Tangsel, ERANASIONAL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan rantai pasok bahan pangan bergizi untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat, kebutuhan bahan baku dipastikan terus naik dan harus tersedia secara konsisten.
Plt. Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, menjelaskan bahwa pihaknya mengikuti arahan Presiden agar seluruh kebutuhan bahan baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipenuhi langsung oleh petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.
“Kami mendorong pemasok dari kelompok bawah, terutama petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Harapannya, mereka tidak perlu membeli bahan baku dari pasar modern,” ujar Gunalan dalam forum diskusi Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Program MBG melalui Supply Rantai Pasok Lintas Sektor di Tangerang Selatan, Senin (24/11/2025).
Ia menuturkan, SPPG membutuhkan pasokan yang stabil dan berkualitas karena mekanisme bantuan pemerintah mewajibkan pengajuan proposal setiap 10 hari serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, BGN kini fokus memperluas pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan UMKM lokal.
“Inilah pekerjaan kami di Badan Gizi Nasional, khususnya di Kedeputian Prokerma. Hari ini kami memperkuat kapasitas masyarakat dengan melibatkan UMKM sebagai pemasok utama,” jelasnya.
Gunalan menambahkan, dukungan pendanaan bagi UMKM bisa memanfaatkan berbagai skema yang tersedia, seperti LPDP, pembiayaan Bank Himbara, hingga sumber pembiayaan lain yang dapat dioptimalkan.
“Prinsipnya, bahan baku harus berasal dari petani, peternak, dan nelayan di lapisan bawah, sehingga perputaran ekonomi berlangsung di pasar kecil, bukan di kelompok usaha besar,” tegasnya.
Selain UMKM, Kopdes Merah Putih dan BUMDes juga didorong untuk terlibat sebagai pemasok. Menurutnya, Kopdes Merah Putih telah tercantum dalam petunjuk teknis sebagai pemasok utama program.
“Pelibatan Koperasi Merah Putih itu wajib, karena di juknis kami ada beberapa lembaga yang menjadi pemasok utama, salah satunya koperasi, kemudian BUMDes, dan UMKM,” ujarnya.
Jika di suatu daerah Kopdes Merah Putih maupun BUMDes belum aktif, maka UMKM dapat menggantikan peran tersebut. Namun BGN tetap menargetkan agar Kopdes Merah Putih dapat berfungsi optimal agar petani, nelayan, dan peternak bisa menyalurkan produk langsung ke koperasi sebelum dikirim ke SPPG.
Untuk memastikan keamanan pangan, BGN telah menerbitkan 4.246 sertifikasi bagi SPPG di seluruh Indonesia. Sertifikasi tersebut terdiri dari 2.208 SLHS, 1.127 Sertifikat Chef, 262 Sertifikat Halal, 227 sertifikasi HACCP, 316 sertifikasi ISO 22000 (FSMS), serta 106 sertifikasi ISO 45001 (K3).
“Upaya ini menegaskan mandat BGN, yaitu memastikan seluruh makanan yang diterima anak-anak Indonesia memenuhi standar kesehatan, keamanan, higienitas, dan mutu,” tandasnya.
Dari sisi pendanaan, Program MBG hingga kini mencatat pengajuan bantuan sebesar Rp32,12 triliun. Sebanyak Rp6 triliun telah dicairkan, sedangkan Rp6,19 triliun tercatat sebagai pembelanjaan.
Gunalan menambahkan, mayoritas aliran dana tersebut kembali ke masyarakat melalui UMKM, petani lokal, nelayan, hingga mitra komunitas sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.
Saat ini rantai pasok MBG digerakkan oleh 15.523 mitra resmi yang terdiri dari UMKM, koperasi, BUMDes, yayasan, CV, PT, hingga BUMD. Selain itu terdapat 32.227 supplier, termasuk 3.957 koperasi, 15.501 UMKM, serta 12.182 pemasok lokal lainnya.
Tinggalkan Balasan