Selain itu, Dana Jaminan Kehamilan juga dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Dengan dana kolektif ini, perusahaan tidak lagi menanggung beban finansial penuh, sementara pekerja tetap mendapatkan hak cuti yang layak. Sistem ini juga meningkatkan kepastian perlindungan bagi perempuan pekerja, meminimalisir diskriminasi, dan mendorong pertumbuhan angkatan kerja perempuan yang lebih inklusif.
Rekomendasi Bank Dunia ini datang di saat partisipasi perempuan dalam tenaga kerja formal di Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. Penerapan Dana Jaminan Kehamilan diyakini bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan gender di dunia kerja sekaligus memperkuat ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja perempuan.
Selain itu, penerapan dana jaminan ini juga mendorong perusahaan lebih fokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas kerja, ketimbang menahan perekrutan perempuan karena beban cuti melahirkan. Dengan demikian, reformasi ini bukan hanya soal keadilan gender, tetapi juga soal efisiensi ekonomi dan keberlanjutan tenaga kerja formal.
Bank Dunia menegaskan bahwa reformasi cuti melahirkan melalui skema dana jaminan kehamilan merupakan langkah yang bisa diterapkan secara bertahap. Pemerintah dapat memulai dengan sektor formal besar, kemudian memperluas cakupan ke usaha mikro, kecil, dan menengah. Program ini diharapkan menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif bagi perempuan, sekaligus memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi.
Dengan mengadopsi sistem pendanaan cuti melahirkan yang lebih adil, Indonesia dapat menyeimbangkan kepentingan pekerja perempuan, perusahaan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Reformasi ini akan membuka peluang bagi lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi di sektor formal tanpa takut menghadapi diskriminasi, sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas secara keseluruhan.
Tinggalkan Balasan