Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa dirinya maupun bisnis keluarga tidak terlibat dalam proyek pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons potensi persepsi publik terkait konflik kepentingan, mengingat kedekatan hubungan keluarga antara dirinya dan Presiden.
Dalam sebuah acara pencanangan pembangunan hunian di Jakarta, Hashim menyampaikan bahwa proyek tersebut sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Ia menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada para pelaku usaha di sektor konstruksi, tanpa keterlibatan langsung dari dirinya maupun entitas bisnis yang terafiliasi dengannya.
Acara tersebut juga menjadi momentum peresmian hunian vertikal yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai bagian dari implementasi program perumahan nasional. Dalam kesempatan itu, Hashim sempat mengungkapkan refleksi pribadinya terkait peluang bisnis di sektor bahan bangunan yang kini berkembang pesat seiring dengan program pembangunan berskala besar.
Ia mengaku pernah memiliki pabrik semen pada awal 2000-an, namun telah melepas kepemilikan tersebut jauh sebelum program ini bergulir. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai ilustrasi bahwa dirinya tidak lagi memiliki kepentingan langsung dalam rantai pasok material konstruksi yang dibutuhkan untuk proyek tersebut, seperti semen, baja, kayu, hingga komponen instalasi listrik.
Menurut Hashim, kebutuhan material untuk program tiga juta rumah memang sangat besar dan berpotensi menjadi peluang ekonomi yang signifikan bagi industri konstruksi nasional. Namun demikian, ia menegaskan bahwa peluang tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha secara luas, bukan hanya oleh kelompok tertentu. Ia juga menyebut bahwa kesepakatan internal telah dibuat agar dirinya dan keluarga tidak mengambil bagian dalam proyek tersebut.
Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menjaga integritas program sekaligus memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks pembangunan skala besar yang melibatkan anggaran dan kepentingan publik, isu konflik kepentingan menjadi perhatian utama yang harus diantisipasi sejak awal.
Tinggalkan Balasan