Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan orientasi pusat PPDS berbasis rumah sakit yang digelar di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Budi menekankan bahwa reformasi ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan distribusi tenaga medis spesialis yang selama ini menjadi persoalan krusial di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, Indonesia saat ini masih menghadapi kekurangan dokter spesialis dalam jumlah besar. Ketimpangan tersebut semakin terasa di daerah-daerah luar kota besar, di mana akses terhadap layanan kesehatan spesialistik masih sangat terbatas. Kondisi ini berbanding terbalik dengan upaya pemerintah yang tengah gencar menghadirkan berbagai fasilitas dan peralatan medis modern hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Budi menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pengadaan alat kesehatan canggih di berbagai rumah sakit daerah. Namun, keberadaan alat tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan tenaga dokter spesialis yang mampu mengoperasikannya.

Ia menilai bahwa persoalan utama bukan lagi sekadar infrastruktur, melainkan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan baru dalam sistem pendidikan dokter spesialis dianggap sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan tersebut.

]]> https://eranasional.com/99950/pemerintah-ubah-sistem-rekrutmen-dokter-spesialis-fokus-pada-kebutuhan-rs-daerah/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/98637/defisit-tembus-rp-20-triliun-cak-imin-sepakat-iuran-bpjs-kesehatan-disesuaikan https://eranasional.com/98637/defisit-tembus-rp-20-triliun-cak-imin-sepakat-iuran-bpjs-kesehatan-disesuaikan#respond Mon, 23 Feb 2026 22:43:23 +0000 https://eranasional.com/98637/defisit-tembus-rp-20-triliun-cak-imin-sepakat-iuran-bpjs-kesehatan-disesuaikan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan dukungannya terhadap rencana penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan mulai tahun 2026. Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN di Jakarta pada Senin, 23 Februari 2026.

Pernyataan itu sekaligus menandai perubahan sikap Muhaimin, yang sebelumnya beberapa kali menyampaikan keberatan atas wacana kenaikan iuran. Ia mengakui dalam berbagai pembahasan terdahulu dirinya termasuk pihak yang cenderung menolak usulan tersebut karena mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Namun, setelah mendengar pemaparan terbaru dari Menteri Kesehatan, ia menyatakan sepakat bahwa penyesuaian iuran menjadi langkah yang tidak terhindarkan.

“Ini karena Ramadan atau karena apa, semua yang disampaikan Pak Menkes setuju saya,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.

Dalam forum yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kondisi keuangan program JKN membutuhkan langkah korektif. Ia memaparkan bahwa defisit dana jaminan kesehatan terus melebar dan pada 2025 dilaporkan telah melampaui Rp 20 triliun. Situasi tersebut, menurutnya, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan mengancam keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional.

Muhaimin menilai penyesuaian iuran bukan sekadar langkah menutup defisit, tetapi juga menjadi momentum untuk mentransformasi sistem pelayanan kesehatan nasional agar lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa program JKN merupakan salah satu instrumen utama negara dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga stabilitas keuangannya harus dijaga.

Menurutnya, kebijakan kenaikan iuran telah dikaji dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Ia menyebut dampak langsung penyesuaian tarif hanya akan dirasakan kelompok masyarakat mampu, khususnya yang berada pada desil 7 hingga 10 berdasarkan pemeringkatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sementara itu, masyarakat pada kelompok desil terbawah tetap mendapatkan perlindungan karena iurannya dibayarkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Kalau masyarakat paling bawah kan sudah dibayar pakai APBN. Jadi naik berapa pun secara langsung tidak membebani mereka,” kata Muhaimin.

]]> https://eranasional.com/98637/defisit-tembus-rp-20-triliun-cak-imin-sepakat-iuran-bpjs-kesehatan-disesuaikan/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/98339/kasus-dr-piprim-jadi-sorotan-menkes-budi-gunadi-sebut-ada-masalah-disiplin https://eranasional.com/98339/kasus-dr-piprim-jadi-sorotan-menkes-budi-gunadi-sebut-ada-masalah-disiplin#respond Wed, 18 Feb 2026 14:57:57 +0000 https://eranasional.com/98339/kasus-dr-piprim-jadi-sorotan-menkes-budi-gunadi-sebut-ada-masalah-disiplin Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, akhirnya angkat bicara terkait polemik pemberhentian dr Piprim Basarah Yanuarso dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berkaitan dengan perbedaan pandangan maupun sikap profesional, melainkan murni persoalan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Pernyataan itu disampaikan Budi kepada awak media usai menghadiri rapat kerja bersama DPR RI yang membahas evaluasi penanganan pascabencana di wilayah Sumatra dan Aceh pada Rabu (18/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menepis anggapan bahwa pemecatan seorang dokter spesialis jantung anak itu dipicu oleh perbedaan pendapat dengan Kementerian Kesehatan.

“Sudah dijelaskan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Fatmawati. Tidak mungkin pemecatan dilakukan hanya karena beda pendapat. Dalam sistem PNS, pemberhentian hanya bisa dilakukan jika ada pelanggaran disiplin berat,” ujar Budi.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut merujuk pada hasil evaluasi internal manajemen Rumah Sakit Fatmawati sebagai institusi tempat dr Piprim bertugas. Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat catatan pelanggaran disiplin, termasuk dugaan ketidakhadiran dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

Menurut Budi, mekanisme sanksi terhadap PNS tidak dapat dijatuhkan secara sembarangan. Seluruh proses harus melalui tahapan pemeriksaan dan pertimbangan administratif sesuai regulasi. Ia kembali menekankan bahwa isu perbedaan pendapat tidak menjadi dasar keputusan tersebut.

“Iya, tidak mungkin karena beda pendapat,” katanya menegaskan.

Di sisi lain, dr Piprim sebelumnya menyampaikan versinya melalui akun media sosial pribadinya. Dalam pernyataannya, ia mengaku pemberhentian itu berkaitan dengan sikapnya yang memperjuangkan independensi kolegium ilmu kesehatan anak. Ia menyebut sempat menolak mutasi yang menurutnya bernuansa sanksi administratif atas sikap kritisnya terhadap kebijakan tertentu.

Dalam unggahan tersebut, dr Piprim juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kolegium harus bersifat independen. Ia mengaku telah memperjuangkan prinsip tersebut dalam kurun waktu yang cukup panjang.

“Setelah perjuangan sekian lama menolak mutasi yang bernuansa hukuman akibat saya memperjuangkan independensi kolegium ilmu kesehatan anak,” tulisnya.

Perbedaan narasi antara pemerintah dan dr Piprim memicu diskusi luas di kalangan tenaga medis dan publik. Sejumlah organisasi profesi kesehatan menilai polemik ini perlu disikapi dengan transparansi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap proses reformasi di sektor kesehatan.

Di tengah polemik ini, Kementerian Kesehatan tengah menjalankan agenda transformasi sistem kesehatan nasional, termasuk penataan sumber daya manusia dan penguatan tata kelola kelembagaan. Reformasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan serta memperluas akses kesehatan bagi masyarakat.

Budi menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati kebebasan akademik dan profesional tenaga medis. Namun, sebagai aparatur sipil negara, dokter yang berstatus PNS tetap terikat pada aturan disiplin dan kewajiban administratif.

Sementara sejumlah pihak berharap polemik ini dapat diselesaikan secara terbuka dan proporsional agar tidak mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan. Kasus yang melibatkan figur dokter spesialis tentu memiliki sensitivitas tersendiri, mengingat profesi medis sangat dekat dengan kepentingan masyarakat luas.

Hingga kini, publik masih menunggu perkembangan lanjutan, termasuk kemungkinan langkah hukum dari pihak dr Piprim maupun penjelasan administratif yang lebih rinci dari institusi terkait. Transparansi dan komunikasi yang jelas dinilai penting agar polemik ini tidak berkembang menjadi misinformasi di ruang publik.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi dan sistem kesehatan harus berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak individu. Pemerintah dan tenaga medis diharapkan dapat menjaga profesionalisme serta mengedepankan mekanisme hukum yang berlaku dalam menyelesaikan perbedaan atau sengketa administratif.

Dengan berbagai pandangan yang muncul, polemik pemberhentian dr Piprim kini menjadi perhatian luas, bukan hanya di kalangan tenaga kesehatan, tetapi juga masyarakat umum yang mengikuti perkembangan kebijakan kesehatan nasional.

“Kalau ada rumah sakit-rumah sakit seperti itu tolong dilaporkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS. Karena itu harusnya dilayani dan dibayar oleh BPJS,” ujarnya di DPR, Rabu (11/2/2026).

Budi menegaskan bahwa rumah sakit yang terbukti menolak pasien PBI berpenyakit katastropik akan langsung ditegur oleh Kementerian Kesehatan. Ia menyebut sudah mengedarkan surat edaran ke seluruh rumah sakit agar tidak menolak pasien dengan kondisi serius.

“Kesepakatan kita dengan DPR kan bahwa semua pasien-pasien, terutama yang katastropik, itu jangan sampai ditolak,” katanya. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh diabaikan.

Penyakit katastropik, menurut Budi, bukan hanya gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah. Dari hasil penelitian Kemenkes, jumlah pasien cuci darah tercatat sekitar 22.000 orang. Namun, ada juga pasien kanker yang harus menjalani kemoterapi dan radioterapi rutin, pasien stroke dan jantung yang membutuhkan obat-obatan secara berkelanjutan, serta anak-anak penderita talasemia yang harus mendapatkan transfusi darah secara berkala.

“Itu semua termasuk penyakit katastropik yang tidak boleh ada jeda dari sisi layanan kesehatannya,” jelas Budi.

Ia menekankan bahwa penghentian layanan kesehatan bagi pasien katastropik bisa berakibat fatal.

“Mereka kalau dihentikan layanan kesehatannya, memiliki risiko kematian. Sehingga orang-orang seperti ini enggak boleh ada jeda sebenarnya dari sisi layanan kesehatannya,” tambahnya.

Penonaktifan jutaan peserta PBI tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2026. Kebijakan ini memicu polemik setelah muncul laporan pasien gagal ginjal tidak bisa menjalani cuci darah karena status BPJS mereka tiba-tiba nonaktif.

“Komunikasi ada, diskusi ada, karena Kemenkes juga salah satu stakeholder di sini. Tapi BPJS sudah menjelaskan bahwa ada perubahan data peserta PBI dari Kementerian Sosial,” ujar Budi di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Menurut Budi, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan sepihak karena melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Oleh sebab itu, pemerintah tengah menyiapkan pertemuan lanjutan guna merumuskan solusi yang lebih komprehensif.

“Nanti akan ada pertemuan untuk merapikan masalah dan solusinya seperti apa. Rencananya dipimpin oleh Kementerian Sosial, melibatkan BPJS Kesehatan, dan kami dari Kementerian Kesehatan akan berpartisipasi,” jelasnya.

Namun demikian, Budi mengaku belum mengetahui secara rinci teknis solusi yang tengah disiapkan. Ia menyebut pembahasan detail masih berlangsung antara Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan.

“Ada alternatif yang sedang dibicarakan antara Kemensos dan BPJS. Saya belum paham teknisnya seperti apa, tapi saya sudah terinformasi bahwa diskusi itu sudah berjalan. Untuk detailnya bisa ditanyakan langsung ke BPJS,” kata Budi.

Sebelumnya, polemik penonaktifan BPJS PBI mencuat setelah ratusan pasien gagal ginjal di berbagai daerah dilaporkan terancam tidak bisa menjalani terapi cuci darah (hemodialisis). Padahal, terapi tersebut bersifat rutin, tidak bisa ditunda, dan berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa pasien.

Data Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat sedikitnya lebih dari 150 laporan pasien gagal ginjal terdampak penonaktifan kepesertaan BPJS PBI. Laporan datang dari berbagai wilayah, mulai dari Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari, hingga Papua, dengan jumlah terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah.

Ironisnya, banyak pasien baru mengetahui status kepesertaan BPJS mereka dinonaktifkan saat sudah berada di rumah sakit untuk menjalani prosedur cuci darah.

DPR Ikut Bereaksi Keras

Situasi tersebut mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan pihaknya akan segera memanggil BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan untuk meminta penjelasan resmi.

“Bahkan ada pasien yang baru mengetahui kepesertaannya nonaktif ketika hendak menjalani cuci darah. Padahal ini menyangkut keselamatan jiwa,” ujar Charles di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Ia menegaskan DPR tidak akan tinggal diam jika kebijakan administratif justru berpotensi merampas hak dasar warga negara.

“Kami akan memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan. Tidak boleh ada kebijakan teknokratis yang menelan korban jiwa,” tegasnya.

Menurut Charles, hak atas layanan kesehatan merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Ia menilai pemerintah tidak boleh mengabaikan kelompok masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan berkelanjutan, terutama pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal, kanker, dan talasemia.

Komisi IX DPR juga mendesak Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemadanan dan pembaruan data peserta JKN PBI. Charles menilai proses verifikasi dan penonaktifan seharusnya dilakukan secara transparan dan manusiawi.

Ia menekankan bahwa peserta seharusnya mendapatkan pemberitahuan resmi minimal 30 hari sebelum kepesertaan dinonaktifkan, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis berisiko tinggi.

Selain itu, DPR meminta BPJS Kesehatan menyiapkan mekanisme darurat untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN bagi pasien penyakit kronis agar tidak terjadi kekosongan layanan kesehatan.

Tak hanya pemerintah pusat, Charles juga mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif mendampingi warganya yang terdampak kebijakan tersebut.

“Pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu data dari pusat. Validasi lapangan dan pendampingan warga harus dilakukan secara berkala,” pungkasnya.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan kebijakan ini mulai diterapkan pada Januari 2026 sebagai bagian dari strategi percepatan pemerataan layanan kesehatan nasional. Insentif yang diberikan mencapai Rp 30 juta per bulan dan diberikan di luar gaji pokok, jasa pelayanan, serta tunjangan lainnya.

“Dokter spesialis yang mau bekerja di daerah terpencil kita beri tambahan Rp 30 juta per bulan. Ini di luar penghasilan yang selama ini mereka terima,” ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).

Dengan skema tersebut, total pendapatan dokter spesialis yang bertugas di daerah dapat meningkat signifikan. Menurut Budi, besaran penghasilan yang kompetitif diharapkan mampu menarik minat tenaga medis untuk bersedia ditempatkan di wilayah yang sulit dijangkau.

Kebijakan insentif ini menyasar daerah-daerah yang selama ini mengalami kekurangan dokter spesialis, seperti Nias, Maluku, dan Papua, serta sejumlah wilayah terpencil dan kepulauan lainnya. Pemerintah menilai ketimpangan distribusi dokter spesialis masih menjadi salah satu persoalan utama dalam sistem kesehatan nasional.

Tak hanya memberikan insentif finansial, pemerintah juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah. Fasilitas tersebut meliputi rumah dinas dan kendaraan operasional untuk menunjang mobilitas dan kenyamanan selama bertugas.

“Kita tidak hanya kasih uang, tapi juga rumah dan fasilitas. Supaya mereka bisa bekerja dengan nyaman dan fokus melayani masyarakat,” ujar Budi.

Menurut Budi, distribusi dokter spesialis saat ini belum sebanding dengan kebutuhan penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta jiwa. Setiap tahunnya, jumlah lulusan dokter spesialis hanya berkisar 2.700 orang, angka yang dinilai masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan nasional.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai terobosan, termasuk percepatan pendidikan dokter spesialis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong program fellowship dan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.

“Kalau menunggu pendidikan normal bisa 4 sampai 8 tahun. Kita percepat melalui fellowship satu tahun, supaya lebih cepat menghasilkan dokter spesialis,” kata Budi.

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa penempatan dokter spesialis ke daerah harus dibarengi dengan kesiapan fasilitas kesehatan, khususnya alat kesehatan. Menurutnya, keberadaan dokter tanpa dukungan peralatan yang memadai tidak akan memberikan dampak optimal bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

“Percuma kita kirim dokter spesialis kalau alatnya tidak ada. Jadi alat kesehatan dan sumber daya manusia harus berjalan bersamaan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menkes Budi menargetkan rasio ideal dokter dan penduduk di Indonesia berada pada angka 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Dengan rasio tersebut, Indonesia diperkirakan membutuhkan sedikitnya 280 ribu dokter untuk melayani seluruh masyarakat.

Target tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menyatakan Indonesia masih kekurangan sekitar 140 ribu dokter. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam forum UK–Indonesia Education Roundtable yang digelar di Lancaster House, London, Inggris, pada 20 Januari 2026.

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga mengajak universitas-universitas terkemuka dari Inggris untuk membuka kampus di Indonesia, khususnya di bidang kedokteran serta sains dan teknologi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan.

Melalui kombinasi insentif finansial, percepatan pendidikan, serta penguatan fasilitas kesehatan, pemerintah berharap pemerataan layanan kesehatan dapat segera terwujud, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers terkait penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Program makanan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).

Menkes Budi menyebut sertifikat tambahan ini menjadi persyaratan baru bagi seluruh dapur MBG selain Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

“Kami sudah menyepakati bahwa BGN akan mewajibkan SLHS dari Kemenkes. Kemudian ada satu lagi yang proses HACCP, yang itu untuk proses terutama terkait dengan standar gizi dan manajemen risikonya,” ujar Menkes Budi

Budi menjelaskan nantinya sertifikasi ketiga itu akan diurus melalui Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyebut pengurusan sertifikasi itu tidak akan memakan waktu lama dan berbiaya murah.

“Kita juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang ijin yang mahal-mahal,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Budi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (1/10) hari ini.

Budi Gunadi menyebut ada sejumlah bakteri hingga virus yang menjadi penyebab, salah satunya Hipepatitis A hingga Escherichia coli.

“Temuan ini didapat dari hasil pemeriksaan terhadap puluhan kasus keracunan yang terjadi sejak Januari 2025. Dari seluruh SPPG yang kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebab-penyebabnya secara medis. Jadi ada bakteri, ada beberapa virus dan beberapa kimia,” tuturnya.

Rinciannya yakni Bakteri Salmonella, Bakteri Escherichia Coli, Bakteri Bacillus Cereus, Bakteri Staphylococcus Aureus, Bakteri Clostridium Perfringens, Bakteri Listeria monocytogenes, Bakteri Campylobacter Jejuni dan Bakteri Shigella

Kemudian Virus Norovirus atau Rotavirus serta Virus Hepatitis A. Sementara untuk bahan kimia yaitu Nitrit dan Scombrotoxin atau Histamine.

Pada kesempatan yang sama, Budi menyebut Kemenkes telah membuat modul terkait kasus keracunan MBG. Ia mengatakan modul tersebut akan dipublikasikan ke sekolah-sekolah.

Dengan adanya modul tersebut, diharapkan sekolah dapat mengenali gejala yang ada serta menyiapkan langkah mitigasinya jika sewaktu-waktu terjadi keracunan.

Jadi kita lihat, masa inkubasinya berapa lama. Jadi kita tahu meresponsnya musti berapa cepat. Kemudian kita tahu juga sumbernya dari mana, gejalanya seperti apa, tuturnya.

“Jadi memudahkan para guru-guru atau sekolah kalau mau melihat ‘oh gejalanya seperti ini, kira-kira apa alasannya ini’ dan ada pengobatan-nya seperti apa,” imbuhnya.

“BPJS sekarang belum mampu mengcover 100 persen pembiayaan untuk semua jenis penyakit,” kata Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Kamis 16 Januari 2025.

Hal itu karena menurutnya, iuran premi BPJS Kesehatan masih terbilang terlalu murah.

Di mana untuk premi kelas III hanya Rp 40 ribu per bulan, sehingga untuk biaya pengobatan memang ada yang tidak bisa di-cover full.

“Iuran BPJS Itu masih sangat murah. Sekarang kan Rp 40 ribu per bulan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, bahwa untuk kelas 3, premi BPJS Kesehatan sebesar Rp 42.000. Untuk kelas 2 sebesar Rp 100.000, dan untuk kelas 1 sebesar Rp 150.000.

Bagi Budi Gunadi, premi sebesar itu sebenarnya tidak akan bisa men-cover pembiayaan pengobatan dengan nilai ratusan juta rupiah.

“Ada pengobatan yang biayanya puluhan juta hingga ratusan juta. Dengan iuran seperti itu, memang (BPJS -red) tidak cukup untuk men-cover seluruh kebutuhan pengobatan,” tandasnya.

Untuk mengantisipasi itu, Menteri yang berlatar belakang profesional korporasi tersebut menyarankan agar masyarakat menambah asuransi swasta.

Sehingga ketika ada aspek yang tidak bisa dibiayai dengan BPJS Kesehatan dapat dicover dengan asuransi swasta tersebut.

“Kekurangan tadi bisa ditutup oleh asuransi swasta, jadi yang sakit tidak harus bayar gerojokan,” terangnya.

Untuk asuransi swasta memang tergolong lebih besar ketimbang BPJS Kesehatan yang hanya puluhan ribu saja.

Masing-masing pembeli layanan asuransi tentu memiliki minimal biaya premi dan nilai manfaatnya. []

Langkah perlu dilakukan terutama menjelang penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali.

menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sejumlah strategi dan kebijakan telah disiapkan untuk mencegah penyebaran virus ini.

Yakni dengan mengaktifkan kembali sistem surveilans elektronik yang mirip dengan aplikasi PeduliLindungi.

“Kita akan aktifkan lagi electronic surveilans card, dulu ingat PeduliLindungi. Jadi orang-orang yang datang dari luar negeri akan dia isi, nanti dikasih QR code, kalau dia kuning, hijau, merah, kalau hijau ya enggak usah diapa-apain, kalau kuning-merah kita lihat suhunya, kalau ternyata memang tinggi dan ada ruam-ruam, nanti diambil PCR,” kata Menkes Budi usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024 dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk memastikan tidak ada penyebaran virus Mpox di tengah semakin banyaknya kedatangan internasional, terutama saat pelaksanaan IAF.

Budi Gunadi menambahkan, pihaknya telah menyiapkan mesin PCR di Jakarta dan Bali yang mampu mengeluarkan hasil dalam 30-40 menit.

“Jadi kalau ada yang kita identifikasi pernah datang di Afrika, suhunya tinggi, langsung kita ambil, langsung dalam waktu singkat kita bisa lihat apakah dia positif atau tidak. Kalau dia positif langsung ditaruh di isolasi ya di rumah sakit karena obat-obatan kita sudah siapkan anti virusnya,” jelasnya.

Menkes juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendatangkan 1.000 dosis vaksin pada tahun 2022 sebagai langkah awal menghadapi penyebaran virus Mpox.

Dari jumlah tersebut, sekitar 40 dosis akan dikirim ke Bali untuk vaksinasi kelompok berisiko tinggi, termasuk petugas laboratorium dan tenaga kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga telah memesan 1.600 dosis vaksin tambahan dari Denmark yang diharapkan tiba dalam minggu ini.

“Semua rumah sakit di Bali-Jakarta sudah kita siapkan ya. Sudah kita siapkan, obat-obatannya sudah dikirim ke sana, karena pengalaman kita kalau kena, 100 persen sembuh ya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menkes Budi Gunadi juga mengajak kepada para awak media untuk turut memberitakan edukasi kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa virus Mpox yang menjangkit sejumlah pasien di Indonesia adalah varian 2b yang fatalitasnya rendah dan dapat sembuh dengan cara diobati.

“Mpox yang di Indonesia itu varian 2b atau clade 2b, yang di Afrika itu varian 1b ya, itu fatality rate-nya tinggi mendekati 10 persen, kalau kita masih 0,1 persen,” jelasnya.

Budi Gunadi juga menjelaskan bahwa penularan virus ini hanya dapat terjadi melalui kontak fisik, seperti penularan HIV/AIDS. []

Dia mengklaim, pemerintah telah berupaya melakukan pencegahan dengan cara pemasangan klambu, fogging, dan sosialisasi 3M, namun kasus DBD di Indonesia masih jauh dari batas maksimal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Untuk diketahui, WHO menargetkan setiap negara bisa menekan kasus DBD minimal 10 per 100.000 penduduk. Namun, prevalensi DBD di Indonesia dilaporkan berkali-kali lipat dari jumlah tersebut yakni 28,5 bahkan sempat di 80. Di Yogyakarta, tercatat sempat mencapai 300 per 100.00. penduduk.

“Jadi selama 50 tahun terakhir pemerintah sudah melakukan segala macam menghabiskan ratusan miliar sampai triliun tapi kasus DBD enggak turun-turun DBD,” kata Budi Gunadi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 November 2023.

“Kita sudah melakukan intervensi di lingkungan vektor dan manusia, tapi kenyataannya enggak turun-turun,” sambungnya.

Tapi sekarang, lanjut Budi Gunadi, kasus DBD di Yogyakarta mengalami penurunan. “Tiba-tiba ada satu kota, kok bisa turun? Itu yang menyebabkan kita masuk ke sana (Yogyakarta). Kita belajar, ini benar atau cuma untung-untungan,” ujarnya.

Bakteri Wolbachia

Menkes Budi Gunadi Sadikin lalu menjelaskan soal Wolbachia yang merupakan bakteri alami, bukan rekayasa genetik seperti yang banyak diviralkan.

Sebarannya meliputi 21 kasus di DKI Jakarta, 3 kasus di Tangerang, 2 kasus di Tangerang, dan terbaru 1 kasus di Kota Bandung.

“Kasus ini terbanyak di Jakarta, saya sudah berbicara dengan Pak Gubernur DKI (Heru Budi Hartono). Terbaru aku dapat laporan di Kota Bandung ada 1 kasus,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa (31/10).

Budi Gunadi menjelaskan, kasus cacar monyet muncul pertama kali tahun 2022, “diimpor” dari luar negeri. Adapun penyebab terjadinya penularan yang cukup signifikan dikarenakan perilaku seks berisiko.

Dia mengaku telah mengintruksikan dan memberikan arahan ke sejumlah rumah sakit untuk bersiap-siap menghadapi kasus cacar monyet.

“Nah ini yang harus didik terkait proteksi dan kami juga menyediakan vaksinasi cacar monyet. “Selain itu masyarakat harus menjalankan pola hidup bersih dan sehat,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang didapat, 42 persen total seluruh kasus cacar monyet didominasi oleh usia 25-39 tahun dan 12 persen berusia 18-24 tahun. Nyaris seluruh pasien cacar monyet memiliki penyakit penyerta.

Total orang 18 pasien cacar monyet adalah mengidap HIV, sementara 5 pasien lainnya memiliki riwayat sifilis, 2 lagi memiliki kondisi penyerta hipertensi. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Jokowi resmi umumkan status Covid-19 di Indonesia sudah aman. Kini Indonesia memasuki endemi Covid-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun merasa lega setelah menerima rapor dari Presiden Jokowi.

“Presiden akhirnya kasih rapor saya, ‘Sudah selesai tugasnya, sudah ke endemi’,” ujar dia dalam Podcast di kanal YouTube dan Spotify Sekretariat Kabinet, Rabu, 5 Juli 2023.

Dia kemudian menekankan empat hal penting dalam menghadapi endemi. Pertama, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan masing-masing.

“Itu sebenarnya intervensi kesehatan yang paling bagus, paling berhasil kalau masyarakat sudah menjaga kesehatannya sendiri-sendiri, bukan diintervensi dari luar,” ujarnya.

Kedua, kesiapan alat surveilans atau alat untuk mendeteksi penyakit.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut pihaknya terus melakukan surveillance dan penelusuran kontak erat dari WNA Polandia, pasien pertama di Indonesia yang terkonfirmasi telah terjangkit subvarian Omicron XBB 1.5 alias COVID Kraken. Berdasarkan pengamatan kementerian, COVID Kraken ini memiliki penularan yang cepat.

“Tapi lemah, apa artinya? hospitality-nya (potensi pasien masuk rumah sakit) enggak tinggi,” kata Budi usai Rakornas Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2023 di Jakarta, Kamis, (26/1/2023).

Kemarin, Budi menyebut, di DPR dirinya telah mengumumkan kasus COVID Kraken yang berasal dari warga negara asing (WNA) asal Polandia yang berkunjung ke Indonesia.

WNA tersebut masuk ke Indonesia melalui Jakarta pada 6 Januari 2023. Kemudian, ke Balikpapan pada 7 Januari. Atas temuan kasus ini, Kemenkes sedang menelusuri kontak erat pasien tersebut.

Budi menyebut Kraken ini adalah cicit dari Omicron, BA.1 dan BA.1.5, dari BA.5 kemudian XBB. Meski virus ini terus bermutasi, Budi mengklaim imunitas masyarakat relatif lebih baik.

“Selama populasi kita baik, terutama yang orang tua yang punya komorbid itu imunitasnya masih tinggi, Insya Allah kalau ada varian baru bisa tertangani,” ujarnya.

Saat ini Budi menyebut COVID Kraken menyebabkan sedikit kenaikan kasus di Amerika Serikat (AS). Di Eropa, naik karena BA.5, sementara di Jepang dan Cina naik karena BQ.1 dan XBB. Tapi Indonesia tidak mengalami kenaikan kasus saat gelombang anak dan cucu varian dari Omicron.

“Karena imunitas populasi kita baik, hasil sero survei kita baik. Oleh karena itu pesan saya ke masyarakat tidak usah panik kalau di dalam ruangan padat merasa batuk atau lihat temannya batuk-batuk langsung pakai masker. Itu seperti influenza diare TBC (Tuberculosis) dan DBD (Demam Berdarah Dengue),” tuturnya.

Di sisi lain, Budi juga tetap menyarankan masyarakat menggunakan masker dalam kondisi yang padat. Lalu, orang tua dan orang dengan komorbid alias penyakit bawaan juga dianjurkan segera booster.

Sekarang, program vaksinasi booster kedua sudah dimulai dan menurut Budi sejauh ini masih gratis. Tapi Budi tak menutup kemungkinan bahwa pemerintah akan mengubahnya jadi berbayar, sebagai bagian dari strategi pandemi menuju endemi.

“Intinya, intervensi pemerintah yang mengatur-atur masyarakat akan kami kurangi.  Supaya partisipasi masyarakat atas kesadaran sendiri itu boleh ditingkatkan obat-obatan vaksinnya ada,” kata mantan Wakil Menteri BUMN ini.

Eranasional.com, Pemerintah akan memulai pelaksanaan program vaksinasi dosis lanjutan atau booster pada tanggal 12 Januari 2022 mendatang.

Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (03/01/2022), di Kantor Presiden, Jakarta.

“Program vaksinasi booster sudah diputuskan oleh Bapak Presiden akan jalan tanggal 12 Januari,” ujar Menkes seperti ketiknews langsir dari laman setkab.

Budi menjelaskan, vaksin booster akan diberikan masyarakat usia 18 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Vaksin akan diberikan ke kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria 70 persen untuk suntikan dosis pertama dan 60 persen untuk dosis kedua.

“Sampai sekarang ada 244 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut,” ujarnya.

Vaksinasi booster akan diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan sesudah dosis kedua.

“Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini,” imbuh Budi.

Untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan ini, diperlukan sekitar 230 juta dosis vaksin. Saat ini pemerintah telah mengamankan sekitar 113 juta dosis dari total kebutuhan.

Terkait jenis vaksin yang akan digunakan, Menkes menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil keputusan setelah mendapatkan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

“Jenis booster-nya nanti akan kita tentukan, ada yang homolog atau jenisnya sama, ada yang heterolog atau jenis vaksinnya berbeda, yang mudah-mudahan nanti akan bisa segera diputuskan tanggal 10 sesudah keluar rekomendasi dari ITAGI,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Menkes kembali mengingatkan untuk terus mempercepat vaksinasi dan menghabiskan stok vaksin dosis pertama dan kedua yang telah tersedia, terutama bagi provinsi yang belum mencapai target capaian vaksinasi.

“Sekarang tinggal tujuh (provinsi) lagi yang belum, jadi bertambah enam kemarin di akhir tahun baru. Yang perlu masih dikejar adalah Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua, itu adalah provinsi-provinsi yang belum sampai 70 persen dosis pertama,” tandasnya.