JAKARTA, Eranasional.com – Hubungan PDI Perjuangan dengan Nasdem sedang tidak baik. PDI Perjuangan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja dua menteri asal Nasdem yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Keributan antar dua partai bermula saat PDI Perjuangan merespon sinyal Presiden Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan setuju, dan saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya.
“Kalau itu urusannya Pak Jokowi mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi betul-betul tercapai. Sudah waktunya dievaluasi,” kata Djarot di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12).
Djarot kemudian mengungkit masalah impor beras. Menurut dia, kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian (Kementan) perlu dievaluasi. Menurut dia, kegiatan impor beras akan menyakiti hati petani.
“Contoh termasuk yang termasuk memprihatinkan. Sebelumnya kita gembar-gembor swadaya beras, kenyataannya kita impor beras ketika harganya naik. Seharusnya pemerintah intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor, yang sakit hati ya petaninya,” kata Djarot.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Djarot meminta agar dibuka data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, data yang dimiliki Bulog, dan data yang dimiliki Badan Pangan Nasional.
“Buka satu per satu dan satukan. Nanti ketahuan, perlukah kita impor beras? Katanya masih cukup, enggak perlu impor. Bagi kita yang terpenting harga beras stabil, petaninya untung. Itu semua perlu dievaluasi,” tukasnya.
Karena itu, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dievaluasi kinerjanya oleh Presiden Jokowi. Djarot kemudian menyinggung soal semangat pembaruan.
“Menteri Pertanian dievaluasi, Menteri Kehutanan harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya,” ujar Djarot.
Nasdem Langsung Bereaksi
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menuding PDI Perjuangan hendak mengeluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Ali menegaskan, bahwa keputusan untuk melakukan reshuffle merupakan hak preogatif Presiden Jokowi.
“Kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja menteri itu ada di tangan presiden. Orang lain tidak punyan kewenangan untuk melakukan itu,” kata Ali, Jumat (23/12).
Jika pun akan melakukan reshuffle kabinet, menurut Ali, Presiden Jokowi juga tidak berkewajiban untuk menyampaikan ke publik soal pertimbangan apa sehingga harus mengocok ulang susunan cabinet.
“Itu domainnya presiden. Dia tidak perlu memberikan penjelasan kepada siapapun,” tukasnya.
Menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar Presiden Jokowi mengevaluasi menteri-menteri asal Nasdem, seingatnya, ini bukan pertama kali dilakukan PDI Perjuangan.
“Mengenai pernyataan dari partai politik yang meminta Presiden Jokowi mengevaluasi menteri yang kebetulan dari Nasdem ini bukan hal yang baru,” ucap Ali.
Ali menilai, hal itu dilakukan PDI Perjuangan agar Nasdem dikeluarkan dari koalisi pemerintahah. Namun, Ali mengaku tidak mengetahui alasannya.
“Dari satu kader (PDI Perjuangan) ke kadernya yang lain mengatakan hal yang sama. Intinya menginginkan supaya Nasdem dikeluarkan dari koalisi pemerintahan. Saya enggak mengerti apa alasan mereka,” ujarnya.
Ia berkeyakinan, Presiden Jokowi sangat tahu kebutuhan kabinetnya seperti apa. Jadi, tidak perlu memaksa melakukan reshuffle.
Politisi Nasdem lainnya, Irma Suryani Chaniago menyatakan tidak terima dengan pernyatannya Djarot Saiful Hidayat. Dia meminta Djarot tak asal bunyi soal dua menteri asal Nasdem.
“Reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Sebaiknya Djarot Saiful jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri asal Nasdem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi,” kata Irman, Minggu (25/12/2022).
Dia menilai kinerja Menteri LHK Siti Nurbaya telah berhasil menciptakan banyak prestasi. Dia pun memaparkan prestasi kolega separtainya itu.
“Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Kehutanan dengan segudang prestasi. Buka mata, di era kepemimpinan Situ Nurbaya jarang terjadi kebakaran hutan, bahkan bisa dikatakan hutan kita aman dan udara kita bebas dari kabut asap,” tuturnya.
“Ditambah lagi bagaimana penanaman mangrove yang massif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi. Juga lihat bagaimana beliau (Siti Nurbaya Bakar) membagi dengan sangat baik, mana hutan industri, hutan tanaman rakyat, dan mana hutan lindung dengan tegas dan jelang,” kata Irma.
Menurut Irma, kinerja menteri-menteri sebelumnya tidak ada yang sebaik Siti Nurbaya. Dia pun meminta Djarot Saiful tidak asal bunyi soal kinerja Menteri LHK.
“Belum lagi sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap para pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan dan lain sebagainya. Memangnya ada Menteri Kehutanan terdahulu yang kinerjanya sebaik Siti Nurbaya selama ini?” tanyanya.
“Jutaan hekatar selama ini hutan lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum pemerintah dan swasta. Di tangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi Djarot Saiful sebaiknya tidak asal bunyi,” kata dia.
Irma lalu membicarakan kinerja Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, kinerja Syahrul Yasin Limpo justru berbeda dengan apa yang disampaikan Djarot.
“Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementerian Pertanian? Soal impro beras, Djarot Saiful jangan ngomong kalau tidak punya data,” sindirnya.
“Baca media biar dia enggak asal bunyi dan paham siapa yang ngotot ingin impor beras. Baca juga penghargaan apa saja yang sudah diperoleh Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan yang berkinerja baik,” sambungnya.
Irma menegaskan kembali bahwa kebijakan perombakan kabinet merupakan kewenangan sepenuhnya Presiden Jokowi. Namun dia meyakini Jokowi tak akan menganti kedua menteri asal Nasdem lantatan lantaran menurutnya memiliki kinerja baik.
“Kembali lagi ke soal reshuffle, sekali lagi saya tegaskan itu hak prerogative presiden. Biarkan itu menjadi kewenangan dan kebutuhan presiden. Tapi saya yakin, presiden tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri yang berkinerja baik seperti Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar,” ujar Irma.
“Masyarakat juga tahu dan merasakan hasil kerja baik beliau berdua, tidak paripurna memang karena sering kali kebijakan-kebijakan baik menjadi tidak sempurna manakala menteri terkait lainnya malah bersikap kontraproduktif,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan