Eranasional.com – Presiden Joko Widodi (Jokowi) kecewa dengan pengadaan barang dan jasa yang didominasi impor. Sorotan tersebut di antaranya terkait alat kesehatan, pertanian hingga seragam TNI-Polri.
Menanggapi hal itu, Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan selalu mendukung kebijakan Presiden Jokowi. Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa selalu dilakukan KPK.
“Ini ada hubungannya dengan korupsi pengadaan barang dan jasa. Sudah lama KPK memberikan perhatian kepada korupsi barang dan jasa, terutama karena di dalamnya rawan suap dan sogok yang sering berakhir dengan kegiatan tagkap tangan oleh KPK,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/3/2022).
Firli menyebut kehadiran KPK berdasarkan UU awal pembentukannya adalah karena korupsi telah mengancam perekonomian nasional. Maksud dari pembentukan KPK dalam UU adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Kita harus menyambut baik penekanan yang dilakukan oleh kepala negara agar kita mulai mengubah orientasi pengadaan barang dan jasa serta menghentikan korupsi pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Sampai 31 desember tahun 2021, Firli menyebut realisasi belanja K/L dan Pemda untuk UMKM baru sebesar Rp. 39,58 triliun atau setara 31,61 persen. Pada tahun 2022, potensi belanja barang dan modal pemerintah pusat sebesar Rp526,8 Triliun dan Pemda sebesar Rp535,4 triliun.
Dia menilai terdapat potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja barang/jasa dan belanja modal sebesar Rp 1.062,2 triliun. Untuk itu, K/L dan Pemda dalam belanja barang dan belanja modal secara swakelola diminta agar lebih memprioritaskan capaian pembelian produk dalam negeri sebagaimana yang duatur peraturan perundangan.
Selain itu, potensi besaran nilai belanja daerah dan nilai belanja impor menggunakan E-Purchasing dapat diperkirakan sebesar Ro200 triliun pada tahun 2022.
“Lima daerah teratas yaitu Jatim, Jabar, Jateng, DI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Wilayah Jawa-Bali berpotensi melakukan pembelian PDN sebesar 86,3 Triliun (43 persen) dan Sumatera sebesar 47 (24 persen), sisanya tersebar di wilayah lainnya, ” kata Firli.
Firli menyebut ada delapan langkah agar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia berjalan sukses yaitu :
1.Tidak melakukan persekongkolan untuk melakukan korupsi dengan para pihak penyedia barang/jasa.
2. Tidak menerima dan memperoleh kickback
3. Tidak mengandung unsur Penyuapan dan Gratifikasi.
4. Tidak mengandung unsur Gratifikasi.
5. Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan,
6. Tidak mengandung unsur kecurangan dan atau mal administrasi,
7. Tidak ada niat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat,
8. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan