DEPOK, Eranasional.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna hasil reses masa sidang Pertama di tahun 2023, rapat paripurna DPRD Depok tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok, Tengku Muhammad Yusufsyah Putra didampingi Wakil Ketua DPRD Yeti Wulandari dan juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono pada Kamis (9/2/2023).
Ada sebanyak tujuh fraksi yang sudah menyampaikan laporan hasil reses. Fraksi tersebut diantaranya, Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI.
Salah satunya Fraksi Golkar yang diketuai Hj Juanah Sarnili menjelaskan, seluruh anggota Fraksi Golkar telah menjalankan reses untuk mengawal program pemerintah daerah di dapil masing-masing. Serta mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan reses yang dilakukan.
“Kemacetan di Jalan Raya Muchtar, Sawangan menjadi keluhan warga masyarakat dan mohon menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Depok karena aktifitas terhambat serta memakan waktu yang sangat lama diruas jalan raya tersebut,” kata Hj Juanah.
Selanjutnya Hj.Juanah memaparkan beberapa aspirasi dan permasalahan yang telah disampaikan masyarakat. Yaitu terkait bidang infrastruktur, pemerintahan, administrasi pemerintahan dan kependudukan, bidang kesehatan, bidang kebersihan, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pendidikan, dan bidang keamanan.
“Seluruh kegiatan reses secara mendetail dari setiap anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Golkar, sudah kami sampaikan kepada Sekretariat DPRD Kota Depok,” ungkap Hj. Juanah. Setelah Partai Golkar, Partai PKS yang diketuai Moh Hafid Nasirjuga turut menyampaikan hasil Reses di Paripurna yang diadakan siang tadi.
Adapun dari hasil yang sudah dilaksanakan diantaranya Dalam kegiatan Reses ini, aspirasi yang disampaikan warga Depok, yaitu antara lain:
- Komisi A : Pemerintahan
- Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan
- Komisi C : Bidang Pembangunan
- Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat
Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi A antara lain mengenai pentingnya penegakan perda ketertiban umum di sebagian wilayah, jalan umum,
pasar dan permukiman, termasuk penertiban bangunan liar di bantaran kali. Hal lain menyangkut edukasi dan penyuluhan untuk mencegah kenakalan remaja, tawuran
antar pelajar sekolah, dan lainnya. Secara umum keamanan di kota Depok sudah cukup baik, namun di beberapa lokasi perlu dipasang CCTV dan PJU untuk
memantau keamanan dan pencegahan tindak kriminal.
Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi B antara lain mengenai usulan program pelatihan, permodalan dan fasilitasi UMKM, misalnya pelatihan
keterampilan, manajemen usaha UMKM, bantuan alat produksi (industri rumah tangga), bantuan permodalan, pemasaran berbasis online untuk produk tertentu
seperti Ternak Ikan dan lain-lain, yang berbasis potensi lokal.
Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi C antara lain mengenai usulan perbaikan jalan lingkungan, pembuatan dan perbaikan drainase atau saluran
air, turab kali, penanganan sampah di kali dan TPS liar, bantuan perlengkapan bank sampah, perluasan RTH, pembangunan RTLH, pembangunan dan sarana posyandu
dan posbindu (lansia) serta Posmaja (remaja), penambahan dan perbaikan PJU, pembuatan sumur resapan dan biopori, pengangkutan sampah di TPS, penanganan
banjir, dan sebagainya. Secara khusus terdapat aspirasi penataan drainase dan pembangunan sumur imbuhan untuk penyelesaian banjir yang kerap masih terjadi di
wilayah sekitar Jalan Akses UI, Pasir Gunung Selatan, RW 14 Kelurahan Mekarsari, dan RW 16 Bukit Cengkeh Kelurahan Tugu. Kemudian penyelesaian kemacetan di
Jalan Raya Sawangan, Simpang Pertigaan: RTM-Pondok duta, Karet-Gas Alam, penataan kabel udara di Jalan Radar Auri, dan konservasi alam di tepian sungai
Ciliwung terutama di wilayah Rw 03 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya.
Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi D antara lain mengenai peningkatan kesejahteraan kader posyandu, PKK, Karang Taruna, majelis taklim,
DKM Masjid, insentif guru TPA/bimroh, pembangunan Madrasah, SMP, SMK, bantuan pembangunan Masjid, Majelis Taklim, PAUD, sarana mengaji, bantuan alat
Musik hadroh/marawis, bantuan tenda, kursi dan sound system, bantuan alat olahraga, lapangan olahraga, bantuan majelis taklim, bantuan laptop untuk PKK dan
Posyandu, pengadaan ambulans, bantuan mobil siaga Rw, dan sebagainya. Secara khusus terdapat aspirasi terkait pembangunan SMA Negeri di Kelurahan Tugu, dan
SMP Negeri di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis dan Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya.
Lanjut beliau Terkait aspirasi yang disampaikan oleh warga Depok di Masa Reses itu, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan rekomendasi sebagai berikut :
- Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup masih menjadi aspirasi dan perhatian warga Depok. Untuk itu kami meminta agar program perbaikan jalan,
normalisasi saluran air, turap kali dan setu, serta pemeliharaan jalan-jalan lingkungan yang rusak, tetap dilanjutkan. Penanganan potensi banjir dan
genangan air mulai dari penanganan sampah di TPS liar dan sampah di aliran Laporan Reses FPKS DPRD Depok bulan Januari 2023 sungai, termasuk pembuatan sumur resapan yang menampung air tanah untuk kebutuhan jangka panjang, sesuai dengan Perda Kota Hijau.
- Perbaikan sarana ibadah ( masjid, musholla, majelis taklim dan lainnya ) dan juga peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan PKK, Posyandu, Posbindu,
Posmaja, Karang Taruna, Majelis Taklim, Pembimbing Rohani (Bimroh) dan sebagainya, hendaknya dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan.
- Selain permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penting diperhatikan fasilitasi penumbuhan
- perekonomian dan peningkatan taraf kesejahteraan warga, lewat bantuan pelatihan usaha, permodalan, alat produksi, kemasaran, media pemasaran, dan
sebagainya, dengan melibatkan Karang Taruna, PKK, Komunitas, Koperasi, UMKM dan lainnya.
- Fraksi PKS juga mendorong terselenggaranya PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SMP Negeri di Kota Depok yang menjamin 100% siswa miskin diterima, baik di SMP negeri maupun SMP swasta, dengan beasiswa. (**)
Tinggalkan Balasan