Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa kembali Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Rabu (15/3/2023).

Menteri Jhonny dipanggil terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 2020-2022.

Politisi Partai Nasdem itu akan ditanyai terkait pertanggungjawabannya selaku pengguna anggaran.

Baca Juga
Morotai Maluku Utara Diguncang Gempa Magnitudo 6,2
Awasi Pendistribusian LPG 3 KG, Polda Metro Jaya Turunkan Satgas
Presiden Prabowo Mengusulkan Pelantikan Kepala Daerah pada 20 Februari 2025

“Pada hari Rabu (15/3) besok kita rencana memanggil saksi Saudara JP (Johnny G Plate). Kenapa beliau kita panggil untuk dimintai keterangannya, yaitu untuk mendalami peran beliau sebagai pengguna anggaran,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Kuntadi, dalam konferensi pers di kantornya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023).

Terungkap, dalam perkara ini terjadi kemahalan harga yang berawal dari permufakatan jahat dalam proyek tersebut. Selain itu Kejaksaan Agung juga akan mengusut terkait fungsi pengawasan dalam penggunaan anggaran.

“Kita ingin tahu sejauh mana pengawasan dan pertanggungjawaban selaku pengguna anggaran. Dimana kita tahu dalam perkara ini terdapat kemahalan, dan kemahalan tersebut berasal dari hasil permufakatan jahat. Jadi kita ingin tahu sejauh mana sih fungsi-fungsi pengawasan itu dilaksanakan,” ujarnya.

Kejaksaan Agung juga akan mengusut terkait perencanaan pembangunan BTS Kemenkominfo yang awalnya dilaksanakan selama periode 5 tahun berturut-turut, tetapi pembangunan dilaksanakan dalam satu tahun periode (pemadatan periode).

“Selain itu kita juga ingin mengetahui sejauh mana perencanaan pembangunan BTS ini direncanakan. Sebagaimana diketahui sesuai yang tercantum di RPJMN pembangunan BTS ini rencananya dilaksanakan untuk periode 5 tahun berturut turut. Namun tanpa perencanaan, pembangunan dilaksanakan dalam satu periode yaitu satu tahun sehingga sebagaimana kita ketahui pelaksanaannya menjadi tidak sesuai rencana, pemadatan periode ini juga harus kita ketahui,” jelasnya.