DPRD DKI Anggarkan Pembuatan Pakaian Dinas Rp1,8 Miliar

JAKARTA, Eranasional.com – Sekretariat DPRD DKI Jakarta kembali menganggarkan pembelian pakaian dinas dan atribut bagi para anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2023. Total anggaran untuk membeli baju baru tersebut Rp1,8 miliar.

Dilihat dari situs Sistem Informasi Rencana Pengadaan LKPP, Jumat (19/1/2023), proyek pengadaan baju baru itu diberi nama ‘Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD’ dengan kode RUP 39577978. Proyek itu menggunakan tahun anggaran 2023.

“Sumber dana APBD TA 2023 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Pagu Rp1.879.631.820,” demikian tertulis dalam situs tersebut.

Jadwal pemilihan penyedian dimulai pada September 2023 dengan target pemanfaatan barang paling lambat Desember 2023.

Sebelumnya, para anggota DPRD DKI Jakarta telah mendapatkan baju baru pada 2022. Saat itu, tender proyek pengadaan pakaian dinas anggota DPRD DKI dimenangi oleh peserta lelang bernama CHIU.

Berdasarkan situs LPSE DKI Jakarta, Jumat (2/9/2022), lelang tersebut diberi nama ‘Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD’ dengan kode tender 53092127. Tender ini terdiri atas empat paket dengan sumber daya berasal dari APBD DK Jakarta 2022.

“Nama pemenang CHIU. Alamat Muara Karang,” tulis situs LPSE DKI.

Chiu mengajukan harga penawaran RP1.723.719.000. Harga negoisasi ialah Rp1.722.542.400.

Menolak Ambil Baju Dinas

Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai pengadaan baju dinas anggota dewan senilai Rp1,8 miliar adalah pemborosan. Dia meminta penggunaan anggaran untuk kebutuhan yang tidak mendesak dikurangi.

Namun, jelasnya, keputusan untuk menganggarkan pembuatan pakaian dinas anggota DPRD DKI Jakarta itu telah disepakati dan diketuk.

“Pakaian anggota dewan masih bagus-bagus, ya dikurangi lah penggunaan anggaran yang tidak mendesak. Tapi kan enggak bisa lagi, sudah diketok,” ungkapnya.

Hasbi memastikan dirinya tidak akan mengambil baju dinas itu dengan alasan baju-baju yang diberikan pada tahun 2022 masih bagus. Dia pun menyinggung pemborosan dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Gubernur Anies Baswedan.

“Saya pribadi enggak akan ambil, masih bagus baju-baju saya. Kalau kawan-kawan punya hak masing-masing. Sebagai ketua fraksi, saya enggak bisa melarang itu,” ujar Hasbi.

“Kembali lagi ke Pemprov DKI sebaiknya digunakan untuk yang lebih penting saja. Jangan meniru TGUPP masa lalu, pemborosan,” sambungnya.

Dia menilai pengadaan baju dinas baru itu harusnya dikritisi saat penyusunan anggaran. Dia pun heran anggaran untuk baju baru itu bisa lolos di APBD DKI tahun 2023.