Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti lambanya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh kepala daerah. Sebab, dana daerah yang mengendap di perbankan makin besar.
Menurut catatannya, pada Oktober 2021 dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp170 triliun. Namun, saat ini dana yang mendekam makin besar mencapai Rp226 triliun.
“Ini perlu saya peringatkan. Di Oktober, seingat saya Rp170 triliun yang mengendap. Ini sekarang justru naik jadi Rp226 triliun,” tegas Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021 di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (24/11/2021).
Menurut Jokowi, jika hal tersebut terus berlangsung, maka dikhwatirkan dapat berdampak kepada daya beli masyarakat dan sulit masuknya investasi.
“Para penanam modal, lanjut dia, akan ragu menaruh uang di Tanah Air karena melihat kepala daerah tidak bisa bergerak cepat menjalankan program-program,” ujarnya.
“Uang kita sendiri saja tidak digunakan, kok ngejar-ngejar orang lain untuk memasukkan uang? Logikanya tidak kena,” sambungnya.
Untuk itu, Jokowi menekankan kepadacseluruh gubernur, bupati, dan wali kota harus segera menghabiskan anggaran yang tersedia. Anggaran harus digunakan sebaik-baiknya untuk membangun wilayah dan mengembangkan potensi masyarakat.
“(Anggaran) Rp226 triliun itu gede sekali. Segera dihabiskan, realisasikan, baru kita bicara investor. Saya titip itu saja,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan