investigasi, Yustan Alpiani, mengatakan bahwa saat ini, baru Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang memiliki status WBK.
“Harapan saya, ke depan semua kantor pertanahan di DKI Jakarta berstatus WBK/WBBM,” tambahnya.
Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN, serta seluruh Kantor Pertanahan terus melaksanakan Reformasi Birokrasi. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia, Adriani Sukmoro, mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi dimulai dari manajemen perubahan dan melalui agen perubahan di mana dimulai dari SDM di masing-masing satuan kerja. Pada pelaksanaannya pun, reformasi birokrasi sangat bergantung kepada SDM.
“Jadi mohon dikuatkan lagi reformasi birokrasinya. Mulai dari managemen perubahan, penataan SDM dari segi moral, mental, perilaku juga dikuatkan. Termasuk juga penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, karena sangat penting menyangkut SDM-nya,” kata Adriani Sukmoro.
Pemberantasan mafia tanah juga terus diingatkan kepada tiap-tiap jajaran Kementerian ATR/BPN. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, mengungkapkan modus dari mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah sangat tahu sekali prosedur perkara di pengadilan karena mereka terus mencari celah terhadap regulasi pertanahan yang ada.
“Selain itu, modus lainnya adalah melakukan pemalsuan dokumen pertanahan,” kata Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang.
Tinggalkan Balasan