JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, mengaku akan menggelar sidang etik Hakim Konstitusi terhadap Anwar Usman dan panitera.

“Kami akan memeriksa panitera dan pak ketua,” kata Jimly, Jumat, 3 November 2023.

Tak hanya Anwar Usman dan panitera, Jimly juga menghadirkan eks Hakim MK, I Dewa Gede Palguna sebanyak dua kali dalam sidang dugaan pelanggaran etik hakim tersebut.

Baca Juga
Beda Kasus Kaesang dan Mario Dandy Diungkap KPK
Menurut BMKG, Hujan Tahun Ini Datang Lebih Awal
6 Juta Data NPWP Bocor dan Diperjualbelikan Peretas Bjorka, Ini Kata Sri Mulyani

“Kita akan mendengarkan keterangan pak Palguna. Ada dua kali sidang. Satu kali terbuka. Satu kali tertutup,” jelas dia.

Alasan memeriksa Anwar Usman kata Jimy karena dilaporkan paling banyak oleh masyarakat.

Laporan terkait dugaan pelanggaran etik terkait putusan batas usia minimal capres-cawapres pada 16 Oktober 2023 lalu.

“Pak ketua kita undang lagi untuk, dia yang pertama dan yang terakhir, karena paling banyak pak ketua jadi gak cukup hanya satu kali,” ucap Jimly.

Jimly mengatakan, Adik Ipar Presiden Jokowi itu harus menyampaikan klarifikasinya terhadap tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya.

Jimly menyebut tuduhan yang menyasar kepada Anwar Usman terbilang ekstrem.

“Jadi kita harus beri dia kesempatan untuk klarifikasi karena rata-rata laporan itu ekstrem-ekstrem semua, termasuk untuk hari ini pak Saldi, pak Arief Hidayat itu diminta supaya diberhentikan juga,” kata Jimly.

Sebelumnya Jimly membeberkan beberapa permasalahan yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK.

Jimly menyampaikan demikian saat sidang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan isu persoalan yang pertama ialah hakim yang dinilai punya kepentingan tapi tak mengundurkan diri dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat batas usia capres-cawapres.

Dalam perkara tersebut, Ketua MK Anwar Usman yang juga merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi ikut memutuskan perkara.

Putusan yang diketuk MK soal kepala daerah bisa maju jadi capres dan cawapres meski belum usia 40 tahun itu dinilai sarat kepentingan.

Hal itu lantaran jadi lampu hijau untuk anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto. (*)