Bpjs Kesehatan – Eranasional.com

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Pemberdayaan Ahli Waris Lewat PEKA

Angie — Wed, 15 Jul 2026 03:59:01 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas makna perlindungan jaminan sosial melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA). Program tersebut mendorong penerima manfaat, khususnya ahli waris, agar tidak hanya menerima santunan, tetapi juga mampu bangkit dan kembali produktif secara ekonomi.

Komitmen itu diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor bersama Bank Mandiri melalui Rumah BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPKUKM.

Pelaksanaan Program PEKA digelar di Graha BPJAMSOSTEK, Jakarta, Senin (13/7/2026), dan diikuti 90 peserta. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Melalui sinergi tersebut, para peserta mendapatkan pendampingan usaha secara komprehensif. Materi yang diberikan mencakup pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas produk, pengemasan, digitalisasi pemasaran, hingga perluasan akses pasar.

Rumah BUMN berperan dalam pembinaan dan pendampingan pelaku UMKM, sementara OJK turut memperkuat pemahaman literasi keuangan peserta agar mampu mengelola usaha secara sehat dan berkelanjutan.

Secara nasional, Program PEKA telah diikuti 908 peserta. Sementara di wilayah DKI Jakarta, jumlah peserta tercatat mencapai 299 orang.

Program ini terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan memastikan manfaat jaminan sosial dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi keluarga penerima manfaat.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, Program PEKA merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam memberikan nilai layanan yang berkelanjutan setelah peserta atau ahli waris menerima manfaat.

“Program ini kami hadirkan agar penerima manfaat tidak hanya menerima santunan, tetapi juga mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan pendampingan sehingga mampu kembali produktif dan menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujar Saiful.

Status BPJS Kesehatan Berubah, 869 Ribu Peserta PBI JKN Kini Sudah Aktif Lagi

Aditya — Thu, 26 Feb 2026 20:01:11 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sebanyak 869 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) yang sebelumnya berstatus nonaktif kini telah kembali memperoleh layanan jaminan kesehatan. Pemerintah memastikan proses reaktivasi dilakukan secara bertahap melalui sejumlah skema penyesuaian data agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Warga pun diimbau segera mengecek status kepesertaan mereka di BPJS Kesehatan untuk memastikan akses layanan tetap terjamin.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, pengaktifan kembali ratusan ribu peserta ini merupakan bagian dari penataan dan pemutakhiran basis data nasional. Pemerintah sebelumnya menonaktifkan sekitar 11 juta peserta PBI JKN dalam proses evaluasi besar-besaran untuk memastikan ketepatan sasaran program.

“Dari 11 juta peserta yang sempat nonaktif, sebanyak 869 ribu sudah aktif kembali melalui berbagai skema,” ujar Gus Ipul usai kegiatan sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/2).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata-mata pengurangan jumlah penerima bantuan, melainkan bagian dari reformasi sistem pendataan sosial. Pemerintah ingin memastikan bahwa subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional benar-benar diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan sesuai kriteria terbaru yang telah diverifikasi.

Dalam prosesnya, terdapat beberapa pola peralihan status kepesertaan. Sebanyak 132.507 peserta diaktifkan kembali sebagai PBI JKN. Kemudian 405.965 peserta dialihkan pembiayaannya ke skema Pekerja Bukan Penerima Upah yang ditanggung pemerintah daerah (PBPU Pemda). Sementara itu, 184.357 peserta lainnya berpindah segmen menjadi peserta dari kalangan pegawai negeri maupun pegawai BUMN dan BUMD.

Defisit Tembus Rp 20 Triliun, Cak Imin Sepakat Iuran BPJS Kesehatan Disesuaikan

Aditya — Mon, 23 Feb 2026 22:43:23 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan dukungannya terhadap rencana penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan mulai tahun 2026. Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN di Jakarta pada Senin, 23 Februari 2026.

Pernyataan itu sekaligus menandai perubahan sikap Muhaimin, yang sebelumnya beberapa kali menyampaikan keberatan atas wacana kenaikan iuran. Ia mengakui dalam berbagai pembahasan terdahulu dirinya termasuk pihak yang cenderung menolak usulan tersebut karena mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Namun, setelah mendengar pemaparan terbaru dari Menteri Kesehatan, ia menyatakan sepakat bahwa penyesuaian iuran menjadi langkah yang tidak terhindarkan.

“Ini karena Ramadan atau karena apa, semua yang disampaikan Pak Menkes setuju saya,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.

Dalam forum yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kondisi keuangan program JKN membutuhkan langkah korektif. Ia memaparkan bahwa defisit dana jaminan kesehatan terus melebar dan pada 2025 dilaporkan telah melampaui Rp 20 triliun. Situasi tersebut, menurutnya, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan mengancam keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional.

Muhaimin menilai penyesuaian iuran bukan sekadar langkah menutup defisit, tetapi juga menjadi momentum untuk mentransformasi sistem pelayanan kesehatan nasional agar lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa program JKN merupakan salah satu instrumen utama negara dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga stabilitas keuangannya harus dijaga.

Menurutnya, kebijakan kenaikan iuran telah dikaji dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Ia menyebut dampak langsung penyesuaian tarif hanya akan dirasakan kelompok masyarakat mampu, khususnya yang berada pada desil 7 hingga 10 berdasarkan pemeringkatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sementara itu, masyarakat pada kelompok desil terbawah tetap mendapatkan perlindungan karena iurannya dibayarkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Kalau masyarakat paling bawah kan sudah dibayar pakai APBN. Jadi naik berapa pun secara langsung tidak membebani mereka,” kata Muhaimin.

Keppres Terbit, Prihati Pujowaskito Ditunjuk Jabat Dirut BPJS Kesehatan

Aditya — Thu, 19 Feb 2026 20:17:14 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk masa jabatan 2026–2031. Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas serta Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan.

Melalui keputusan tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2021–2026, efektif per 19 Februari 2026. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan tata kelola lembaga yang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyatakan pergantian kepemimpinan merupakan proses yang wajar dalam menjaga kesinambungan program strategis nasional.

“Penetapan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Rizzky dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2).

Prihati Pujowaskito menggantikan Ali Ghufron Mukti yang menjabat sebagai Direktur Utama sejak 2021. Di bawah kepemimpinan sebelumnya, BPJS Kesehatan mencatat sejumlah perbaikan dari sisi defisit pembiayaan dan kepesertaan, termasuk peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) di berbagai daerah.

Langkah Praktis Cek Penyakit Ditanggung BPJS Kesehatan

Aditya — Thu, 12 Feb 2026 20:49:52 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – BPJS Kesehatan hadir sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan perlindungan pembiayaan kesehatan bagi seluruh peserta aktif. Program ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat Indonesia.

Melalui sistem iuran yang ditetapkan, peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh layanan medis mulai dari pemeriksaan dasar hingga tindakan medis lanjutan sesuai prosedur yang berlaku.

Meski demikian, tidak semua penyakit dan kondisi medis dijamin oleh BPJS Kesehatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 yang secara jelas menyebutkan adanya pengecualian terhadap beberapa jenis penyakit dan layanan.

Pengecualian ini didasarkan pada kondisi medis aktual, hasil pemeriksaan dokter, serta pertimbangan hukum dan kebijakan kesehatan nasional.

Masyarakat diimbau untuk aktif mencari informasi mengenai jenis penyakit dan layanan yang dijamin agar tidak terjadi kesalahpahaman saat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Salah satu cara paling mudah adalah dengan memanfaatkan aplikasi JKN Mobile.

Aplikasi ini menyediakan informasi lengkap mengenai kepesertaan, daftar layanan kesehatan yang dijamin, fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS, hingga pilihan pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Dengan aplikasi ini, peserta dapat mengetahui apakah penyakit yang diderita termasuk dalam cakupan jaminan atau tidak.

Menkes Pastikan Hak Pasien BPJS PBI Katastropik Terjamin, RS Tak Boleh Menolak

Aditya — Wed, 11 Feb 2026 19:44:55 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk melindungi hak pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), khususnya mereka yang menderita penyakit katastropik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan rumah sakit yang menolak pasien dengan kondisi tersebut.

“Kalau ada rumah sakit-rumah sakit seperti itu tolong dilaporkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS. Karena itu harusnya dilayani dan dibayar oleh BPJS,” ujarnya di DPR, Rabu (11/2/2026).

Budi menegaskan bahwa rumah sakit yang terbukti menolak pasien PBI berpenyakit katastropik akan langsung ditegur oleh Kementerian Kesehatan. Ia menyebut sudah mengedarkan surat edaran ke seluruh rumah sakit agar tidak menolak pasien dengan kondisi serius.

“Kesepakatan kita dengan DPR kan bahwa semua pasien-pasien, terutama yang katastropik, itu jangan sampai ditolak,” katanya. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh diabaikan.

Penyakit katastropik, menurut Budi, bukan hanya gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah. Dari hasil penelitian Kemenkes, jumlah pasien cuci darah tercatat sekitar 22.000 orang. Namun, ada juga pasien kanker yang harus menjalani kemoterapi dan radioterapi rutin, pasien stroke dan jantung yang membutuhkan obat-obatan secara berkelanjutan, serta anak-anak penderita talasemia yang harus mendapatkan transfusi darah secara berkala.

“Itu semua termasuk penyakit katastropik yang tidak boleh ada jeda dari sisi layanan kesehatannya,” jelas Budi.

Ia menekankan bahwa penghentian layanan kesehatan bagi pasien katastropik bisa berakibat fatal.

“Mereka kalau dihentikan layanan kesehatannya, memiliki risiko kematian. Sehingga orang-orang seperti ini enggak boleh ada jeda sebenarnya dari sisi layanan kesehatannya,” tambahnya.

Penonaktifan PBI BPJS Tuai Kritik, YLKI dan PDIP Ingatkan Amanat Konstitusi

Aditya — Fri, 06 Feb 2026 09:05:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kebijakan penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menuai kritik keras dari berbagai pihak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan PDI Perjuangan (PDIP) menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak kemanusiaan serius, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan yang selama ini bergantung pada jaminan kesehatan negara.

YLKI menegaskan bahwa peserta PBI merupakan kelompok konsumen yang secara ekonomi berada dalam kondisi paling rentan. Penonaktifan kepesertaan tanpa perlindungan memadai dinilai dapat menghambat bahkan memutus akses layanan kesehatan yang bersifat vital.

Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan bahwa kebijakan tersebut berisiko besar terhadap keberlanjutan pengobatan masyarakat miskin.
“Peserta PBI adalah kelompok konsumen rentan karena iurannya ditanggung negara. Penonaktifan ini sangat berdampak terhadap keberlanjutan layanan kesehatan bagi pasien rentan,” ujar Niti dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

YLKI menyoroti lemahnya mekanisme pemberitahuan kepada peserta PBI yang kepesertaannya dinonaktifkan. Menurut Niti, penonaktifan yang dilakukan tanpa informasi yang jelas dan mudah diakses mencerminkan kegagalan sistem sosialisasi.

“Penonaktifan tanpa pemberitahuan berpotensi menghambat layanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang membutuhkan perawatan rutin,” ujarnya.

YLKI menilai kondisi ini dapat melanggar hak konsumen atas informasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perlindungan konsumen. Peserta PBI berhak mengetahui status kepesertaannya, alasan penonaktifan, serta langkah yang dapat ditempuh untuk mengaktifkan kembali jaminan kesehatan mereka.

Dampak paling berat dari penonaktifan PBI, menurut YLKI, dirasakan oleh pasien penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan. Di antaranya adalah pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah, pasien tuberkulosis, penyakit jantung, hipertensi, serta penyakit kronis lainnya.

Terputusnya kepesertaan BPJS Kesehatan dapat menyebabkan penghentian terapi dan pengobatan, yang pada akhirnya berisiko membahayakan keselamatan pasien.

“Pengobatan penyakit kronis tidak bisa ditunda. Sekali terputus, dampaknya bisa fatal,” tegas Niti.

Menkes Tanggapi Penonaktifan Jutaan Peserta BPJS PBI, Sebut Solusi Sedang Dibahas

Aditya — Fri, 06 Feb 2026 07:13:16 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara terkait penonaktifan mendadak sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menyatakan Kementerian Kesehatan telah melakukan komunikasi dan diskusi dengan BPJS Kesehatan menyusul kebijakan yang menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat, khususnya bagi pasien penyakit kronis.

Penonaktifan jutaan peserta PBI tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2026. Kebijakan ini memicu polemik setelah muncul laporan pasien gagal ginjal tidak bisa menjalani cuci darah karena status BPJS mereka tiba-tiba nonaktif.

“Komunikasi ada, diskusi ada, karena Kemenkes juga salah satu stakeholder di sini. Tapi BPJS sudah menjelaskan bahwa ada perubahan data peserta PBI dari Kementerian Sosial,” ujar Budi di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Menurut Budi, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan sepihak karena melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Oleh sebab itu, pemerintah tengah menyiapkan pertemuan lanjutan guna merumuskan solusi yang lebih komprehensif.

“Nanti akan ada pertemuan untuk merapikan masalah dan solusinya seperti apa. Rencananya dipimpin oleh Kementerian Sosial, melibatkan BPJS Kesehatan, dan kami dari Kementerian Kesehatan akan berpartisipasi,” jelasnya.

Namun demikian, Budi mengaku belum mengetahui secara rinci teknis solusi yang tengah disiapkan. Ia menyebut pembahasan detail masih berlangsung antara Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan.

“Ada alternatif yang sedang dibicarakan antara Kemensos dan BPJS. Saya belum paham teknisnya seperti apa, tapi saya sudah terinformasi bahwa diskusi itu sudah berjalan. Untuk detailnya bisa ditanyakan langsung ke BPJS,” kata Budi.

Sebelumnya, polemik penonaktifan BPJS PBI mencuat setelah ratusan pasien gagal ginjal di berbagai daerah dilaporkan terancam tidak bisa menjalani terapi cuci darah (hemodialisis). Padahal, terapi tersebut bersifat rutin, tidak bisa ditunda, dan berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa pasien.

Data Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat sedikitnya lebih dari 150 laporan pasien gagal ginjal terdampak penonaktifan kepesertaan BPJS PBI. Laporan datang dari berbagai wilayah, mulai dari Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari, hingga Papua, dengan jumlah terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah.

Ironisnya, banyak pasien baru mengetahui status kepesertaan BPJS mereka dinonaktifkan saat sudah berada di rumah sakit untuk menjalani prosedur cuci darah.

DPR Ikut Bereaksi Keras

Situasi tersebut mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan pihaknya akan segera memanggil BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan untuk meminta penjelasan resmi.

“Bahkan ada pasien yang baru mengetahui kepesertaannya nonaktif ketika hendak menjalani cuci darah. Padahal ini menyangkut keselamatan jiwa,” ujar Charles di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Ia menegaskan DPR tidak akan tinggal diam jika kebijakan administratif justru berpotensi merampas hak dasar warga negara.

“Kami akan memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan. Tidak boleh ada kebijakan teknokratis yang menelan korban jiwa,” tegasnya.

Menurut Charles, hak atas layanan kesehatan merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Ia menilai pemerintah tidak boleh mengabaikan kelompok masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan berkelanjutan, terutama pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal, kanker, dan talasemia.

Komisi IX DPR juga mendesak Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemadanan dan pembaruan data peserta JKN PBI. Charles menilai proses verifikasi dan penonaktifan seharusnya dilakukan secara transparan dan manusiawi.

Ia menekankan bahwa peserta seharusnya mendapatkan pemberitahuan resmi minimal 30 hari sebelum kepesertaan dinonaktifkan, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis berisiko tinggi.

Selain itu, DPR meminta BPJS Kesehatan menyiapkan mekanisme darurat untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN bagi pasien penyakit kronis agar tidak terjadi kekosongan layanan kesehatan.

Tak hanya pemerintah pusat, Charles juga mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif mendampingi warganya yang terdampak kebijakan tersebut.

“Pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu data dari pusat. Validasi lapangan dan pendampingan warga harus dilakukan secara berkala,” pungkasnya.

DPR Akan Panggil BPJS Kesehatan Terkait Pasien Gagal Ginjal Tak Bisa Cuci Darah

Aditya — Thu, 05 Feb 2026 22:56:44 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ratusan pasien gagal ginjal di berbagai daerah di Indonesia terancam tidak dapat menjalani terapi cuci darah (hemodialisis) akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kondisi ini memicu kekhawatiran serius karena cuci darah merupakan prosedur medis yang tidak bisa ditunda dan berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa pasien.

Merespons persoalan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Kesehatan untuk meminta penjelasan resmi terkait kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI yang dinilai berdampak besar bagi pasien penyakit kronis.

Data dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat sedikitnya lebih dari 150 laporan pasien gagal ginjal terdampak penonaktifan BPJS PBI. Laporan tersebut datang dari berbagai wilayah, antara lain Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari, hingga Papua, dengan jumlah terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah.

Ironisnya, sejumlah pasien baru mengetahui status kepesertaan BPJS mereka dinonaktifkan saat sudah berada di rumah sakit untuk menjalani prosedur cuci darah.

“Bahkan ada pasien yang baru mengetahui kepesertaannya nonaktif ketika hendak menjalani cuci darah. Padahal ini prosedur medis yang menyangkut keselamatan jiwa,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Charles menegaskan DPR tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan administratif yang justru berpotensi mengorbankan hak dasar warga negara.

“Kami akan segera memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan untuk meminta penjelasan. Tidak boleh ada kebijakan teknokratis yang menelan korban jiwa,” tegasnya.

Menurut Charles, hak atas layanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Ia menilai pemerintah tidak boleh abai terhadap kelompok masyarakat yang secara medis bergantung penuh pada layanan kesehatan berkelanjutan, khususnya pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal.

Oleh karena itu, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemadanan dan pembaruan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PBI.

Charles menilai, setiap proses verifikasi dan penonaktifan kepesertaan seharusnya disertai pemberitahuan resmi kepada peserta, setidaknya 30 hari sebelum penonaktifan, serta mempertimbangkan kondisi medis peserta yang bersifat rentan dan berisiko tinggi.

Wakil Wali Kota Pekalongan Resmikan Gedung Baru RS Hermina

Abdul Hakim — Mon, 17 Mar 2025 14:11:46 +0000

Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Rumah Sakit Hermina Pekalongan kini memiliki gedung baru yang diresmikan oleh Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekalongan, Balgis Diab.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang menandai mulai dioperasionalkannya gedung baru tersebut, Senin (17/3/2025). Kehadiran gedung baru ini diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Pekalongan.

Dalam kesempatan tersebut, Wawalkot Balgis melakukan hospital tour untuk melihat langsung berbagai fasilitas yang tersedia di gedung baru Rumah Sakit Hermina. Ia menyampaikan rasa bangga atas fasilitas yang kini semakin memadai.

“Luar biasa ruangan dan kamar-kamar di sini. Mudah-mudahan dengan adanya gedung baru ini, pelayanan kesehatan semakin meningkat, baik dari segi ruangan maupun pelayanan kesehatan dan personel tim medisnya,” ucapnya.

Selain itu, dengan adanya gedung baru juga bisa terus memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Pekalongan.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan rumah sakit dalam mendukung program Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta. Dimana, masyarakat yang ingin berobat cukup dengan KTP. Mereka akan dilayani gratis.

“Saat ini, 98 persen masyarakat Kota Pekalongan sudah tercover BPJS Kesehatan. Kami akan terus berkomunikasi dengan Rumah Sakit Hermina untuk memastikan program ini berjalan dengan baik,” tambahnya.

Direktur Rumah Sakit Hermina Pekalongan, dr Laela Khikmatul Khijjah menerangkan bahwa, peresmian gedung baru Rumah Sakit Hermina ini tidak hanya menambah kapasitas rumah sakit, tetapi juga memperluas layanan kesehatan yang diberikan.

“Baik poli klinik rawat jalan maupun rawat inap. Kami menambah 8 poli klinik spesialis dan 16 tempat tidur rawat inap, sehingga total kapasitas rumah sakit menjadi 80 tempat tidur dengan keseluruhan total tenaga medis kami berjumlah 172 orang,” katanya.

Menurutnya, Rumah Sakit Hermina juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan guna memastikan semua masyarakat, termasuk yang belum memiliki BPJS Kesehatan, tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

“Rumah Sakit Hermina Pekalongan siap mendukung program UHC yang sudah digalakkan Kota Pekalongan, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan maupun sudah memiliki namun ada tunggakan pembayaran,

“Kami secara aktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan untuk menghadirkan UHC, dimana paling lambat 3×24 jam kepesertaan BPJS Kesehatan mereka bisa diaktifkan kembali dan digunakan untuk berobat gratis,” pungkasnya. (em-aha)

Kemenkes Sebut, Tidak Semua Penyakit Dicover BPJS Kesehatan

Rio Anthony — Thu, 16 Jan 2025 15:12:13 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa BPJS Kesehatan belum bisa membiayai semua kebutuhan pengobatan seluruh penyakit.

“BPJS sekarang belum mampu mengcover 100 persen pembiayaan untuk semua jenis penyakit,” kata Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Kamis 16 Januari 2025.

Hal itu karena menurutnya, iuran premi BPJS Kesehatan masih terbilang terlalu murah.

Di mana untuk premi kelas III hanya Rp 40 ribu per bulan, sehingga untuk biaya pengobatan memang ada yang tidak bisa di-cover full.

“Iuran BPJS Itu masih sangat murah. Sekarang kan Rp 40 ribu per bulan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, bahwa untuk kelas 3, premi BPJS Kesehatan sebesar Rp 42.000. Untuk kelas 2 sebesar Rp 100.000, dan untuk kelas 1 sebesar Rp 150.000.

Bagi Budi Gunadi, premi sebesar itu sebenarnya tidak akan bisa men-cover pembiayaan pengobatan dengan nilai ratusan juta rupiah.

“Ada pengobatan yang biayanya puluhan juta hingga ratusan juta. Dengan iuran seperti itu, memang (BPJS -red) tidak cukup untuk men-cover seluruh kebutuhan pengobatan,” tandasnya.

Untuk mengantisipasi itu, Menteri yang berlatar belakang profesional korporasi tersebut menyarankan agar masyarakat menambah asuransi swasta.

Sehingga ketika ada aspek yang tidak bisa dibiayai dengan BPJS Kesehatan dapat dicover dengan asuransi swasta tersebut.

“Kekurangan tadi bisa ditutup oleh asuransi swasta, jadi yang sakit tidak harus bayar gerojokan,” terangnya.

Untuk asuransi swasta memang tergolong lebih besar ketimbang BPJS Kesehatan yang hanya puluhan ribu saja.

Masing-masing pembeli layanan asuransi tentu memiliki minimal biaya premi dan nilai manfaatnya. []

Menkes Pastikan Belum Ada Kenaikan Iuran BPJS Pada 2025 Mendatang

Angie — Sun, 08 Dec 2024 04:54:47 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan belum ada kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2025 mendatang.

“2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS, saya rasa kalau dilihat dari kondisi keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap),” kata Menkes Budi Gunadi dikutip dari Antara, Minggu (8/12/2024).

Diketahui, iuran BPJS Kesehatan diisukan naik, seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Di samping itu adanya isu yang menyebutkan defisit anggaran dan gagal bayar yang ada pada BPJS Kesehatan kian memperkuat adanya isu kenaikan iuran ini.

Namun demikian, sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih sehat, meski ada risiko defisit, dan memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025.

Polisi di Bulukumba Uji Coba Pembuatan SIM Barus Harus Punya BPJS Kesehatan

Rio Anthony — Wed, 13 Nov 2024 14:57:13 +0000

Bulukumba, ERANASIONAL.COM – Membuat dan memperpanjang masa berlalu Surat Izin Mengemudi (SIM) diwajibkan untuk melampirkan keikutsertaan dalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang masih aktif.

Olehnya itu, polisi di Bulukumba mulai melakukan
sosialisasi aturan penggunaan BPJS dalam penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Satuan Lalulintas Polres Bulukumba bersama pihak BPJS, terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bulukumba, Sulsel.

Kanit Regident Polres Bulukumba, Ipda Dimas Adji Saputra, mengatakan, kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat untuk menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sosialisasi mengenai kebijakan ini dimulai pada 1 November 2024 di seluruh unit pelayanan SIM di Indonesia.

“Kebijakan baru ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan melalui kepesertaan JKN,” Kata Ipda Dimas, Rabu, 13 November 2024.

Penerapan tersebut, kata Dimas, merupakan syarat untuk memastikan seluruh pemohon SIM terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang aktif.

Ia menambahkan saat ini pelaksanaan BPJS sebagai syarat untuk penerbitan SIM baru sebatas sosialisasi.

“Praktik penerapannya belum dimulai. Kami masih menunggu instruksi dari pusat,” imbuhnya.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2355/X/YAN.1.1./2024, kepesertaan BPJS Kesehatan dalam penerbitan SIM telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol).

Dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2023 itu disebutkan bahwa salah satu persyaratan administrasi penerbitan SIM adalah melampirkan bukti kepesertaan JKN yang aktif.

Dalam prakteknya lanjut Kanit Regident, Satpas Polres Bulukumba menyediakan tempat untuk petugas BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi.

Dimas menekankan selain BPJS, syarat penerbitan SIM meliputi Surat Keterangan Psikologi dan Surat Keterangan Kesehatan yang ditempuh melalui tes.

Nantinya, kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi persyaratan, seperti syarat lulus tes psikologi dan tes kesehatan dalam Uji SIM. []

Cacar Monyet Masuk Indonesia, Pengobatannya Ditanggung BPJS Kesehatan

Angie — Mon, 26 Aug 2024 03:25:56 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Penyakit mpox atau cacar monyet kembali menjadi sorotan setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan penyakit ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC).

Dikutip dari detikhealth, berdasarkan data hingga Agustus 2024, Kemenkes melaporkan sebanyak 88 kasus konfirmasi Mpox sejak pada 2023-2024. Rinciannya, ditemukan 73 kasus pada 2023 dan 14 kasus pada 2024.

Umumnya, gejala Mpox bersifat ringan dan dapat sembuh sendiri dalam beberapa minggu. Namun, pada sejumlah orang bisa terjadi komplikasi dan kematian, terutama pada anak-anak, ibu hamil, dan gangguan sistem imun.

Berkaitan dengan ini, Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan pengobatan dan perawatan mpox ditanggung pemerintah.

“Kalau misalnya ada pasien kena cacar monyet, terus masuk rumah sakit, perlu diobati, dan ada indikasi medis, maka BPJS akan membayari dan menjamin,” ujar Ghufron ketika ditanyai terkait biaya perawatan Mpox, Rabu (8/11/2023).

Lebih lanjut, Prof Ghufron meminta masyarakat untuk memastikan bahwa status kepesertaan program JKN aktif. Dengan begitu, masyarakat bisa berobat di fasilitas kesehatan dengan gratis.

KPK Ungkap RS Muhammadiyah Bandung Lakukan Kecurangan Klaim BPJS Kesehatan

Angie — Fri, 09 Aug 2024 15:07:37 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung (RSMB) menghentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan karena adanya perbuatan curang.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan, BPJS Kesehatan menyetop kerja sama agar RSMB melakukan perbaikan sistem.

“Iya (dihentikan karena fraud klaim asuransi), sementara aja, sampai manajemen dibenahi agar tidak terulang,” ujar Pahala saat dikonfirmasi, Jumat (9/8/2024).

Saat ditanyakan terkait jumlah dana hasil fraud yang dilakukan pihak RSMB, Pahala tak merespons. Termasuk seperti apa modus fraud yang dilakukan.

Terkait penghentian kerja sama ini, dijelaskan oleh pihak RSMB melalui media sosial Instagramnya @rs_muhammadiyah_bandung pada 28 Juli lalu.

“Atas nama manajemen RSMB, kami sampaikan permohonan maaf karena tidak dapat memberikan layanan bagi pasien BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024,” tulis akun RSMB dikutip Jumat (9/8/2024).

“Kecuali pasien hemodialisa masih dilayani hingga 31 Agustus 2024,” lanjutnya.