Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmi Alaydrus menyoroti program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran.
Penyebabnya karena diduga program makan siang gratis itu menggunakan Dana Operasional Sekolah (BOS)
Hal itu disampaikannya saat melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR masa persidangan empat, tahun sidang 2023-2024, yang dilaksanakan hari ini, Selasa 5 Maret 2024.
Dia prihatin dengar wacana dana Bos dikaitkan dengan program makan siang gratis.
“Saya prihatin mendengar wacana perbincangan tentang biaya operasional sekolah yang dikait-kaitkan dengan program makan siang gratis,” jelasnya.
“Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan program makan siang gratis yang merupakan program janji dari capres-cawapres di periode kampanye kemarin, sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan,” sambung Fahmi.
Terlebih, kata dia, jika program makan siang gratis tersebut akan menggunakan anggaran dana BOS.
“Terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan dana BOS, biaya operasional sekolah. Kita pahami, biaya yang sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita,”bebernya.
Dia menambahkan, masih banyak persoalan-persoalan pendidikan di negeri ini.
“Persoalan guru, persoalan infrastruktur, sarana prasarana sekolah, yang masih sangat memerlukan pendanaan,” tambahnya.
Fahmi mengatakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen seperti yang diamanatkan, harus dijalankan sepenuhnya.
“Oleh karena itu, kami sampaikan protes ataupun kritik. Jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengutak-atik program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.
Protes tersebut, lanjut dia, disampaikan karena wacana itu sudah membuat banyak pihak gelisah.
Terutama pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan peningkatan mutu pendidikan, terutama juga bagi teman-teman tenaga pendidik, teman-teman guru, mereka gelisah.
“Mereka khawatir kemudian dana tersebut tergerus dan akhirnya yang sebagian dari dana BOS itu untuk menunjang honor mereka, mereka akan mendapatkan atau mengalami kerugian,”ucapnya.
Fahmi pun meminta DPR memperhatikan dan mengawasi hal tersebut.
“Jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana-wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan,” pesannya. (*)
Tinggalkan Balasan