Selain itu, The Economist Intelligence Unit juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat.

Kemudian, Varieties of Democracy Project, menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan praktik kartel partai politik. Mereka memberikan skor 25 pada 2023.

“Indikasinya, maraknya bagi-bagi kekuasaan di antara partai politik dengan akuntabilitas yang sangat kurang pada pemilih,” ucap Basaria.

Selain Basari Pandjaitan, para mantan pimpinan KPK lainnya yang ikut memperingati Jokowi adalah Taufiequrachman Ruki, Ery Riyana Hardjapameska, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja.

Kemudian, Laode M Syarif, Mas Achmad Santosa, Abraham Samad,, Chandra M Hamzah, Waluyo, Bibit Samad Rianto, Moh Jassin, Zulkarnain, dan Haryono Usman.

Sebelumnya, ratusan sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumi berbagai perguruan tinggi mengkritik penyelenggaraan Pemilu di era Presiden Jokowi.

Mereka antara lain, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, UIN Jakarta, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Universitas Andalan Padang, dan Universitas Jember. (*)