Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik pembentukan tim Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, yang seharusnya tidak diisi oleh orang-orang yang terafiliasi politik dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Menurutnya, penempatan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam jajaran FOLU menimbulkan polemik di publik.

“FOLU Net Sink 2030 seharusnya dikelola oleh individu-individu yang profesional, yang tidak hanya didasari oleh afiliasi politik menteri bersangkutan,” kata Johan kepada wartawan, Senin 10 Maret 2025.

Politikus PKS itu menyebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menekankan agar mengedepankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis meritokrasi.

Terutama dalam kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, kebijakan Menhut itu tak selaras dengan Astacita pemerintahan. Padahal, Prabowo mengedepankan pemerintahan yang profesional.

“Jika proses seleksi dilakukan tanpa mekanisme yang terbuka dan hanya berbasis afiliasi politik saja, maka hal itu berpotensi tidak selaras dengan semangat pemerintahan yang profesional dan berpihak pada kepentingan nasional,” ujarnya.

Johah pun mendesak Menhut membuka mekanisme seleksi yang transparan. Kemudian mengutamakan profesionalisme, serta menghindari konflik kepentingan.

“Dengan demikian, kita bisa berharap program ini bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan hajat yang sudah diprogramkan atas program FOLU Net Sink 2030,” kata Johan. []