Sebagai salah satu opsi, presiden meminta para menteri untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kerja jarak jauh atau WFH yang pernah diterapkan secara luas selama pandemi COVID-19. Pada masa tersebut, sebagian besar kegiatan perkantoran dilakukan dari rumah sehingga mobilitas masyarakat menurun drastis.
Menurut Prabowo, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pola kerja fleksibel dapat membantu mengurangi konsumsi energi dalam jumlah besar karena berkurangnya penggunaan kendaraan untuk aktivitas harian.
“Nanti kita bicarakan kemungkinan itu. Dulu waktu kita menghadapi Covid, kita bisa bekerja dari rumah dengan cukup efisien. Itu terbukti mampu menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” ujarnya.
Selain WFH, presiden juga menyebut kemungkinan pengurangan jumlah hari kerja sebagai salah satu opsi efisiensi energi yang dapat dipertimbangkan. Dengan mengurangi hari kerja, mobilitas harian masyarakat dapat ditekan sehingga konsumsi bahan bakar ikut berkurang.
Prabowo juga menyinggung kebijakan yang pernah diterapkan oleh beberapa negara ketika menghadapi krisis energi. Salah satu contoh yang ia sebut adalah langkah pemerintah Pakistan yang menerapkan kebijakan penghematan energi secara ketat.
Menurutnya, pemerintah Pakistan sempat memberlakukan aturan kerja dari rumah bagi sebagian besar pegawai pemerintah maupun sektor swasta. Dalam kebijakan tersebut, sekitar 50 persen pekerja menjalankan tugasnya dari rumah.
Selain itu, Pakistan juga mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya menghemat konsumsi energi nasional.
“Kita melihat contoh negara lain seperti Pakistan. Mereka melaksanakan work from home untuk kantor pemerintah dan swasta, bahkan sampai 50 persen bekerja dari rumah. Hari kerja mereka juga dipotong menjadi hanya empat hari,” kata Prabowo.
Langkah efisiensi yang diterapkan Pakistan tidak hanya terbatas pada pengaturan jam kerja. Pemerintah negara tersebut juga mengambil kebijakan lain seperti pemotongan gaji pejabat negara, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, serta pengurangan belanja negara yang dianggap tidak mendesak.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa contoh kebijakan dari negara lain tersebut hanya menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah Indonesia. Setiap keputusan nantinya akan dipertimbangkan secara matang dengan melihat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di dalam negeri.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil kebijakan secara terburu-buru. Namun persiapan tetap perlu dilakukan agar Indonesia siap menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat muncul akibat dinamika global.
Tinggalkan Balasan