Gedung BSSN

Kedua, Hinsa melanjutkan, penguatan infrastruktur teknologi untuk sertifikat elektronik. Saat ini, sertifikat tanda tangan elektronik sudah diserahkan kepada BSSN dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp49,7 miliar, untuk meningkatkan performa infrastruktur layanan sertifikat elektronik guna melayani 5,1 juta ASN, TNI dan Polri dengan 7,2 juta transaksi per hari.

“Kalau sekarang transaksinya 1 juta rata-rata per hari untuk tanda tangan elektronik. Untuk mendukung percepatan transformasi digital di sektor pemerintah, tidak terdukungnya upaya tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya layanan pemerintah yang mengandalkan sertifikat elektronik setiap harinya,” tutur Hinsa.

Ketiga, kata dia, perluasan cakupan monitoring nasional operation center dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp600 miliar, untuk meningkatkan visibilitas monitoring open IXP dan International Gateway menjadi total.

“Kita berharap minimal 15 persen. Sekarang ini masih sekitar 4 persen dari total traffic Indonesia. Jika tidak terpenuhi maka deteksi serangan dan insiden siber tidak dapat terlaksana dengan optimal,” ucapnya.

Keempat, Hinsa menjelaskan, pengamanan rangkaian kegiatan Pemilu tahun 2024 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp10 miliar, dan jika tidak terpenuhi maka kegiatan pengamanan siber Pemilu 2024 terancam tidak terpenuhi.

“Tidak terpenuhi anggaran untuk kegiatan tersebut beresiko mengganggu operasional BSSN pada rangkaian kegiatan tahun 2024 mencakup proses identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber,” katanya.

Kelima, dia menambahkan, pengembangan Politeknik Siber dan Sandi. Dia berharap ada tambahan anggaran Rp55 miliar untuk pengembangan akademik. “Karena sekarang hanya 100 dan kebutuhan memang kita lihat semua kementerian lembaga sangat membutuhkan kelulusan Politeknik Siber dan Sandi,” Pungkasnya. (Inw)