Presiden Joko Widodo. (Foto: Instagram @jokowi)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penggunaan alokasi keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah penggunaan anggaran stunting.

Jokowi mengungkapkan ada daerah yang menggunakan anggaran penanganan stunting sebesar Rp10 miliar untuk membiayai rapat dan perjalanan dinas pejabat negara.

“Coba dicek dengan benar penggunaan anggaran Rp10 miliar itu. Jangan nanti diklaim untuk beli dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” tegas Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Jokowi mengaku mengetahui itu setelah mengecek di APBD Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dia pun merinci penggunaan anggaran stunting yang tidak semestinya.

“Perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan bla bla bla Rp2 miliar,” kata Jokowi membeberkan.

Jokowi kembali menegaskan anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, maupun sayur. Menurutnya, bahan-bahan tersebut justru bermanfaat bagi masyarakat, bukan digunakan untuk membiayai rapat atau perjalanan dinas pejabat atau aparatur negara.

“Kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini! Ini yang harus diubah semuanya. Semestinya Rp8 miliar untuk beli telur, ikan, daging, sayur, diberikan ke penderita stunting, Rp2 miliar lagi buat yang lain-lain,” ujarnya.

Jokowi pun meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan, pengawalan, dan pengarahan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam menggunakan anggaran, khususnya anggaran penanganan stunting. Sehingga penggunaan anggaran bisa lebih produktif dan memberikan hasil yang optimal.

“Ini tugas BPKP. Harus mulai orientasinya ke situ. Arahkan daerah, pusat, BUMN, kementerian, lembaga ke hal-hal yang konkret. Biar produktif,” pungkasnya.