Jakarta – Visi pemerintah dalam melakukan pengembangan pariwisata di Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata berkualitas, super premium berkelanjutan kelas dunia, tentunya perlu dukungan dari seluruh lapisan. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk juga masyarakat di kawasan itu sendiri. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut mendukung perwujudan visi tersebut.
Sebagai langkah awal, Kementerian ATR/BPN melakukan Rapat Pembahasan Kerja Sama dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) secara daring pada Jumat (29/10/2021) kemarin.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, bertindak selaku pemimpin rapat. Rapat dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry Novijandri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jaconias Walalayo beserta jajarannya dan beberapa Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi NTT.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menuturkan, terdapat kebutuhan dari BPOLBF untuk melaksanakan tugas dalam pengembangan kawasan tersebut.
Untuk itu, perlu dikoordinasikan secara bersama antara pihak BPOLBF dengan jajaran di Kementerian ATR/BPN yang terkait, bentuk kerja sama yang dibutuhkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
“Kita cari bersama di mana sebetulnya ruang kita untuk berkolaborasi dalam menyukseskan pengembangan wisata Labuan Bajo,” tutur Surya Tjandra.
Menyambut tawaran kerja sama dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Direktur Utama BPOLBF menuangkan beberapa program yang bisa didukung Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat maupun di NTT.
“Secara khusus, tata ruang sangat berperan dalam pengembangan Labuan Bajo Flores. Selain itu, juga terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruangnya yang perlu dilakukan kerja sama. Hal yang terpenting pun mengenai konteks pemberdayaan masyarakat karena kita ingin dengan pengembangan wisata ini, dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat NTT,” terang Shana Fatina.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo, mengutarakan bahwa sebagai langkah awal, BPOLBF agar dapat lebih terbuka terkait data pengembangan kawasan, di mana kawasan yang diprioritaskan agar jajarannya bisa bergerak lebih cepat untuk melakukan identifikasi lapangan, baik itu dalam hal pemberdayaan tanah masyarakat maupun peta tematik. Terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Jaconias Walalayo mengatakan butuh dukungan dari pemerintah daerah juga pusat dalam mempercepat proses penyusunannya.
Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry Novijandri menyampaikan, untuk mengakselerasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat,
ia mengusulkan untuk dibuat bentuk kerja sama yang konkret yang mencakup pemberdayaan tanah masyarakat yang kemudian diintegrasikan dengan basis ekonomi kerakyatan.
“Pada tahap awal, kita bisa bantu pemberian target pemberdayaan tanah masyarakat di sebelas kabupaten, khususnya di tempat-tempat yang memang menurut Kantor Wilayah bisa mendukung pariwisata Labuan Bajo,” kata Andry Novijandri.
Selain itu, Andry Novijandri juga mengungkapkan untuk menghubungkan kebutuhan pasar dengan pemberdayaan existing dan potensi pemberdayaan masyarakat, pihaknya akan memanfaatkan aplikasi yang sudah ada dengan mengembangkan aplikasi tersebut menjadi marketplace.
Menyimpulkan diskusi Jumat pagi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN memandang bahwa perlu disusun Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup percepatan dan harmonisasi tata ruang sehingga dukungan dari pemerintah pusat dan daerah juga masuk di dalamnya.
Hal lain ialah strategi detail pelaksanaan pemberdayaan tanah masyarakat yang disinkronisasikan dengan program yang ada di BPOLBF. Hal lainnya terkait dengan pemetaan tematik di wilayah pengembangan kawasan wisata Labuan Bajo Flores.
“Penyusunan MoU akan dilakukan segera dengan detail scoop pekerjaan yang jelas, timeline, jenis kerja sama dan output_-nya sehingga diharapkan bulan Desember sudah bisa terealisasi,” pungkas Surya Tjandra
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan