POLRI – Eranasional.com

Bodyguard Nathalie Holscher Diduga Ditembak Oknum Polisi

Aditya — Sat, 23 May 2026 20:49:14 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – DJ sekaligus selebritas Nathalie Holscher membagikan kabar mengejutkan terkait kondisi bodyguard pribadinya bernama Owen yang diduga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi. Peristiwa tersebut diungkap Nathalie melalui sejumlah unggahan di media sosial pribadinya dan langsung menarik perhatian publik di media sosial.

Melalui akun Instagram miliknya pada Jumat, 23 Mei 2026, Nathalie memperlihatkan kondisi wajah sang bodyguard yang mengalami luka di area dekat mata. Dalam unggahan tersebut tampak bekas luka berbentuk bulat di bagian bawah alis Owen yang disebut sebagai luka akibat tembakan.

Unggahan itu disertai nada kekecewaan dari Nathalie yang mempertanyakan tindakan aparat yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ia juga menandai akun Divisi Humas Polri dalam unggahannya.

“Mengayomi bukan menembak. Gimana nih @divisihumaspolri,” tulis Nathalie dalam unggahan yang kemudian ramai dibagikan ulang oleh warganet.

Tak berhenti sampai di situ, mantan istri komedian Sule tersebut kembali mengunggah Instagram Story yang berisi permintaan pertanggungjawaban kepada pihak kepolisian atas insiden yang dialami bodyguard pribadinya.

Dalam unggahan lanjutan, Nathalie mempertanyakan tindak lanjut dari kejadian tersebut dan berharap ada penjelasan resmi dari pihak terkait. Ia menilai insiden itu tidak seharusnya terjadi, terlebih jika benar melibatkan aparat penegak hukum.

“@divisihumaspolri jadi gimana nih tanggung jawabnya bapak,” tulis Nathalie dalam Instagram Story lainnya.

Kapolri Ungkap Alasan Pangkat Kapolda Metro Jaya Naik Jadi Komjen

Aditya — Sat, 16 May 2026 00:52:57 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjelaskan alasan di balik perubahan status jabatan Kapolda Metro Jaya yang kini resmi dijabat oleh perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal atau jenderal bintang tiga. Menurut Kapolri, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penguatan struktur keamanan dan pemerintahan di wilayah Ibu Kota Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan di Jakarta pada Kamis, 14 Mei 2026. Ia menyebut posisi strategis Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas nasional memerlukan penguatan koordinasi keamanan di tingkat tertinggi, termasuk melalui penyesuaian struktur jabatan di lingkungan kepolisian.

“Tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk di Jakarta, Pangdam dan Kapolda bintang tiga,” kata Sigit.

Dengan keputusan tersebut, jabatan Kapolda Metro Jaya kini resmi setara dengan Pangdam Jaya yang sama-sama dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang tiga. Kebijakan itu dinilai menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat sinergi pengamanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang memiliki tingkat kompleksitas keamanan tinggi.

Polda Metro Jaya sendiri saat ini dipimpin oleh Asep Edi Suheri. Sebelumnya, Asep berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau jenderal bintang dua. Namun, berdasarkan keputusan terbaru, pangkatnya resmi naik menjadi Komisaris Jenderal Polisi atau bintang tiga.

Kenaikan pangkat tersebut dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto. Ia menyebut perubahan status jabatan dan pangkat Kapolda Metro Jaya telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.

“Benar untuk Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/POLRI/TAHUN 2026 tanggal 13 Mei 2026,” ujar Budi Hermanto.

Polri Koordinasi dengan Mesir untuk Tangkap Syekh Ahmad Al Misry

Aditya — Fri, 15 May 2026 23:27:39 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mabes Polri memastikan tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santri, Syekh Ahmad Al Misry, hingga kini masih berada di Mesir dan belum memenuhi panggilan proses hukum di Indonesia. Kepolisian menyebut tersangka diduga terus berpindah lokasi dan berupaya menghindari penegakan hukum, sementara proses pengajuan red notice melalui Interpol masih berlangsung.

Perkembangan terbaru kasus tersebut disampaikan oleh Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Untung Widyatmoko, setelah pihak kepolisian Indonesia melakukan koordinasi intensif dengan otoritas di Mesir terkait keberadaan tersangka.

Menurut Untung, hingga pertengahan Mei 2026, Syekh Ahmad dipastikan masih berada di wilayah Mesir. Namun demikian, otoritas setempat belum memberikan jawaban resmi terkait permintaan Indonesia untuk memfasilitasi pemeriksaan terhadap tersangka.

“Bahwa SAM masih berada di Mesir. Hingga hari ini pihak otoritas Mesir belum memberikan jawaban secara resmi tentang permintaan kami untuk mengakomodir pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” ujar Untung.

Polri mengungkapkan bahwa proses penanganan kasus tersebut kini menghadapi tantangan baru setelah muncul informasi mengenai upaya Syekh Ahmad melepas status kewarganegaraan Indonesia. Informasi itu diperoleh melalui komunikasi antara pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo dengan Divhubinter Polri.

Untung menjelaskan, langkah pelepasan status warga negara Indonesia diduga dilakukan agar tersangka hanya memiliki kewarganegaraan Mesir. Kondisi itu dinilai dapat memperumit proses hukum karena status kewarganegaraan menjadi salah satu aspek penting dalam pengajuan red notice internasional.

“Secara resmi KBRI Kairo telah berkomunikasi dengan saya terkait upaya pelepasan kewarganegaraan Indonesia dari SAM. Dengan melepas status WNI, tentu dia hanya memiliki single status dan memperoleh perlindungan kewarganegaraan dari Mesir,” katanya.

Menurut Untung, apabila proses pelepasan kewarganegaraan Indonesia benar-benar terjadi, maka upaya penangkapan terhadap tersangka akan semakin kompleks. Sebab, pengajuan red notice Interpol saat ini masih didasarkan pada status Syekh Ahmad sebagai warga negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Tentunya akan menyulitkan kami karena pengajuan Interpol Red Notice terhadap yang bersangkutan masih status WNI,” ujarnya.

Polda Metro Jaya Kini Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Aditya — Thu, 14 May 2026 14:30:48 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Polda Metro Jaya kini menjadi sorotan setelah posisi Kapolda Metro Jaya resmi diisi perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal atau jenderal bintang tiga. Status tersebut menjadikan Polda Metro Jaya sebagai satu-satunya kepolisian daerah di Indonesia yang dipimpin perwira dengan pangkat lebih tinggi dibandingkan polda lain di seluruh wilayah Indonesia..

Selama ini, jabatan kapolda umumnya diemban perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal atau bintang dua. Namun berbeda dengan Polda Metro Jaya yang memiliki status khusus sebagai satuan kewilayahan bertipe A+. Status tersebut dinilai berkaitan erat dengan beban tugas, kompleksitas wilayah hukum, hingga dinamika keamanan yang dihadapi di wilayah ibu kota dan daerah penyangga.

Wilayah hukum Polda Metro Jaya memang tidak hanya mencakup Provinsi DKI Jakarta. Institusi ini juga membawahi sejumlah daerah penyangga dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, seperti Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, hingga Kota Tangerang Selatan. Kawasan tersebut dikenal sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, diplomasi internasional, hingga aktivitas politik nasional.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengatakan keputusan menaikkan level jabatan Kapolda Metro Jaya dari bintang dua menjadi bintang tiga bukan tanpa alasan. Menurut dia, terdapat pertimbangan strategis yang berkaitan dengan tantangan keamanan dan beban tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain.

“Memang Polda Metro Jaya memiliki dinamika sosial, politik, ekonomi yang berbeda dengan polda-polda lain,” kata Anam pada Kamis (14/5).

Ia menjelaskan, Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Hampir seluruh kegiatan nasional terpusat di wilayah ini, mulai aktivitas pemerintahan, unjuk rasa masyarakat, kegiatan diplomatik, kunjungan kepala negara asing, hingga agenda politik nasional yang memerlukan pengamanan berskala besar.

Selain itu, tingkat kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta dan sekitarnya juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian. Dalam satu hari, jutaan orang bergerak keluar masuk wilayah ibu kota untuk bekerja dan menjalankan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut membuat potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Menurut Anam, perubahan struktur kepemimpinan di Polda Metro Jaya diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap status baru tersebut bukan hanya menjadi simbol kenaikan kelas institusi, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.

“Sehingga peningkatan status dari bintang dua menjadi bintang tiga dibarengi dengan peningkatan pelayanan terbaiknya. Semoga ini menjadi sinyal yang baik untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Gudang Motor Bodong di Jakarta Selatan Digerebek, 99 Ribu Unit Disebut Sudah Dijual

Aditya — Mon, 11 May 2026 12:31:54 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Polda Metro Jaya mengungkap praktik penampungan dan perdagangan motor ilegal dalam penggerebekan sebuah gudang di kawasan Jalan Kemandoran VIII, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam operasi tersebut, polisi menyita sebanyak 1.494 unit sepeda motor yang diduga tidak memiliki dokumen kepemilikan resmi dan berkaitan dengan tindak pidana penadahan serta penyalahgunaan jaminan fidusia.

Gudang yang kini telah dipasangi garis polisi itu diketahui milik PT Indo Bike 26. Dari total kendaraan yang diamankan, sebanyak 957 unit motor ditemukan dalam kondisi utuh, sementara 537 unit lainnya sudah dalam keadaan terbongkar atau terpisah menjadi beberapa bagian.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari penyelidikan terkait dugaan aktivitas penampungan kendaraan bermotor ilegal yang telah berlangsung cukup lama.

Saat dilakukan pemeriksaan di lokasi, pihak pengelola gudang tidak mampu menunjukkan dokumen sah kepemilikan kendaraan seperti faktur pembelian, nomor identifikasi kendaraan atau vehicle identification number (VIN), hingga surat-surat resmi lainnya.

“Tersangka tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah seperti faktur, sertifikat NIK atau VIN, title kendaraan,” ujar Iman saat konferensi pers di lokasi penggerebekan pada Senin, 11 Mei 2026.

Selain tidak memiliki dokumen resmi, sebagian kendaraan juga diduga masih terikat perjanjian fidusia. Hal ini menimbulkan dugaan adanya praktik pengalihan kendaraan bermotor secara ilegal tanpa persetujuan lembaga pembiayaan.

Menurut penyelidikan sementara, motor-motor tersebut diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari pengepul hingga pihak tertentu yang memiliki akses terhadap data konsumen pembiayaan kendaraan bermotor.

Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Noor Maghantara menjelaskan alur distribusi kendaraan ilegal tersebut masih terus didalami penyidik. Polisi menduga sebagian kendaraan berasal dari praktik pengalihan kendaraan kredit yang masih memiliki kewajiban cicilan aktif.

“Alur kendaraan itu ada pertama si penadah ini menerima dari pengepul. Pengepul ini ada yang dari dealer, kemudian ada yang dari perorangan,” jelas Noor.

Ia menambahkan penyidik juga tengah mendalami kemungkinan adanya penyalahgunaan data pribadi masyarakat untuk pengajuan kredit kendaraan bermotor secara ilegal.

“Asal-usul kendaraannya sebagian diduga hasil dari pengalihan kendaraan yang memiliki jaminan fidusia,” ujarnya.

Polisi Bersenjata Lengkap Gerebek Gedung di Jakarta Barat, Diduga Markas Judi Online

Aditya — Sat, 09 May 2026 12:59:41 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim Polri melakukan penggerebekan terhadap sebuah kantor yang diduga menjadi pusat operasi jaringan judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada Jumat malam, 8 Mei 2026.

Operasi tersebut langsung menjadi perhatian publik setelah sejumlah personel kepolisian bersenjata lengkap terlihat mengepung gedung perkantoran bertingkat yang berada di kawasan bisnis tersebut. Aparat tampak melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi selama proses pemeriksaan berlangsung.

Berdasarkan informasi yang beredar di lokasi, penggerebekan diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan judi online berskala besar yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan warga negara asing asal China.

Hingga larut malam, puluhan personel kepolisian masih berjaga di area gedung. Sejumlah kendaraan operasional polisi terlihat keluar masuk kompleks perkantoran, sementara lampu di beberapa lantai gedung masih menyala saat operasi berlangsung.

Pantauan di lokasi menunjukkan aparat mengenakan pakaian taktis berwarna hitam lengkap dengan perlengkapan pengamanan. Sebagian petugas berjaga di pintu masuk gedung, sementara lainnya melakukan pemeriksaan di dalam area kantor.

Suasana di sekitar lokasi penggerebekan terlihat cukup tegang. Aktivitas masyarakat di sekitar kawasan Hayam Wuruk sempat menjadi perhatian karena keberadaan aparat dalam jumlah besar menarik perhatian pengguna jalan dan warga sekitar.

Informasi awal yang diperoleh menyebutkan bahwa kantor tersebut diduga menjadi pusat pengendalian aktivitas judi online yang beroperasi lintas negara. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti berapa jumlah orang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Belum ada pula rincian resmi mengenai barang bukti yang berhasil disita polisi, termasuk kemungkinan adanya perangkat komputer, server, telepon genggam, maupun dokumen transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas perjudian daring tersebut.

Pihak kepolisian juga masih belum memberikan keterangan resmi terkait detail penggerebekan maupun dugaan jaringan internasional yang disebut terlibat dalam operasi itu.

Aturan Terbaru Perpanjangan SIM, Telat Satu Hari Wajib Ajukan Baru

Aditya — Sat, 09 May 2026 11:00:12 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Masih banyak pengendara di Indonesia yang belum memahami bahwa keterlambatan memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), meski hanya satu hari, dapat membuat dokumen tersebut tidak lagi bisa diperpanjang dan harus dibuat dari awal.

Ketentuan ini kerap membuat masyarakat terkejut karena menganggap perpanjangan SIM masih bisa dilakukan beberapa hari setelah masa berlaku habis. Padahal, aturan yang berlaku menyebutkan bahwa SIM hanya dapat diperpanjang sebelum tanggal kedaluwarsa berakhir.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk rutin memeriksa masa berlaku SIM agar tidak perlu mengulang seluruh proses penerbitan dari awal yang memakan waktu, biaya, serta tenaga lebih banyak.

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah, AKBP Prianggo Malau, menjelaskan bahwa aturan mengenai masa berlaku SIM telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Menurut Prianggo, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa SIM untuk kendaraan perseorangan maupun kendaraan umum berlaku selama lima tahun sejak tanggal diterbitkan dan hanya bisa diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.

“Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa SIM berlaku selama lima tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya,” ujar Prianggo seperti dikutip dari Kompas.com.

Penjelasan itu menegaskan bahwa jika pemilik SIM melewati masa berlaku, maka statusnya bukan lagi perpanjangan melainkan penerbitan SIM baru. Dengan kata lain, pemohon harus mengikuti prosedur dari awal sebagaimana saat pertama kali membuat SIM.

Prianggo menambahkan bahwa setiap SIM yang sudah melewati masa aktif wajib diproses sebagai penerbitan baru. Artinya, pemilik SIM harus kembali mengikuti tahapan administrasi, tes teori, hingga ujian praktik mengemudi.

“Aturannya jelas, SIM yang masa berlakunya habis harus dilakukan penerbitan SIM baru,” katanya.

Tepis Isu Masuk Polisi Bayar, Komisi Percepatan Reformasi Polri Rombak Total Sistem SDM

Aditya — Wed, 06 May 2026 11:03:46 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komitmen untuk membersihkan institusi kepolisian dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) memasuki babak baru setelah Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa, 5 Mei 2026. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, salah satu anggota komisi yang juga merupakan tokoh senior di kepolisian, Ahmad Dofiri, memaparkan transformasi radikal yang akan dilakukan, terutama dalam sistem manajemen sumber daya manusia.

Fokus utama yang menjadi perhatian publik adalah upaya keras komisi untuk menghapus persepsi dan fakta mengenai adanya pungutan liar dalam proses rekrutmen anggota Polri. Dofiri secara tegas mengungkapkan bahwa salah satu poin rekomendasi terkuat yang disampaikan kepada Presiden adalah penghapusan sistem kuota khusus yang selama ini dianggap menjadi celah pintu masuk bagi praktik “titipan” dan transaksi ilegal dalam penerimaan anggota baru.

Masalah rekrutmen memang menjadi salah satu keluhan paling masif yang diterima oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri selama menyerap aspirasi masyarakat. Menanggapi isu miring mengenai “masuk polisi harus bayar”, Dofiri menjelaskan bahwa sistem baru yang diusulkan akan bersifat sangat rigid dan menggunakan pendekatan multiaktor. Nantinya, panitia seleksi tidak lagi didominasi oleh internal Polri, melainkan melibatkan pihak eksternal yang independen untuk memastikan setiap tahapan berjalan objektif.

Keterlibatan pihak luar ini diharapkan dapat memutus rantai birokrasi gelap yang selama ini menghantui calon-calon anggota dari keluarga tidak mampu namun memiliki potensi tinggi. Dengan menghapus kuota khusus, setiap calon anggota harus bertarung secara murni berdasarkan kemampuan fisik, intelektual, dan integritas, tanpa ada jalur belakang yang bisa dibeli dengan materi.

Transformasi manajerial ini tidak hanya berhenti pada tahap rekrutmen, tetapi mencakup seluruh siklus hidup seorang anggota Polri, mulai dari masa pendidikan, penempatan tugas, hingga mekanisme mutasi dan promosi jabatan. Dofiri menekankan bahwa selama ini aspek promosi sering kali dipengaruhi oleh faktor kedekatan atau materi, yang pada akhirnya merusak moral anggota yang berprestasi. Oleh karena itu, Komisi merekomendasikan tata kelola bidang pembinaan yang lebih ketat, di mana setiap kenaikan pangkat harus didasarkan pada rekam jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi.

Transformasi Besar Kepolisian, Komisi Percepatan Reformasi Polri Usulkan Revisi UU dan Penguatan Kompolnas

Aditya — Wed, 06 May 2026 10:07:17 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sebuah langkah monumental dalam penataan institusi keamanan negara baru saja terjadi di Istana Merdeka pada Selasa, 5 Mei 2026. Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) secara resmi menyerahkan laporan komprehensif mengenai peta jalan transformasi kepolisian masa depan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang juga merupakan motor penggerak komisi ini, mengungkapkan bahwa laporan tersebut bukanlah dokumen biasa. Terdiri dari tujuh jilid buku dengan ketebalan mencapai 3.000 halaman, laporan ini merangkum aspirasi publik, kajian akademis, serta evaluasi mendalam terhadap kinerja Polri selama dua dekade terakhir.

Meskipun tebal, Yusril memastikan bahwa Presiden telah menelaah ringkasan eksekutif yang disiapkan khusus untuk mempermudah pengambilan kebijakan strategis dalam waktu dekat.

Inti dari laporan raksasa tersebut mengerucut pada enam rekomendasi krusial yang diharapkan mampu menjawab keraguan publik terhadap profesionalisme korps Bhayangkara. Rekomendasi pertama yang menjadi sorotan utama adalah mengenai kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan. Di tengah perdebatan panjang mengenai wacana peletakan Polri di bawah kementerian keamanan, Komisi secara bulat bersepakat untuk merekomendasikan agar Polri tetap berada langsung di bawah koordinasi Presiden.

Yusril menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia yang sangat luas serta kebutuhan akan komando tunggal yang cepat dalam situasi darurat nasional. Dengan tetap berada di bawah kendali kepala negara, Polri dianggap memiliki otoritas yang lebih stabil tanpa terjebak dalam birokrasi kementerian yang mungkin justru memperlambat respons operasional di lapangan.

Modus Baru Narkoba dalam Cartridge Vape Terkuak

Aditya — Wed, 22 Apr 2026 09:03:12 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pengungkapan praktik peredaran narkotika dengan modus baru kembali dilakukan oleh Bareskrim Polri di wilayah Jakarta Timur. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan penggunaan cartridge vape yang diisi zat berbahaya seperti Etomidate dan sabu, serta memanfaatkan jasa pengiriman ojek online sebagai sarana distribusi.

Peristiwa ini bermula dari kejelian seorang pengemudi ojek online yang merasa ada kejanggalan pada paket yang akan ia kirimkan. Alih-alih langsung mengantarkan, ia memilih melapor ke petugas di Mabes Polri. Tindakan tersebut menjadi titik awal terbongkarnya jaringan yang diduga sudah beroperasi secara sistematis.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, Eko Hadi Santoso, menjelaskan bahwa laporan tersebut diterima pada malam hari, Senin (13/4). Paket kemudian diperiksa menggunakan alat X-Ray di area penjagaan, dan hasilnya menunjukkan indikasi kuat adanya kandungan narkotika di dalamnya. Kecurigaan itu terbukti setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh petugas.

Menindaklanjuti temuan tersebut, tim penyidik langsung menerapkan strategi control delivery dan penyamaran. Petugas berpura-pura menjadi pengemudi ojek online untuk mengantarkan paket ke alamat tujuan di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dari operasi terselubung itu, polisi berhasil melacak pihak yang terlibat hingga akhirnya mengarah pada seorang tersangka.

Kebijakan Baru STNK 2026, Tanpa KTP Pemilik Lama Tetap Bisa Bayar Pajak

Aditya — Thu, 16 Apr 2026 10:03:50 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kebijakan baru terkait perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa KTP pemilik lama kini resmi diberlakukan secara nasional setelah sebelumnya diuji coba di Jawa Barat. Langkah yang diambil oleh Korlantas Polri ini menjadi respons atas berbagai kendala administratif yang selama ini dihadapi masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bekas yang belum melakukan proses balik nama.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Wibowo, menjelaskan bahwa secara prinsip setiap kendaraan bermotor wajib melalui tahapan registrasi dan identifikasi. Proses ini mencakup pendaftaran kendaraan baru, pengesahan STNK tahunan, perpanjangan lima tahunan, hingga perubahan data kepemilikan.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, yang mensyaratkan adanya KTP sebagai dokumen utama dalam setiap proses administrasi kendaraan. Tujuan dari aturan tersebut tidak hanya untuk memastikan legalitas kendaraan, tetapi juga untuk mendukung sistem pengawasan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Namun dalam praktiknya, tidak semua masyarakat dapat memenuhi persyaratan tersebut. Banyak pemilik kendaraan bekas yang mengalami kesulitan karena tidak memiliki KTP pemilik sebelumnya. Kondisi ini sering terjadi akibat transaksi jual beli kendaraan yang tidak diikuti dengan proses balik nama secara resmi.

Situasi tersebut kemudian berdampak pada rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya menunda atau bahkan tidak membayar pajak karena terkendala dokumen administrasi. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting.

Melihat realitas tersebut, Korlantas Polri bersama pemerintah daerah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam kebijakan terbaru ini, masyarakat tetap dapat melakukan pengesahan STNK tahunan meskipun tidak memiliki KTP pemilik lama, dengan syarat tertentu.

DPR Kritik Lambannya Pengusutan Teror Air Keras ke Aktivis KontraS

Aditya — Mon, 16 Mar 2026 12:15:35 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sorotan terhadap penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis hak asasi manusia kembali menguat setelah anggota parlemen menyampaikan kritik terbuka terhadap aparat penegak hukum. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, secara tegas mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap pelaku penyerangan terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Menurut Rieke, tindakan kekerasan dengan menggunakan air keras merupakan bentuk kejahatan yang sangat brutal dan tidak dapat ditoleransi dalam negara yang menjunjung tinggi hukum serta hak asasi manusia. Ia menilai aparat kepolisian semestinya dapat bertindak cepat dalam menangkap pelaku, terutama karena sejumlah bukti visual seperti rekaman kamera pengawas atau CCTV disebut-sebut telah memperlihatkan sosok yang diduga sebagai pelaku di lokasi kejadian.

Rieke menyampaikan pandangannya melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Dalam pernyataannya, ia mempertanyakan lambatnya proses pengungkapan kasus tersebut, terlebih ketika wajah yang diduga sebagai pelaku disebut telah beredar luas di berbagai platform media sosial.

Ia menilai bahwa apabila bukti visual sudah tersedia, maka aparat penegak hukum seharusnya memiliki dasar yang cukup untuk mempercepat proses identifikasi dan penangkapan. Kritik tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa keterlambatan penanganan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kasus kekerasan terhadap aktivis tidak ditangani secara serius.

Dalam pernyataannya, Rieke juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan instruksi langsung kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tersebut diusut secara tuntas. Ia menilai perintah tersebut seharusnya menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk bekerja secara maksimal tanpa keraguan dalam menegakkan hukum.

Sebagai anggota legislatif, Rieke menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman. Oleh karena itu, proses penyelidikan yang transparan dan cepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Rieke juga menyinggung kemungkinan adanya pihak lain di balik aksi kekerasan tersebut. Ia menilai penting bagi aparat kepolisian untuk tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual atau pihak yang memerintahkan penyerangan tersebut.

Selain menyoroti kasus penyerangan terhadap aktivis KontraS, Rieke turut mengangkat kasus lain yang menurutnya juga perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Ia menyinggung kasus pembunuhan seorang warga bernama Ermanto yang terjadi di wilayah Bekasi. Menurutnya, kedua kasus tersebut perlu diusut secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesan bahwa penanganan perkara dilakukan secara setengah hati.

Kapolri Jelaskan Langkah Diplomasi Prabowo Bergabung di Board of Peace

Aditya — Wed, 11 Mar 2026 06:50:27 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, mengungkapkan alasan di balik keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi yang diambil pemerintah untuk berperan lebih aktif dalam mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait konflik berkepanjangan yang melibatkan Palestina.

Sigit menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan inisiatif dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang ingin memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya diplomasi internasional. Dalam pandangan pemerintah, kondisi geopolitik global saat ini menuntut pendekatan yang lebih fleksibel agar upaya perdamaian dapat terus diupayakan melalui berbagai jalur diplomasi.

Ia mengatakan bahwa salah satu pertimbangan utama dari keputusan tersebut adalah dinamika hubungan internasional yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Sigit, sejumlah lembaga internasional yang selama ini menjadi forum utama penyelesaian konflik global dinilai tidak lagi memiliki pengaruh yang sama terhadap beberapa negara besar.

Dalam penjelasannya kepada awak media pada Selasa, 10 Maret 2026, Sigit menyebut bahwa Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump, diketahui memiliki pendekatan berbeda terhadap lembaga-lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurutnya, sikap tersebut membuat sejumlah mekanisme diplomasi global yang selama ini berjalan menjadi kurang efektif dalam menyelesaikan konflik internasional tertentu. Karena itu, Indonesia mencoba membuka jalur diplomasi baru dengan bergabung dalam forum yang diinisiasi melalui pendekatan politik yang berbeda.

“Presiden berusaha untuk ikut aktif dalam menyelesaikan atau mendorong agar perdamaian segera terwujud. Tentunya melalui berbagai diplomasi yang beliau lakukan, baik dengan Amerika Serikat, negara-negara Teluk, maupun negara-negara Eropa,” kata Sigit.

Cegah Balap Liar dan Tawuran, Polsek Cimanggis Gelar Night Runmadhan

Risky Andrianto — Sun, 08 Mar 2026 01:04:57 +0000

Depok, ERANASIONAL.COM – Sebanyak 45 orang remaja beradu kecepatan mengikuti lomba lari jarak 100 meter pada ajang Night Runmadhan yang dihelat Polsek Cimanggis, di area kawasan Terminal Jatijajar, Kota Depok, Sabtu (7/3/2026).

Lomba lari yang diadakan pada malam bulan Ramadan tersebut menjadi ajang adu gengsi remaja usia belasan tahun. Dengan memperebutkan juara di masing-masing kategori diantaranya pria berat badan 50-75 kilogram, pria 76-80 kilogram dan wanita.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono selaku pelaksana acara mengatakan pihaknya menggelar kegiatan balap lari ini sebagai salah satu bentuk upaya mencegah maraknya aksi balap liar yang kerap dilakukan anak muda yang akhirnya dapat mengganggu ketertiban.

“Lari ini juga adalah olahraga untuk menjaga kebugaran di bulan Ramadan. Supaya tidak mengganggu ketertiban umum, makanya kita fasilitasi mereka di Terminal Jatijajar. Harapannya dengan adanya balap lari ini, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi yang bermain judi tidak terima karena kalah atau menang,” ujar Kompol Jupriono kepada awak media disela acara Night Runmadhan, di kawasan Terminal Jatijajar, Kota Depok, Sabtu (7/3/2026).

Selain itu, kata Kompol Jupriono ajang ini juga sekaligus untuk memberikan sarana edukasi khususnya remaja di wilayah setempat agar bisa menggelar perlombaan lari. Namun jangan sampai mengakibatkan terganggunya ketertiban umum bahkan hingga berujung keributan atau tawuran.

“Silakan balap lari, tapi cari tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum dan jangan sampai ada keributan apalagi tawuran,” tegasnya.

Disamping itu, melalui ajang lomba lari ini dia berpendapat, dengan adanya kegiatan ini akan bisa melahirkan bibit-bibit muda atlet khususnya untuk cabang olahraga lari.

“Nanti kita akan lihat siapa saja yang akan jadi juara. Bisa kita persiapkan juga untuk menjadi atlet mewakili Kecamatan Cimanggis dan Tapos,” ucapnya.

Meski kegiatan ini merupakan perdana, menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat yang ikut berpartisipasi, menjadikan ajang ini berlangsung cukup meriah.

“Alhamdulillah semuanya kondusif, panitianya ini juga sengaja kita bentuk dari komunitas balap lari yang ada di wilayah Cimanggis dan Tapos, Kota Depok,” katanya.

Setelah proses seleksi selesai hingga menghasilkan juara 1 dan 2 dari masing-masing kategori. Kata dia, pihaknya selanjutnya akan mempersiapkan para juara untuk diikuti lomba ke jenjang tingkat kota, yang rencananya akan digelar Polres Metro Kota Depok.

“Jadi pemenang dari masing-masing polsek itu, nanti akan kita kirim untuk dilombakan ke tingkat kota. Rencananya akan dilombakan lagi di tingkat kota pada pekan depan,” pungkasnya.

Dia juga menyebut telah menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta. Hal itu dilakukan, sebagai motivasi sekaligus bentuk apresiasi kepada peserta yang berhasil meraih juara dalam ajang lomba lari tersebut.

“Insya Allah ada itu dari Kapolsek, nanti ada apresiasi, ada reward bagi pemenang-pemenangnya. Kita siapkan dan itu sangat menarik,” tandasnya.

Sementara itu, salah satu peserta lomba lari yang berhasil melaju ke final, Alda (19) menyambut positif dengan adanya ajang lomba lari ini. Dia pun menyampaikan rasa bangganya karena bisa mengantarkan dirinya hingga meraih juara.

“Kebetulan lari itu memang hobi saya pak dan saya juga pemain bola futsal di sekolah. Dan saya ikut lomba ini ya sekadar mencari kesenangan saja, banyak teman, sekaligus olahraga juga, karena saya memang punya bakat juga di lari,” katanya. (**).

Kapolri Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi soal Larangan Pelajar Naik Motor

Aditya — Thu, 05 Mar 2026 23:53:33 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penguatan kedisiplinan pelajar di sekolah. Salah satu aturan yang mendapat perhatian adalah larangan bagi siswa membawa sepeda motor ke sekolah, khususnya bagi pelajar yang belum memenuhi syarat usia berkendara atau yang jarak sekolahnya masih dapat dijangkau dengan moda transportasi lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan Safari Ramadan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan peresmian program rumah tidak layak huni bagi jajaran kepolisian daerah di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Listyo Sigit menilai langkah yang diambil pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas serta membangun karakter generasi muda.

Menurut Kapolri, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi tersebut sejalan dengan upaya kepolisian dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar. Ia mengatakan bahwa masih banyak siswa yang mengendarai sepeda motor meskipun belum memiliki izin mengemudi yang sah atau belum cukup umur sesuai ketentuan peraturan lalu lintas.

Ia menilai langkah Gubernur Jawa Barat yang melarang siswa membawa sepeda motor ke sekolah merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat membantu aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. Kapolri menyebut kebijakan tersebut bukan sekadar aturan administratif, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter bagi generasi muda.

Menurutnya, jika pelajar sejak dini dibiasakan mematuhi aturan lalu lintas, maka mereka akan tumbuh menjadi masyarakat yang lebih tertib dan bertanggung jawab di masa depan. Ia menegaskan bahwa pembentukan karakter disiplin memang harus dimulai sejak usia sekolah.