Jakarta, ERANASIONAL.COM – Wacana pemangkasan gaji pejabat negara yang mencuat di tengah tekanan ekonomi global mendapat respons dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai tersebut menilai bahwa kebijakan efisiensi semacam itu perlu diawali dari jajaran tertinggi pemerintahan agar memiliki legitimasi moral yang kuat di mata publik.
Anggota DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan bahwa jika pemerintah serius ingin melakukan penghematan anggaran melalui pemotongan gaji, maka langkah tersebut semestinya dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, hingga para menteri. Menurutnya, keteladanan dari pimpinan negara menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan tersebut dapat diterima dan dijalankan secara konsisten di seluruh lapisan birokrasi.
Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan atas wacana yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet. Dalam forum tersebut, Prabowo menyinggung perlunya langkah-langkah efisiensi sebagai respons terhadap dinamika global, khususnya dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi dunia.
Menurut Andreas, kebijakan pemotongan gaji tidak boleh hanya bersifat simbolik atau dibebankan kepada kelompok tertentu saja. Ia menekankan bahwa publik akan menilai keseriusan pemerintah dari sejauh mana para pemimpin bersedia mengambil langkah terlebih dahulu. Tanpa adanya contoh nyata dari level tertinggi, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan persepsi ketidakadilan.
Lebih jauh, ia juga menyoroti bahwa efisiensi anggaran tidak semata-mata dapat dicapai melalui pemangkasan gaji pejabat. Pemerintah, menurutnya, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja negara. Dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah pos anggaran yang dinilai belum optimal atau bahkan berpotensi menjadi pemborosan.
Tinggalkan Balasan