Eranasional.com – Dalam rapat bersama dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (17/3), Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyebut adanya mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan.
“Ini spekulasi kami, ada orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak ini. Artinya masuk misalnya ke tempat industri. Jadi di sini saya bilang adalah mafia yang mesti kita berantas bersama-sama,” kata Lutfi dalam rapat yang disiarkan secara virtual, Kamis (17/3).
Lutfi menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa memberangus praktik-praktik yang menurutnya dilakukan oleh orang-orang yang jahat dan rakus.
“Jadi ketika harga berbeda melawan pasar, dengan permohonan maaf Kemendag tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat, ini tidak bisa dikesampingkan sifat manusia yang rakus dan jahat,” kata Lutfi.
Mendag Sebut Stok Minyak Goreng Sebenarnya Melimpah
Lutfi mengungkapkan, kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang diterbitkan sejak pertengahan Februari 2022, membuat stok minyak goreng berlebih untuk seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun akhirnya kebijakan ini tetap dicabut atas arahan Presiden Jokowi.
“Jadi dalam periode 28 hari antara 14 Februari dan 16 Maret lalu, kita telah mengumpulkan 720.612 ton dari rencana ekspor sebesar 3.507.241 ton. Jadi kalau dihitung, jumlah DMO setara dengan 20,7 persen,” ujar Lutfi.
Lutfi mengeklaim, minyak goreng yang dikumpulkan dari 59 eksportir ini telah didistribusikan sebanyak 551.069 ton. Angka ini setara dengan 570 juta liter, atau kuota 2 liter untuk masing-masing penduduk Indonesia.
“Jadi kalau kita lihat, setara 1,7 kali atau 168 persen dari kebutuhan konsumsi per bulannya 327 ribu ton. Jadi secara teoritis ini sudah jalan,” tutur Lutfi.
Sayangnya, kata Lutfi, begitu dicek ke lapangan, teori tersebut tak berjalan sesuai harapan. Dia mencontohkan ketika melakukan sidak ke Sumatera Utara, Jawa Timur, serta Jakarta.
Calon Tersangka Mafia Minyak Goreng Diumumkan Senin (21/3)
Usai rapat selama enam jam dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3), Mendag menegaskan tidak akan kalah dengan mafia yang ia sebut jadi dalang langkanya minyak goreng. Karena itu, Kementerian Perdagangan bakal mengusut para spekulan yang memainkan pasokan minyak goreng.
“Saya, kita pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya pastikan mereka akan ditangkap,” ujar Muhammad Lutfi.
Lutfi mengungkapkan, calon tersangka mafia minyak goreng ini bakal diumumkan pada Senin (21/3). Mereka ini, lanjutnya, yang mengalihkan minyak subsidi ke industri, yang melakukan ekspor ke luar negeri, hingga mereka yang melakukan pengemasan ulang dan menjual dengan harga tidak sesuai ketentuan pemerintah.
“Calon tersangkanya akan diumumkan hari Senin. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara,” tegasnya.
Rachmat Gobel : Negara Kalah dan Gagal Soal Minyak Goreng
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, kisruh perdagangan minyak goreng merupakan bentuk kekalahan negara dan kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya. Simbol kekalahan itu ditunjukkan oleh pernyataan Mendag Muhammad Lutfi.
“Seperti dikutip media, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui tak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan,” kata Gobel dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3).
Mulai 17 Maret 2022, pemerintah mencabut ketentuan HET dan menyerahkan harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar, sedangkan untuk minyak goreng curah dikenakan HET Rp 14 ribu per liter. Setelah pengumuman itu, tiba-tiba minyak goreng hadir berlimpah di minimarket dan supermarket dengan harga sekitar Rp 22 ribu hingga Rp 24 ribu per liter.
“Kondisi ini menunjukkan negara kalah dan didikte oleh situasi. Indonesia adalah negara penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Jadi tidak ada masalah dengan produksi. Yang jadi masalah adalah meningkatnya permintaan dunia sehingga harga naik. Para pengusaha lebih memilih menjual produksinya keluar negeri dengan harga lebih mahal daripada menjual ke dalam negeri dengan harga yang diatur pemerintah. Ini yang menjadi penyebab kelangkaan,” kata Gobel.
Lebih lanjut, wakil rakyat dari Partai Nasdem ini menyatakan, masalah harga minyak goreng ini hanya butuh keberanian, ketegasan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan pendekatan kemanusiaan pemerintah terhadap produsen minyak goreng dan produsen CPO.
“Tugas pemerintah mengatur dan bertindak di lapangan, bukan cuma ngomong dan mondar-mandir. Jangan jadi macan kertas dan jangan menjadi macan ompong. Pencabutan HET minyak goreng kemasan dan menaikkan HET minyak goreng curah sama saja membiarkan masyarakat kecil didorong untuk bertarung melawan raksasa pengusaha,” tutupnya.
**
Tinggalkan Balasan