Tim Hukum Ganjar-Mahfud Resmi Mengajukan Gugatan ke MK

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Tim Demokrasi Keadilan Ganjar-Mahfud resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Mereka membawa sekitar lima boks dokumen dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Sabtu 23 Maret 2024 sore.

Rombongan tim hukum Ganjar-Mahfud di Ketuai oleh Todung Mulya Lubis tiba pada pukul 16.50 WIB di gedung MK.

Mereka terlihat membawa sejumlah dokumen yang dikemas dalam lima buah boks besar.

Boks itu, diangkut ke dalam gedung MK setelah Todung tiba.

Saat di dalam, sekitar lima boks kontainer itu langsung dibawa ke ruang berkas.

Nampak, tim hukum yang membawa dokumen itu langsung membuka tutup boks kontainer.

Terpantau, petugas tim hukum nampak memilah dan berkomunikasi dengan petugas MK di sana.

Sekedar informasi, gugatan ini didasari lantaran Tim Demokrasi Keadilan Ganjar-Mahfud menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2024 yang diumumkan KPU.

Pasalnya, mereka menduga proses Pemilu telah diwarnai dengan berbagai pelanggaran maupun kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Sebagai informasi berdasarkan hasil perhitungan suara KPU, pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan total suara yakni 96.214.691 atau 58,90%.

Lalu, pasangan nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, 40.971.906 atau 24,94 persen, dan pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mengantongi 27.040.878 suara atau 16,47%.

Capres-Cawapres bisa mengajukan permohonan PHPU maksimal tiga hari setelah pembacaan penetapan hasil rekapitulasi nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Artinya para Capres-Cawapres mempunyai batas wakgu hingga pukul 23.59 WIB malam ini.

Sementara, untuk gugatan PHPU legislatif ketentuannya merupakan 3×24 jam pasca penetapan hasil rekapitulasi dibacakan.

Artinya, caleg atau partai politik mempunyai waktu hingga pukul 22.19 WIB hari ini.

Sebanyak 19 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) teregister di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Sabtu 23 Maret 2024 siang.

Belasan perkara itu meliputi perkara pada Pemilu DPD, DPRD, DPR hingga Presiden dan Wakil Presiden.

Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK) perkara PHPU untuk Pemilu DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi dan DPR RI berjumlah 16.

Adapun untuk perkara DPD berjumlah dua dan perkara PHPU Pilpres juga berjumlah dua. []