Jakarta, ERANASIONAL.COM- Pemerintah terus berupaya memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa hambatan. Badan Gizi Nasional ( BGN ) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh Koordinator Wilayah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ( MBG ).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut evaluasi bersama 38 koordinator wilayah provinsi tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi insiden keracunan akibat program MBG.

“Kita ingin melakukan kegiatan untuk meminimalisir kejadian yang menonjol ya sehingga target kita zero kejadian itu atau nol kejadian ingin kita kejar,” ujarnya kepada wartawan, Senin (27/10).

Baca Juga
Prabowo Beri Waktu Sepekan kepada Parpol Koalisi untuk Usulkan Calon Wapres
Gudang Barang Bukti Satlantas Gowa Dibobol Maling, Empat Pemuda Ditangkap
Polisi Ungkap Penyebab Siswi 16 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai Tiga Sekolah di Semarang

Dadan menjelaskan terdapat sejumlah hal yang menjadi fokus evaluasi oleh BGN.

Kedua yakni kewajiban sertifikat bagi setiap juru masak di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan menyebut hal ini diperlukan karena juru masak yang memiliki sertifikat dapat bekerja lebih efisien dan cepat.

Ketiga, kata dia, evaluasi juga menyasar pelaksanaan rapid rapid test terhadap bahan baku makanan. Ia mengatakan akan meniru Jepang yang melakukan tes cepat terhadap seluruh bahan baku makan untuk memastikan keamanan makanan.

“Pengalaman Jepang yang sudah 100 tahun, itu 90 persen kejadian dari bahan baku. Dan kemudian juga kita ingin menguji hasil masakan sebelum dibagikan kepada penerima manfaat,” ujarnya.

Terakhir, Dadan menyebut evaluasi juga dilakukan terkait pengadaan alat sterilisasi food tray di tiap SPPG dan kualitas udara yang digunakan. Ia menekan kualitas udara menjadi faktor penting sebagaimana arahan dari Kementerian Kesehatan.

“Kami juga meminta seluruh SPPG memiliki alat sterilisasi food tray yang bisa mengeringkan food tray dalam waktu 3 menit dengan suhu 120 derajat agar lebih steril,” jelasnya.

“Kami minta seluruh SPPG menggunakan air yang sudah bersertifikat, air kemasan atau air isi ulang yang sudah ada sertifikasi,” imbuh Dadan.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan dalam Rakor tersebut juga membahas percepatan pembangunan ribuan SPPG baru yang diharapkan dapat mencapai angka 25.400 SPPG pada akhir Desember 2025.

“Jadi hari ini kami kumpulkan karena target ini harus kami lakukan dan kami berikan motivasi, semangat dan juga sekaligus sosialisasi untuk SOP terbaru yang akan segera kami terapkan,” katanya.