JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya bersikap seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak terlalu terlibat politik praktis jelang akhir masa jabatan.
Dia menyinggung hal itu untuk menanggapi sikap Presiden Jokowi yang tidak mengundang Partai Nasdem saat rapat bersama para ketum parpol pro pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5) lalu. Menurutnya, Jokowi seharusnya mengundang Partai Nasdem.
“Ini poin pertama, Nasdem tidak diundang. Kalau pertemuan di istana itu membicarakan urusan pembangunan wajar saja. Mestinya Nasdem diundang dong,” kata JK usai bertemu Cak Imin di kediamannya, Jakarta, Sabtu (6/5).
Sesepuh Partai Golkar ini menduga Jokowi tidak mengundang Nasdem karena tidak hanya membicarakan persoalan negara, tapi juga membicarakan politik dengan para ketua umum parpol tersebut.
Atas dasar itulah, JK mengkritik sikap Jokowi. Menurut dia, seharusnya seorang presiden tidak terlalu terlibat politik praktik menjelang berakhirnya masa jabatannya seperti di masa Megawati Soekarnoputri dan SBY saat menjabat.
“Menurut saya, seharusnya Presiden Jokowi seperti Ibu Mega dan Pak, SBY, begitu masa jabatannya akan berakhir tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” pungkasnya.
Penjelasan Presiden Jokowi
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang para ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara, Selasa (2/5) lalu. Saat itu seluruh ketua umum parpol, minus Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hadir dalam pertemuan itu. Jokowi menjelaskan soal tidak diundangnya Surya Paloh.
Jokowi mengatakan Partai Nasdem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Sementara, parpol yang diundangnya ingin membangun kerja sama politik bersama.
“Kita harus bicara apa adanya ya, Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang saya undang ingin membangun kerja sama politik dengan lainnya. Enggak mungkin yang di sana tahu strateginya, kan enggak seperti itu,” jelas Jokowi.
Menurut Jokowi, yang dilakukannya wajar. Dia menegaskan bahwa dirinya sebagai pejabat politik juga diperbolehkan untuk membahas mengenai politik.
“Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa itu. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya bicara politik ya boleh dong. Saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong. Itu tugas seorang Presiden. Hanya memang nanti kalau sudah ada ketetapan KPU, saya…,” kata Jokowi sembari tangannya menunjukkan gestur tanda diam.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan