Terlebih, bila nanti juga disepakati bahwa biaya tersebut harus dilunasi tiga bulan sebelum keberangkatan atau satu bulan kedepan. Jelas sangat memberatkan calon jemaah.
Oleh karena itu, ia setuju dan mendukung rekomendasi hasil kajian KPK yang minta pemerintah melakukan efisiensi penyelenggaraan haji, termasuk memperbaiki kinerja investasi serta penempatan dana haji untuk meningkatkan nilai manfaat.
“Jangan semua kenaikan biaya dibebankan ke jemaah, BPKH juga mesti cari solusi,” pungkasnya.
Sugiyanto Khairuddin, calon jemaah haji lainnya menambahkan, pihaknya mendeklarasikan dukungan kepada Firli untuk maju di Pilpres 2024 agar bisa membenahi tata kelola biaya haji.
“Jemaah yang sudah lama setoran khawatir tak mampu bayar tambahannya, karena memang besar sekali, maka kami sepakat suarakan ini,” ujarnya.
Menurut dia, Firli sebagai Ketua KPK punya kapasitas untuk menyelesaikan kisruh kenaikan biaya pelaksanaan haji yang sudah disepakati antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan DPR RI, agar tidak ada korupsi dalam pelaksanaannya.
“Kami dukung kerja KPK. Dari jauh hari kami juga sepakat dukung Ketua KPK maju sebagai capres untuk habisi koruptor,” tukasnya.
Secara khusus ia minta Firli mengawal ketat pengelolaan dana haji serta mengungkap dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara.
“Karena yang naik haji ini tidak semua orang kaya, ada yang harus menabung seumur hidup, hasil kerja keras, hasil jual tanah, dan macam-macam lainnya. KPK harus memastikan tidak ada korupsi,” pintanya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan