Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruhnya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 Anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Provinsi Riau yang diajukan PKB.

Atas keputusan itu MK memerintahkan KPU selaku termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kepulauan Meranti, daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Meranti 4.

Hal itu berdasarkan putusan sidang perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR.DPRD-XXI/2024 ini digelar dalam ruang Sidang Pleno MK, Kamis 6 Juni 2024.

Baca Juga
Beda Kasus Kaesang dan Mario Dandy Diungkap KPK
Pegunungan Bintang Diguncang Gempa Magnitudo 5,8
Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur Kembali Erupsi

“Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan pemohon (PKB) untuk seluruhnya. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti daerah pemilihan Kepulauan Meranti 4 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan, dikutip dari Kompat TV, Jumat 7 juni 2024.

Mahkamah juga meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil Kepulauan Meranti 4.

Mahkamah menjelaskan berkenaan dengan dalil pemohon, terdapat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat kepada KPU Kepulauan Meranti untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilu DPRD Kabupaten Kepulauan Dapil Kepulauan Meranti 4 di TPS 002 Desa Tanjung Peranap.

Namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti KPU Kepulauan Meranti dengan alasan hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan PSU.

Rekomendasi tersebut berdasarkan pada kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Kecamatan Tebing Tinggi Barat/04.12/11/2024 tanggal 20 Februari 2024.

Dalam kajian disebutkan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan penyelenggara pemilu in casu KPPS TPS 002 Desa Tanjung Peranap karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih.