JAKARTA, Eranasional.com – Sederet kritikan terhadap Presiden Jokowi terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan. Namun Jokowi tidak mempermasalahkan kritik itu
Bahkan serangan juga datang dari kubu Capres-Cawapres, nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Namun Jokowi mengatakan setiap warga Indonesia berhak berpendapat.
Ia mengingatkan bahwa IKN telah memiliki legitimasi atau payung hukum yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) nomor 3 tahun 2022.
“Ya itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silakan. Tetapi IKN itu sudah ada UU nya,” kata Jokowi usai menghadiri gerakan tanam pohon bersama di Hutan Kota JIEP, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, 29 November 2023.
Jokowi jika IKN disebut akan mencibtakan timpangan baru. Justru menurutnya IKN akan menciptakan pemerataan baru.
Jokowi mengatakan 58 persen produk domestik bruto (PDB) atau perputaran uang se-Indonesia berada di Pulau Jawa.
Padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau di seluruh penjuru.
Tidak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan setidaknya 56 persen penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa.
“Sehingga kita ingin Indonesia-sentris ada di pulau lain juga, ada pertumbuhan ekonomi di pulau yang lain selain Jawa, juga ada titik- pertumbuhan ekonomi baru, yang kita harapkan itu,” ujarnya.
Diketahui belakangan, kubu pasangan AMIN kompak melontarkan kritik terhadap proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.
Kritik itu dilontarkan oleh Anies, Imin, hingga petinggi PKS dan PKB yang menjadi partai pengusung AMIN yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.
Anies menilai pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru.
Kata dia pembangunan IKN tak menghasilkan pemerataan, namun justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya.
Padahal menurutnya, pemerataan bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah.
Sementara Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah IKN yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.
Sementara PKS menyebut mereka bakal mengupayakan untuk memperjuangkan Jakarta sebagai Ibu kota adalah salah satu gagasan yang akan dibawa dalam Pemilu 2024. (*)
Tinggalkan Balasan