Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Jokowi membuat aturan baru soal Ormas terkait izin tambang. Kini Ormas keagamaan diperbolehkan mengurus Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang hal tersebut pada 30 Mei 2024.

Berikut Fakta Ormas Keagamaan dapat Izin Usaha Tambang :

Aturan baru tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Aturan pemberian IUPK kepada ormas keagamaan tersebut baru ditambahkan di antara Pasal 83 dan Pasal 84, yaitu pada Pasal 83 A.

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” demikian dikutip pada Pasal 83A ayat 1.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang UPK.

WIUPK sendiri merupakan wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Kepemilikan saham ormas keagamaan atau IUPK pada Badan Usaha tidak bisa dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan dari Menteri.

Kepemilikan saham ormas keagamaan pada Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (41), Badan Usaha dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya.

“Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku,”bunyi aturan tersebut. []