Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pengumuman mendadak dari Tentara Nasional Indonesia terkait dugaan keterlibatan empat prajurit dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memicu tanda tanya dari tim kuasa hukum korban. Mereka menilai proses yang berlangsung sangat cepat justru berpotensi menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan akurasi penyelidikan.
Kuasa hukum Andrie, M. Fadhil Alfathan, mengaku terkejut dengan langkah institusi militer tersebut. Ia menyoroti bahwa sebelumnya pihak TNI menyampaikan penyelidikan internal baru dimulai pada malam hari sebelumnya, namun dalam waktu singkat telah diumumkan adanya empat prajurit yang diamankan. Kecepatan ini, menurutnya, perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan spekulasi di publik.
Fadhil menegaskan bahwa proses penegakan hukum seharusnya berjalan secara hati-hati dan berbasis bukti yang kuat. Ia mempertanyakan dasar penetapan keempat prajurit sebagai pihak yang diamankan, terlebih hingga saat ini status mereka belum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pandangannya, transparansi menjadi hal krusial, terutama dalam kasus yang menyangkut serangan terhadap pembela hak asasi manusia.
Di sisi lain, penyelidikan juga tengah berjalan di Polda Metro Jaya. Aparat kepolisian telah mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi. Koordinasi antara penyelidikan militer dan kepolisian ini menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau bahkan perbedaan kesimpulan jika tidak dilakukan secara sinkron.
Fadhil menyampaikan kekhawatirannya bahwa langkah cepat tersebut dapat mengaburkan fakta yang sebenarnya. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang diamankan bukan pelaku utama dalam peristiwa penyiraman air keras tersebut. Menurutnya, ada risiko bahwa kasus ini dipersempit menjadi tindakan individual semata, padahal bisa saja terdapat motif atau jaringan yang lebih luas di balik serangan tersebut.
Sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Fadhil menekankan pentingnya melihat kasus ini dalam konteks perlindungan terhadap pembela HAM. Ia menilai bahwa serangan terhadap aktivis tidak boleh dipandang sebagai peristiwa kriminal biasa, melainkan harus ditelusuri kemungkinan adanya ancaman sistematis terhadap kebebasan sipil.
Tinggalkan Balasan