JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada peserta apel terpusat yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (4/11/2021).

Peserta apel ini terdiri dari pangdam, asisten teritorial, dandim dan danrem seluruh Indonesia.

Baca Juga
Kronologi Tewasnya Pemimpin Hamas, Yahya Sinwar
Sosok Pimpinan KKB yang Ditangkap Bawa Ratusan Amunisi
Seorang Petani di Bone Tewas akibat Disambar Petir

Dalam pengarahannya, Prabowo menegaskan bahwa komando teritorial merupakan ujung tombak sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

“Sehingga komando teritorial seperti korem, kodim, koramil, dan Babinsa akan dilengkapi peralatan serta perlengkapannya,” ujar Prabowo, dikutip dari laman Kemhan.go.id, Kamis.

Prabowo menyatakan, keunggulan Indonesia adalah jumlah penduduk atau demografi.

“Kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan, juga kini dapat diperkuat dengan adanya komponen cadangan yang dapat melipatgandakan kekuatan komando teritorial,” ungkap Prabowo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di emailkamu.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyerahkan 75 Unit Rigid Inflatable Boat (RIB)/Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) kepada Andika yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri PT Praba Cipta Mandiri dan PT Samudera Lautan Biru.

Penyerahan 75 unit kapal RIB/RHIB didahului dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemenhan Marsda TNI Yusuf Jauhari dan Aslog KSAD Mayjen TNI Saiful Rachiman.

Kapal RIB/RHIB ini memiliki spesifikasi panjang keseluruhan (LOA/Length Overall) 12,075 meter, fuel tank capacity 1.370 liter, draft 0,65 ton, Displacement Full Load 7,214 ton, kecepatan max 35 knot, range (eco speed) 200 nautical mile, hull material alumunium dan mampu mengangkut 16 personel.

Dengan penambahan 75 unit RIB/RHIB diharapkan dapat memperkuat TNI AD sekaligus merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Caranya adalah dengan mengurangi ketergantungan kepada industri pertahanan luar negeri seperti arahan Presiden Joko Widodo, khususnya dalam hal pengadaan kapal.