Soal Isu Dugaan Korupsi Whoosh, Mahfud Siap Beberkan Fakta Jika Diminta

Jakarta, ERANASIONAL.COM —
Isu dugaan penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali menjadi sorotan publik.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dibutuhkan.

Mahfud menegaskan, dirinya tidak keberatan hadir bila dipanggil lembaga antirasuah tersebut. Namun, ia menolak untuk secara sukarela membuat laporan resmi ke KPK terkait dugaan penyimpangan tersebut.

“Kalau dipanggil, saya akan datang. Tapi kalau disuruh lapor, buat apa? Buang-buang waktu juga,” ujar Mahfud kepada wartawan di Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10).

Ia menilai, KPK semestinya sudah mengetahui persoalan dugaan mark up itu jauh sebelum dirinya menyampaikan pandangan lewat kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025.

“Yang saya bicarakan di YouTube itu sebenarnya sudah ramai duluan. KPK pasti sudah tahu. Mestinya yang dipanggil itu orang-orang yang sejak awal sudah bicara dan punya data soal proyek Whoosh,” katanya.

Sebelumnya, KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo meminta Mahfud MD untuk melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut agar bisa ditindaklanjuti sesuai prosedur. Budi menegaskan, KPK akan bersikap proaktif menanggapi setiap laporan masyarakat terkait proyek strategis nasional.

Dalam unggahan videonya pada pertengahan Oktober lalu, Mahfud mengungkap adanya indikasi pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat yang cukup signifikan.

> “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya pembangunan Whoosh mencapai 52 juta dolar AS per kilometer. Sedangkan di China, proyek serupa hanya sekitar 17–18 juta dolar AS per kilometer. Artinya, ada kenaikan hampir tiga kali lipat,” ungkap Mahfud dalam videonya.

Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung merupakan proyek kerja sama antara Indonesia dan China yang diresmikan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini sempat menuai kritik terkait pembiayaan, pembebasan lahan, serta efisiensi anggarannya.