Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi mengecam aksi penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap guru dan tenaga kesehatan (nakes) di Yahukimo, Papua.

Dia menegaskan tindakan KKB tersebut bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Komisi III DPR melihat dari sudut pandang HAM dan kejahatan. Tentu yang namanya tindakan kejahatan kan merupakan suatu pelanggaran hukum, itu sudah pasti. Kita lihat juga hal itu merupakan pelanggaran HAM,” tegas Ali, dikutip dari kompas TV, Rabu 26 Maret 2025.

Ali menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif agar tindak kejahatan di Papua dapat diminimalisir.

Menurutnya, aturan hukum di Indonesia sudah cukup lengkap, tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

“Saya kira di Indonesia semua aturan sudah cukup banyak, tinggal sekarang bagaimana kita menjalankan dan melaksanakannya, sehingga minimal kita bisa mengurangi tingkat kejahatan,” katanya.

Politikus Partai Nasdem itu juga menilai bahwa meningkatnya aksi kejahatan, termasuk yang dilakukan oleh KKB, bisa dipicu oleh faktor kebutuhan ekonomi.

“Biasanya tingkat kejahatan akan meningkat apabila ada kebutuhan-kebutuhan. Mungkin kebutuhan Lebaran ini kan banyak sekali, kan setiap manusia kan berbeda pikiran,” ujarnya.

Ali menyebut, tindakan KKB merupakan kejahatan yang harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Oleh karena itu, penegakan hukum penting juga untuk menindak. Bagi siapa yang melakukan pelanggaran kan harus ditindak menurut hukum apalagi itu sudah jelas,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa dalam penanganan KKB, aparat keamanan baik TNI maupun Polri harus tetap memperhatikan aspek HAM.

“Tidak mungkin kan penegak hukum itu asal hajar saja. Harus dipastikan bahwa ini benar-benar melakukan kejahatan teroris dengan tentu dilakukan pembuktian dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup,” kata Ali.

Menurutnya, aparat keamanan sudah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka, tapi tantangan di lapangan tetap besar. Salah satunya adalah kesulitan membedakan antara masyarakat sipil dan anggota KKB.

“Kan mereka berbaur bersama masyarakat. Nah itu yang menjadi kesulitan bagi aparat yang bertugas di sana, apalagi kalau kita bicara di sana lokasinya kan sangat sulit aksesnya. Apalagi masyarakat sipil, kemampuan untuk membedakannya sulit,” katanya.

Ali berharap penegakan hukum terhadap KKB dapat dilakukan secara tegas namun tetap berlandaskan prinsip HAM agar keamanan masyarakat di Papua tetap terjaga. []