Langkah serupa juga dilakukan di sektor kertas. Pada masa awal pembangunan nasional, Indonesia belum memiliki industri kertas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan penerbitan buku. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan pabrik kertas untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.
Hal yang sama juga terjadi di sektor kesehatan dan farmasi. Pada periode tersebut, industri obat-obatan di Indonesia masih sangat terbatas. Pemerintah kemudian mendirikan perusahaan farmasi milik negara agar masyarakat dapat memperoleh akses terhadap obat-obatan yang dibutuhkan.
Namun seiring berjalannya waktu, struktur BUMN berkembang semakin kompleks. Banyak perusahaan negara yang kemudian membentuk anak perusahaan untuk memperluas kegiatan bisnis mereka di berbagai sektor.
Salah satu contoh yang disoroti oleh Prabowo adalah perusahaan energi nasional Pertamina. Ia mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa perusahaan tersebut memiliki jaringan anak dan cucu perusahaan yang jumlahnya mencapai sekitar 200 entitas.
Menurut Prabowo, ekspansi bisnis semacam itu pada dasarnya dapat dimaklumi sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk berkembang. Namun jika tidak diikuti dengan sistem pengawasan yang kuat, struktur yang terlalu besar justru dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam tata kelola perusahaan.
Ia juga menyoroti adanya aturan yang menurutnya tidak masuk akal dalam proses pengawasan perusahaan negara. Dalam sistem yang berlaku saat ini, perusahaan induk BUMN dapat diaudit oleh negara. Namun terdapat aturan yang menyebutkan bahwa cucu perusahaan tidak dapat diaudit secara langsung oleh negara.
Prabowo mempertanyakan logika di balik aturan tersebut karena cucu perusahaan tetap merupakan bagian dari jaringan bisnis BUMN yang pada akhirnya berhubungan dengan aset negara.
Menurutnya, aturan semacam ini berpotensi menimbulkan celah dalam sistem pengawasan keuangan perusahaan negara.
“Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara, tapi cucu perusahaan tidak boleh diaudit, itu peraturan dari mana?” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peringatan satu tahun berdirinya Danantara Indonesia yang digelar di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan langkah konsolidasi besar dalam pengelolaan perusahaan negara.
Konsolidasi tersebut dilakukan melalui satu sistem manajemen yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi serta profesionalitas dalam pengelolaan aset negara. Pemerintah berharap langkah ini dapat memperbaiki kinerja BUMN sekaligus meningkatkan kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.
Prabowo menjelaskan bahwa melalui proses konsolidasi tersebut pemerintah menargetkan peningkatan kinerja keuangan perusahaan negara. Salah satu indikator yang digunakan adalah tingkat pengembalian aset atau return on asset (ROA).
Ia menilai bahwa perusahaan yang sehat secara finansial seharusnya mampu mencapai ROA minimal sekitar 10 persen. Jika perusahaan memiliki kinerja yang baik, angka tersebut bahkan bisa mencapai 12 persen atau lebih.
Sementara perusahaan yang memiliki kinerja sangat baik dapat mencatatkan ROA hingga sekitar 15 persen. Angka tersebut dianggap sebagai standar yang umum digunakan dalam praktik manajemen perusahaan global.
Meski demikian, Prabowo menyadari bahwa target tersebut tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, terutama mengingat struktur BUMN yang saat ini masih sangat kompleks.
Tinggalkan Balasan