Jakarta, ERANASIONAL.COM– Penyebab mayarakat susah mencari kerja, salah satunya adalah duit pemerintah sekitar Rp425 triliun mengendap di Bank Indonesia ( BI ) selama ini.

DHak itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).

Sebab,kata Purbaya ratusan triliun rupiah hasil pungutan pajak dan sumber penerimaan negara lain itu hanya tersimpan dan tidak bisa diakses perbankan.

“Sistem keuangan kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal,” kata Purbaya seperti dilansir melalui CNN Indonesia.

Purbaya mengatakan akan menarik Rp200 triliun dari total Rp425 triliun uang negara yang selama ini mengendap di BI. Ia mengaku sudah meminta izin Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan hal

Duit itu akan ia taruh di bank swasta. Menurut Purbaya, dana tersebut akan diputar dan menghasilkan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

“Saya taruh di bank saja dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Saya enggak ada apa-apa, jaminan uang saja. Tapi kan bank enggak akan diamkan uang itu, itu ada cost -nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost -nya,” jelas Purbaya.

“Di situlah pertumbuhan kredit mulai tumbuh. Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi, memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja agar dapat return yang tinggi,” tambahnya.

Pada saat yang sama, Purbaya mengklaim sudah meminta BI untuk tidak menyerap kembali uang yang dipindahkan pemerintah ke perbankan tersebut. Purbaya mengatakan BI cukup mendukung langkah fiskal yang akan ditempuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya yakin betul upaya tersebut nantinya akan menghidupkan kembali perekonomian Indonesia. Nantinya, langkah tersebut akan direplikasi jika hasil percobaan pertama ini signifikan.

Purbaya tekanan pengendapan uang seperti ini pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, pertumbuhan uang yang beredar (uang MO) di masyarakat hanya berkisar 7 persen, bahkan tidak pernah tumbuh sama sekali dalam dua tahun.

Ia yang saat itu masih menjadi deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kemudian dipanggil Presiden Jokowi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Purbaya mengaku kaget dengan hal itu. Pemerintah memang perlu menggenjot pertumbuhan uang M0 karena 90 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh permintaan domestik.

“Jadi 2020 saya diminta bantu, saya kaget, ‘Kenapa begini Pak (Jokowi)? Bapakbangun apa-apa mati-matian pun enggak bisa, karena mesin ekonomi kita pincang’. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan 90 persen berhenti atau diperlambat,” cerita Purbaya.

Permasalahan pembekuan besar-besaran beberapa waktu terakhir, menurutnya, juga disebabkan oleh pertumbuhan uang yang tersebar di level 0 persen alias tidak tumbuh. Hal itu yang membuat perekonomian di tanah air melambat, semua masyarakat akhirnya merasa susah.

“ Sektor riil susah, semuanya susah, keluar tagline #IndonesiaGelap. Kita semua menunjuk ini gara-gara global, padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90 persen perekonomian kita didorong oleh permintaan dalam negeri ,” ucap Purbaya.

Pemerintah memang memarkir dana di BI. Dana ‘nganggur’ itu di antaranya sisa anggaran lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran.[]