Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, M Taufik, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.

JAKARTA, Eranasional.com – Penyidik KPK menggeledah ruang kerja anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Taufik. Hal ini terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengadadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.

Berdasarkan informasi yang didapat, penggeledahan dilakukan Selasa (17/1) pukul 15.30 WIB hingga pukul 20.56 WIB. Penyidik KPK membawa sejumlah koper yang diduga barang bukti yang disita.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penggeledahan terhadap Gedung DPRD DKI Jakarta. Namun, dia tidak menyebutkan yang digeledah adalah ruang kerja M Taufik.

“Benar ada kegiatan penggeledahan yang dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang,” kata Ali Fikri.

“Perkembangannya akan kami sampaikan nanti,” sambungnya.

KPK tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur. Pengadaan itu merupakan proyek Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Sarana Jaya pada 2018-2019.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tersangka. Namun Ali enggan menyebutkan nama-nama tersangka yang dimaksud.

Dia hanya mengatakan KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa para saksi. Dia berjanji KPK akan segera mengumumkan konstruksi hukum hingga pihak-pihak yang dijadikan tersangka.

M Taufik Bukan Kader Gerindra Lagi

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan bahwa M Taufik bukan kader Gerindra lagi.

“M Taufik sudah bukan kader Gerindra karena sudah mengundurkan diri dan diberhentikan. Saat ini kami sedang memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang bersangkutan,” kata Habiburokhman, Rabu (18/1/2023).

Karena itu, katanya, Gerindra sangat menghormati dan mendukung KPK dalam upaya memberantas praktik korupsi, termasuk dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang yang menyeret M Taufik.

“Kasus korupsi ini benar-benar sangat memprihatinkan, karena lahan yang disediakan sejatinya diperuntukkan untuk pembangunan rumah DP 0 persen, untuk rakyat ekonomi lemah yang sangat membutuhkan hunian. Ini kasus kedua setelah KPK membongkar kasus tanah Munjul yang juga berlokasi di Jakarta Timur,” ujarnya.

Dia mengatakan, hingga kini masalah hunian yang tak layak masih menjadi salah satu keluhan terbesar bagi warga Jakarta Timur. Menurutnya, masih banyak wilayah di Jakarta yang dapat dikatakan kumuh, bahkan hampir di setiap kecamatan.

“Kami berharap KPK bisa menggara kasus ini hingga tuntas. Siapa pun yang terlibat, baik pejabat eksekutif, legislatif, maupun swasta, harus dimintai pertanggungjawabannya,” pungkasnya.