JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkap sektor pelabuhan berpotensi besar menjadi titik rawan terjadinya korupsi.
Hal itu disampaikannnya dalam forum Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi yang digelar PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2023.
Menurut dia, pelabuhan menjadi pusat arus ke luar masuk barang dan orang. Ditambahkannya orang dan bukan sekadar barang, karena kasus tindak pidana perdagangan orang juga berlangsung di pelabuhan.
“Kenapa orang harus saya tambahkan di sini? Bukan sekadar barang. Karena saudara, kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang itu mainnya juga di pelabuhan,” bebernya.
Mahfud menyebut, kapal-kapal asing yang masuk secara ilegal ke Indonesia terkadang ditangkap oleh aparat penegak hukum.
Tiba-tiba oleh syahbandar pelabuhan mengeluarkan surat agar dilepas. Alasan melepaskan karena berdasarkan protokol internasional.
“Nah, itu sering sekali terjadi, sehingga suatu saat ketika tadi tentu masuk ke kami di pemerintah pusat, saya panggil. Tangkap, gausah ada protokol-protokol internasional. Protokol internasional itu kan administratif dan sangat teknis,” tukasnya.
Menurut dia, kalau sudah jelas penyelundupan atau pencemaran laut, tangkap, tahan, dan bawa ke Indonesia untuk diadili.
“Dan saudara yang seperti ini banyak. Bermain di sektor pelabuhan kemarin, tindak pidana perdagangan orang. Beberapa orang hampir setiap hari masuk lewat Batam, itu lebih 100 untuk dijual ke luar negeri orang,” katanya.
Sesudah diselidiki ujarnya, orang-orang yang lewat calo-calo melalui sindikat perdagangan orang, tiketnya punya tanda tersendiri.
“Nah, ini semua dikoordinir oleh salah seorang yang duduk di kapal, masuk lewat pelabuhan dengan aman karena semuanya sudah diatur. Duduk, nanti begitu mendarat di Malaysia dijemput oleh orang, lalu hilang entah ke mana,” bebernya.
Mahfud menyebut, praktik dan modus seperti itu yang ditindak dalam dua bulan terakhir.
Kejahatan-kejahatan di pelabuhan itu berlangsung juga karena terlalu banyak institusi yang menangani.
Misalnya untuk melakukan bongkar muat barang, harus melewati tujuh pemeriksaan. “Bea cukainya sendiri, BNN sendiri, Imigrasinya sendiri. Yang semuanya itu dulu, ada uangnya, ada tarifnya. Saya katakan dulu, karena hari ini saya belum nangkap,” kata Mahfud.
Tinggalkan Balasan