Ia menambahkan bahwa kesadaran akan pentingnya akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pengawasan formal, tetapi juga dengan komitmen moral dari setiap pejabat publik untuk menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat.
Puan menilai bahwa upaya membangun kesadaran tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program pendidikan politik serta pembinaan etika pemerintahan.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya, turut menyoroti fenomena maraknya operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Ia menilai bahwa gelombang OTT yang terus berulang menunjukkan adanya masalah serius dalam proses pembinaan kepemimpinan di tingkat daerah.
Menurut Indrajaya, pembinaan integritas terhadap pejabat publik seharusnya tidak hanya menyentuh aspek administratif atau teknis pemerintahan, tetapi juga aspek moral yang menjadi fondasi kepemimpinan.
“Gelombang OTT ini adalah indikator kegagalan pembinaan kepemimpinan daerah. Berulangnya operasi tangkap tangan menunjukkan bahwa pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh aspek moral yang paling mendasar,” ujar Indrajaya.
Ia juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap program pembinaan kepala daerah, termasuk kegiatan retreat kepala daerah yang sempat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut pada awalnya dirancang sebagai forum konsolidasi nasional bagi para pemimpin daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Menurut Indrajaya, gagasan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, terutama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Namun maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah belakangan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas materi pembinaan yang diberikan dalam program tersebut.
Ia menilai perlu ada evaluasi terhadap substansi kegiatan tersebut agar tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar mampu membentuk karakter kepemimpinan yang berintegritas.
“Retreat kepala daerah perlu dievaluasi secara serius. Tujuannya baik sebagai forum konsolidasi nasional, tetapi maraknya OTT menunjukkan kita perlu menilai kembali apakah materi pembinaan benar-benar membentuk integritas atau hanya menjadi agenda simbolik,” katanya.
Tinggalkan Balasan